JAKARTA – Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menyatakan bahwa mereka mengalami krisis pendanaan bantuan bagi warga Palestina. Indonesia disebut akan terlibat dalam upaya pemulihan ancaman krisis yang mengancam program-program bantuan tersebut.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah mengatakan, saat ini Indonesia sedang terlibat dalam proses penyusunan perjanjian hibah dengan UNRWA. Jika perjanjian telah disepakati, hibah akan menjadi penyokong alternatif di luar kontribusi tahunan Indonesia untuk UNRWA. 

“Terkait UNRWA, Pemerintah Indonesia masih dalam proses memberikan bantuan hibah dan perjanjian hibah antara Indonesia dengan pihak UNRWA masih diproses,” kata Teuku kepada Republika, Selasa (13/6/2023). 

Dia menjelaskan, nantinya hibah untuk UNRWA akan berbentuk dana. Namun terkait detailnya, Teuku masih perlu menanyakannya kepada pejabat Kemenlu terkait yang menangani hal tersebut. “Terkait rencana penyaluran hibah melalui UNRWA ini, dan mengingat UNRWA adalah badan PBB, masih diperlukan koordinasi intensif untuk mencapai kesepakatan atas isi perjanjian hibah,” ucapnya. 

Dalam foto Minggu, 26 Mei 2019 ini, seorang guru mengawasi sementara anak-anak sekolah Palestina mengikuti ujian akhir pada hari terakhir tahun ajaran, di sekolah yang didirikan dari bantuan UNRWA di Kota Hebron, Tepi Barat. - (AP Photo/Nasser Nasser)

SHARE    

Teuku pun mengetahui tentang krisis finansial yang kini sedang dihadapi UNRWA. Ia menjelaskan bahwa pendanaan operasi UNRWA hampir seluruhnya bersumber dari bantuan donor. 

Menurut Teuku, setiap tahunnya Indonesia memberikan kontribusi sebesar 200 ribu dolar AS untuk pelaksanaan program-program UNRWA. “Kontribusi Indonesia tersebut merupakan bagian dari upaya mengatasi krisis keuangan yang dihadapi UNRWA,” ucapnya. 

Teuku mengungkapkan, selain lewat UNRWA, Indonesia juga memberikan berbagai bantuan langsung kepada rakyat Palestina melalui program-program bilateral. Salah satu bentuk bantuannya adalah pembangunan kapasitas atau capacity building. 

Pada Senin (12/6/2023) lalu, Sekretaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini kembali menyampaikan bahwa lembaga yang dipimpinnya sudah berada di ambang kehancuran keuangan. “Dibutuhkan mobilisasi politik dan kemauan untuk mencegah UNRWA tenggelam sepenuhnya,” ujarnya kepada awak media di Wina, Austria.

Dia berharap bantuan dana yang dibutuhkan dapat diberikan pada September mendatang. Awal bulan ini negara-negara donor UNRWA berjanji menyediakan dana sebesar 107 juta dolar AS untuk badan tersebut. Jumlah itu lebih sedikit dari yang diminta UNRWA, yakni sebesar 300 juta dolar AS. 

Dalam pertemuan yang digelar di Majelis Umum PBB pada 2 Juni 2023 lalu, para donor mengumumkan 812 juta dolar AS untuk UNRWA dalam bentuk komitmen. Namun hanya 107,2 juta dolar AS yang merupakan kontribusi baru. Negara-negara yang menjanjikan dana terbaru tidak diumumkan. 

Dalam 10 tahun terakhir, UNRWA sudah menghadapi krisis keuangan. Namun Philippe Lazzarini mengungkapkan, krisis yang dihadapi saat ini sangat parah dan dipandang sebagai ancaman eksistensial utama UNRWA. “Saat saya berbicara kepada Anda hari ini, saya tidak memiliki dana untuk menjaga agar sekolah, pusat kesehatan, dan layanan kami lainnya tetap berjalan hingga September,” kata Lazzarini saat berbicara dalam pertemuan di Majelis Umum PBB, 2 Juni 2023 lalu. 

Dia menambahkan, kemampuan UNRWA untuk menangani krisis keuangan yang dihadapinya, perlahan tapi pasti, akan segera menemui akhir. “Situasinya bahkan lebih kritis sekarang karena beberapa donor kami yang berkomitmen telah mengindikasikan bahwa secara substansial akan mengurangi kontribusi mereka kepada UNRWA,” ujarnya.

Seorang wanita berjalan di kamp pengungsi Palestina Jabal Hussein, Amman, Yordania, 20 Juni 2019. - (EPA-EFE/ANDRE PAIN )

SHARE    

Pada Januari lalu UNRWA telah mengajukan permohonan dana sebesar 1,6 miliar dolar AS. Dana itu diperlukan untuk mempertahankan layanan-layanan vital bagi jutaan pengungsi Palestina tahun ini. Mereka berharap komunitas internasional dapat memberikan kontribusi. Saat ini UNRWA menaungi lebih dari 5 juta pengungsi Palestina yang tersebar di Tepi Barat, Jalur Gaza, Yordania, Lebanon, dan Suriah. 

UNRWA didirikan pada tahun 1949 dengan mandat PBB untuk melayani para pengungsi Palestina di Yordania, Lebanon, Suriah, Jalur Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem. Badan ini membantu dengan memberi dukungan kepada sekitar 5,9 juta warga pengungsi Palestina.

Selama bertahun-tahun, Israel telah melakukan lobi keras ke negara pendonor agar UNRWA ditutup. Hal ini karena UNRWA merupakan satu-satunya badan PBB yang memiliki mandat khusus untuk mengurus kebutuhan dasar para pengungsi warga Palestina.

Jika badan tersebut tidak ada lagi, menurut Israel, maka masalah pengungsi seharusnya tidak ada lagi. Dan bagi Israel, hak yang sah bagi para pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah air mereka tidak diperlukan lagi.

Israel telah menolak hak warga pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah air mereka sejak akhir 1940-an. Meskipun keanggotaan Israel di PBB selama ini, dibuat dengan syarat bahwa para pengungsi Palestina diizinkan untuk kembali ke rumah dan tanah mereka.

UNRWA hampir sepenuhnya bergantung pada sumbangan sukarela dari negara-negara anggota PBB, sehingga sangat rentan terhadap kelompok-kelompok lobi pro-Israel yang berpengaruh di berbagai ibukota negara.

Badan ini menghadapi kesulitan keuangan yang parah ketika Presiden AS Donald Trump berkuasa, karena pemerintahannya menghentikan sumbangan sama sekali pada tahun 2018. Meskipun beberapa dari dana tersebut kemudian dikembalikan, namun gagal mengisi kesenjangan pendanaan yang telah besar.

Seorang wanita berjalan di kamp pengungsi Palestina Jabal Hussein, Amman, Yordania, 20 Juni 2019. - (EPA-EFE/ANDRE PAIN )

SHARE    

Uni Emirat Arab (UEA) kemudian secara tajam mengurangi pendanaannya untuk badan tersebut pada tahun 2020. Sami Mshasha mengatakan bahwa UEA menyumbangkan 51,8 juta dolar AS kepada UNRWA pada tahun 2018 dan sekali lagi pada tahun 2019, tetapi pada tahun 2020 UEA hanya memberikan 1 juta dolar AS kepada badan tersebut.

Hal ini terjadi ketika UEA mulai menormalkan hubungan dengan otoritas pendudukan Israel, dengan menandatangani apa yang disebut 'Kesepakatan Abraham' pada bulan September di tahun yang sama. Tidak hanya UEA, Inggris juga mengurangi lebih dari separuh sumbangan dananya untuk UNRWA.

Inggris mengurangi sumbangannya dari 42,5 juta pounds (57,2 juta dolar AS) pada tahun 2020 menjadi 20,8 juta pounds (28 juta dolar AS) pada tahun 2021. Padahal Inggris merupakan pendonor terbesar ketiga untuk UNRWA pada tahun 2020, tetapi pemotongan tersebut menempatkannya di tingkat kedua sebagai kontributor. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat