Ekonomi digital, saat ini menjadi salah satu tumpuan perekonomian nasional. Potensi besar dari pertumbuhan ekonomi digital dalam dua tahun terakhir, salah satunya dilatarbelakangi perilaku masyarakat yang semakin contactless, yakni lebih sering mengandalkan layanan lokapasar dan on-demand, seperti ride hailing, online food delivery, dan online logistic.

Berdasarkan Studi Google Temasek, Bain & Company pada 2022, menunjukkan ekonomi digital Indonesia pada 2022 mencapai 77 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau tumbuh 22 persen dari 2021. Indonesia pun berhasil menjadi pemain utama dalam ekonomi digital ASEAN, karena sekitar 40 persen dari nilai total transaksi ekonomi digital ASEAN berasal dari Indonesia.

Investasi pada sektor ekonomi digital Indonesia juga tumbuh positif. Hal ini ditunjukkan oleh deal value investasi pada triwulan pertama 2022 sebesar 3 miliar dolar AS yang merupakan nilai tertinggi kedua setelah Singapura. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mengatakan teknologi digital mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB).

Warga melakukan transaksi digital menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) saat membeli daging di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (10/7/2023). Bank Indonesia memberlakukan biaya layanan QRIS bagi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) sebesar 0,3 persen dari yang sebelumnya sebesar 0 persen atau gratis. Dalam aturan yang berlaku sejak 1 Juli tersebut, pedagang tidak boleh membebankan balik ke konsumen atau pembeli. - (ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

SHARE    

Akan tetapi, pemanfaatan digital yang digunakan secara luas juga membawa berbagai risiko dan tantangan yang perlu diantisipasi. Lebih lanjut Budi mengungkap lima isu dan tantangan yang harus diantisipasi sekaligus dikelola bersama.

Tantangan tersebut meliputi kesenjangan digital; disrupsi teknologi; isu data dan keamanan; isu kedaulatan teknologi; serta isu sosial kultural yang mencakup hoaks dan literasi media. “Pemanfaat digital itu menghadirkan tantangan tersendiri. Sebagai contoh, kesenjangan akses digital masih terasa di berbagai dimensi, baik ekonomi, sosial, maupun spasial. Meskipun penetrasi digital sudah menyentuh angka 78 persen dari populasi,” kata Budi dalam sambutannya di pembukaan acara DTI-CX di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Peserta dari Politeknik Negeri Ujung Pandang mengikuti Lomba Inovasi Digital Mahasiswa di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/7/2023). Lomba yang diikuti oleh 100 kelompok dari 48 perguruan tinggi di Indonesia tersebut dalam rangka unjuk kemampuan bagi mahasiswa dalam mengembangkan inovasi pada bidang pendidikan, serta mendukung kemajuan pendidikan Indonesia. - (ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

SHARE    

Guna menjawab berbagai tantangan yang ada, Budi menekankan, transformasi digital perlu digalakkan secara kolaboratif agar dampak dan manfaatnya bisa dirasakan secara inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Selain itu, Kemenkominfo juga akan terus melanjutkan berbagai agenda transformasi digital yang mencakup pembangunan infrastruktur digital, penciptaan pemerintahan digital, hilirisasi ekonomi digital, dan pengembangan masyarakat digital.

“Saya juga bersama seluruh jajaran di Kementerian memiliki tugas bukan hanya sebagai regulator, melainkan juga fasilitator dan akselerator transformasi digital,” kata Budi. Adapun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital di pedesaan, Menkominfo juga telah berkolaborasi dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Budi menegaskan, salah satu kemajuan desa dilihat dari akses internet, karena dia mendorong kemajuan di perdesaan. “Desa dikatakan maju, mandiri, karena memiliki konektivitas telekomunikasi yang memadai. Karena itulah saya berharap kolaborasi itu bisa menambah wawasan dan meningkatkan kapasitas infrastruktur digital di desa,” kata Budi.

60 Juta Warga tak Terakses Internet

Perkembangan ekosistem digital di Indonesia - (Ali Imron/REPUBLIKA)

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan, kesenjangan akses internet di wilayah perkotaan dan pedesaan hingga tahun 2023 masih tinggi. Berdasarkan survei APJII periode 2023, 21 persen masyarakat di Indonesia atau sekitar 60 juta jiwa belum mendapat akses internet secara baik.

Ketua APJII Muhammad Arif mengatakan, transformasi digital mesti terus didorong guna mengentaskan kesenjangan akses internet. Karena bagaimanapun, menurut dia, akses internet menjadi hal krusial pada era modern.

"Gap ini masih sangat besar, dan tentunya ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan semua pihak untuk mewujudkan pemerataan akses internet," kata Muhammad Arif dalam sambutannya di pembukaan acara DTI-CX di JiExpo Kemayoran, Jakarta Utara, Rabu (26/7/2023).

Karena itu, Arif mendorong percepatan pembangunan infrastruktur internet yang diyakini bisa menjadi landasan utama dalam mewujudkan pemerataan akses internet. Jika infrastruktur sudah dibangun, ia optimistis, kesenjangan akses internet di wilayah pedesaan bisa ditekan.

"Infrastruktur saya kira masih menjadi pekerjaan rumah yang utama, dan jika itu selesai, masalah selanjutnya akan mudah diatasi, pemerataan akses internet bisa terwujud," kata Arif.

Di sisi lain, acara Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) yang diprakarsai APJII dan Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) juga diharapkan, menjadi ruang diskusi dan kolaborasi yang bisa berdampak pada transformasi digital dan pemerataan akses internet di Indonesia.

DTI-CX adalah acara tahunan yang bertujuan untuk mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia. DTI-CX merupakan platform penting di mana para pengambil keputusan, ahli teknologi, dan profesional dari 10 sektor industri kunci di Indonesia, yaitu Pemerintahan, Jasa Keuangan, Kesehatan, Telekomunikasi, Infrastruktur, Manufaktur, Transportasi dan Logistik, Utilitas, FMCG, dan Pendidikan, berkumpul untuk membahas dan mempercepat transformasi digital di sektor-sektor ini.

 

Transformasi digital mesti terus didorong guna mengentaskan kesenjangan akses internet. 

 

MUHAMMAD ARIF, Ketua APJII. 

 

 

SHARE    

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat