BANGKOK -- Amerika Serikat merencanakan sanksi baru untuk junta militer Myanmar yang tengah dikucilkan di wilayah. Sanksi baru itu untuk memutus bantuan keuangan kepada pemerintahan junta militer, menurut sumber-sumber yang mendapatkan informasi soal masalah ini dan media-media di Thailand.

Berbagai laporan dari media Thailand, yang diterbitkan pada Selasa (20/6/2023), mengatakan, Washington akan mengumumkan sanksi-sanksi baru terhadap dua bank pemerintah, yakni Myanmar Foreign Trade Bank dan Myanmar Investment and Commercial Bank. Sanksi paling cepat diterapkan pada Rabu (21/6/2023).

Dua sumber yang mengetahui persoalan itu mengatakan kepada Reuters bahwa laporan tersebut akurat. Kedutaan Besar AS di Thailand mengatakan dalam sebuah pernyataan, Amerika Serikat terus mencari cara untuk mendorong akuntabilitas atas kudeta dan kekerasan yang terkait, termasuk upaya untuk memblokir dana pemasukan bagi rezim tersebut.

Massa aksi yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) melakukan aksi solidaritas terhadap rakyat Myanmar dalam peringatan Hari Pengungsi Dunia di depan Sekretariat ASEAN, Jakarta, Selasa (20/6/2023). Dalam aksinya, mereka mendesak pemimpin ASEAN untuk segera menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar serta membuka akses dukungan kemanusiaan dan kesehatan untuk warga Myanmar yang terdampak konflik akibat kudeta kekuasaan yang dilakukan oleh militer. - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

"Tujuan kami dalam penunjukan (sanksi) ini adalah untuk membatasi akses rezim terhadap dolar AS dan untuk mendorong akuntabilitas rezim yang terus melakukan tindakan kekerasan yang mengerikan," ujar sumber Reuters tersebut.

Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya telah memberlakukan beberapa putaran sanksi terhadap para pemimpin militer Myanmar sejak mereka merebut kekuasaan dalam kudeta pada tahun 2021. Pihak junta militer menggulingkan pemerintah yang terpilih secara demokratis yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi dan menewaskan ribuan penentangnya dalam tindakan kekerasan.

Juru bicara junta militer Myanmar mengatakan, mereka tidak khawatir dengan sanksi-sanksi baru dari AS tersebut. Zaw Min Tun mengatakan kepada saluran media lokal pemerintah, MWD pada Selasa (20/6/2023) malam, negaranya telah mengalami sanksi-sanksi sebelumnya.

Ia pun mengeklaim tidak akan mengalami kerugian jika ada sanksi-sanksi baru terhadap bank-bank milik Pemerintah Myanmar. Ia mengatakan, Amerika Serikat hanya melakukan hal itu untuk menyebabkan kesulitan dalam ekonomi dan politik.

"Hal-hal seperti ini akan menyebabkan penundaan yang tidak perlu saat kita berjalan menuju sistem demokrasi multipartai," kata Zaw Min Tun.

Salah satu laporan media Thailand, oleh Bangkok Business News, mengutip sumber-sumber Thailand, yang mengatakan bahwa sanksi-sanksi tersebut akan berdampak pada Thailand dan negara-negara lain di kawasan ini secara finansial. Itu karena adanya hubungan dengan bank-bank lokal.

Tentara Myanmar berbaris dalam parade untuk memperingati Hari Angkatan Bersenjata ke-78 Myanmar di Naypyitaw, Myanmar, Senin (27/3//2023). - (AP Photo/Aung Shine Oo)

SHARE    

Kedutaan Besar AS mengatakan, mereka telah melakukan pembicaraan rutin dengan Pemerintah Thailand mengenai Myanmar, termasuk bagaimana cara mengurangi dampak potensial dari sanksi terhadap Thailand atau negara-negara lain.

Pemerintah Thailand yang didukung militer awal pekan ini mengadakan pembicaraan kontroversial yang bertujuan untuk kembali terlibat dalam negosiasi dengan militer Myanmar. Thailand beralasan, dialog diperlukan untuk melindungi perbatasannya dengan negara yang dilanda perselisihan itu.

Pembicaraan itu terjadi ketika para diplomat tinggi dari negara-negara tetangga utama di Asia Tenggara terus menghindari junta. Para kritikus mengatakan, pertemuan di Pattaya telah merusak pendekatan ASEAN yang bersatu terhadap krisis Myanmar.

Sementara itu, menurut Thailand, pendekatan itu berpusat pada rencana perdamaian yang disepakati dengan junta militer dua tahun lalu. Namun, Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha, yang merebut kekuasaan dalam kudeta pada tahun 2014, mengatakan, pembicaraan masih berlangsung dan diperlukan untuk melindungi Thailand.

Pelapor khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia di Myanmar, Thomas Andrews, mengatakan, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tidak boleh terlibat dengan para pemimpin militer Myanmar. ASEAN dinilai tidak memiliki kemajuan dalam mengimplementasikan rencana Five-Point Consensus.

"ASEAN harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk memaksakan pertanggungjawaban pada junta atas pelanggaran berat hak asasi manusia dan pengabaian terang-terangan atas implementasi Five-Point Consensus," kata Andrews pada Rabu (21/6/2023).

Rencana perdamaian yang disepakati oleh anggota ASEAN di antaranya menekankan penghentian segera permusuhan, akses kemanusiaan yang aman, dan dialog inklusif untuk mencapai perdamaian di negara yang dilanda perselisihan itu. "Sudah saatnya mempertimbangkan opsi alternatif untuk memecahkan kebuntuan yang mematikan," kata Andrews.

(Dari kiri ke kanan) Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina Andres Centino, Kepala Staf Umum Tentara Rakyat Vietnam Jenderal Nguyen Tan Cuong, Kepala Angkatan Bersenjata Thailand Jenderal Chalermphon Srisawasdi, dan Panglima Militer Indonesia Laksamana Yudo Margono berbicara dalam pertemuan Asosiasi Pertemuan Panglima Angkatan Bersenjata ASEAN di Nusa Dua, Bali, Indonesia, 07 Juni 2023. - (EPA-EFE/MADE NAGI)

SHARE    

Pernyataan Andrews muncul ketika media Thailand melaporkan rencana AS untuk menjatuhkan sanksi baru pada bank-bank milik Negara Myanmar. Tindakan itu merupakan respons atas pertemuan diplomat regional informal pada pekan lalu yang diselenggarakan oleh Thailand. Pertemuan itu bertujuan untuk melibatkan kembali para pemimpin junta ke dalam aliansi Asia Tenggara tersebut.

Namun, kegiatan tersebut tidak mendapatkan sambungan hangat dari anggota ASEAN lainnya, termasuk yang memegang keketuaan ASEAN tahun ini, Indonesia. Andrews menilai pertemuan di Thailand dapat memiliki efek berbahaya melegitimasi junta dan merusak persatuan ASEAN. 

Staf Ahli Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya mengatakan, setiap pertemuan yang berkaitan dengan Myanmar harus merujuk pada Five-Point Consensus yang sudah disepakati bersama. Sedangkan, Thailand mengadakan pertemuan informal yang hanya mengundang Menteri Luar Negeri Junta Myanmar Than Swe.

"Jika engagement ini hanya dilakukan salah satu pihak saja maka upaya tersebut menyalahi mandat Five-Point Consensus," ujar Ngurah dalam acara pertemuan media pada Senin (19/6/2023).

Massa aksi yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) melakukan aksi solidaritas terhadap rakyat Myanmar dalam peringatan Hari Pengungsi Dunia di depan Sekretariat ASEAN, Jakarta, Selasa (20/6/2023). - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Poin kedua dalam Five-Point Consensus menegaskan dialog konstruktif di antara semua pihak terkait harus segera dimulai untuk mencari solusi damai bagi kepentingan rakyat. Hanya saja, dalam pertemuan yang dilakukan Bangkok tersebut dilaporkan tidak ada perwakilan lain dari Naypyidaw yang terlibat selain pihak junta.

Ngurah menegaskan, Five-Point Consensus telah menjadi keputusan yang telah disepakati bersama oleh para pemimpin ASEAN pada 2021. Kesepakatan itu pun kembali dipertegas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-40 dan ke-41 di Kamboja, bahwa perwakilan nonpolitik untuk Myanmar dalam pertemuan KTT dan lainnya tetap berlaku.

"Pada KTT-42 Labuan Bajo, semua leaders menegaskan kembali komitmennya untuk menjadikan Five-Point Consensus sebagai pedoman utama bagi ASEAN dalam membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya," ujar Ngurah.

Ngurah menjelaskan, untuk melakukan perubahan dalam pendekatan menyelesaikan konflik di Myanmar, maka perlu diputuskan dalam KTT pula. "Engagement yang telah dilakukan sudah tentu maksudnya agar ada progres yang sifatnya konkret terkait implementasi Five-Point Consensus," ujarnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat