KUALA LUMPUR -- Presiden Joko Widodo mendorong penguatan kerja sama dengan Malaysia untuk melawan diskriminasi kelapa sawit dan berbagai komoditas kedua negara lainnya. Jokowi pun menghargai atas telah dilakukannya joint mission Indonesia-Malaysia ke Brussels, Belgia.

Uni Eropa tahun ini mengesahkan undang-undang bernama European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang melarang impor komoditas yang terkait dengan deforestasi. Kebijakan ini dianggap sebuah langkah diskriminatif, yang diperkirakan bakal merugikan produk kelapa sawit.

Indonesia dan Malaysia adalah dua produsen dan eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Minyak kelapa sawit merupakan sebuah komoditas yang digunakan untuk berbagai macam produk, mulai dari lipstik sampai piza.

“Terkait dengan kolaborasi untuk melawan diskriminasi kelapa sawit dan komoditas lainnya, saya sangat menghargai baru-baru ini dilakukan joint mission Indonesia-Malaysia ke Brussels,” kata Jokowi seusai pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Seri Perdana, Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (8/6/2023).

Menurut Jokowi, kolaborasi kedua negara harus terus diperkuat. Tujuannya agar berbagai komoditas yang dihasilkan Indonesia dan Malaysia tidak didiskriminasi di negara lain.

“Kolaborasi semacam ini harus terus diperkuat, jangan sampai komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh Malaysia, oleh Indonesia didiskriminasi di negara lain,” ujar Jokowi.

Seperti diberitakan Reuters, Jokowi dan Anwar Ibrahim berjanji untuk bekerja sama secara erat untuk mengatasi langkah-langkah diskriminatif yang sangat merugikan terhadap minyak kelapa sawit kedua negara dari negara-negara Uni Eropa.

Malaysia menyebut EUDR 'tidak adil' dan menyatakan akan bekerja sama dengan Indonesia untuk mempertimbangkan tanggapan yang tepat terhadap undang-undang tersebut.

Sebelumnya, Indonesia dan Malaysia telah melakukan misi bersama ke Uni Eropa untuk melawan diskriminasi terhadap produk sawit. Indonesia pun tegas menyampaikan penolakannya atas tindakan diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa melalui EUDR.

Penolakan tersebut disampaikan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan dengan perwakilan Organisasi Non-Pemerintah (NGOs) dan Organisasi Masyarakat Sipil (CSOs) di Brussels, Belgia.

“Implementasi EUDR jelas akan melukai dan merugikan komoditas perkebunan dan kehutanan yang begitu penting buat kami, seperti kakao, kopi, karet, produk kayu, dan minyak sawit,” kata Airlangga.

Airlangga mengatakan, kebijakan EUDR ini seperti mengecilkan semua upaya Indonesia yang berkomitmen menyelesaikan permasalahan menyangkut isu perubahan iklim hingga perlindungan keanekaragaman hayati sesuai kesepakatan, perjanjian, dan konvensi multilateral, seperti Paris Aggreement.

Kinerja Industri Sawit - (Republika)

Tingkatkan keberlanjutan

Produsen biodiesel sawit di Indonesia diminta untuk meningkatkan aspek keberlanjutan dari rantai pasoknya sebagai upaya menghadapi kebijakan EUDR. Kepala Divisi Perusahaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Achmad Maulizal Sutawijaya mengatakan, peningkatan permintaan bahan bakar biodiesel di Uni Eropa merupakan peluang bagi kelapa sawit untuk terus melakukan penetrasi pasar ke wilayah tersebut.

"Namun, dengan implementasi EUDR pada 2023, produsen biodiesel sawit di Indonesia perlu meningkatkan aspek sustainability dari rantai pasoknya sehingga pangsa pasar bahan baku industri biodiesel di Uni Eropa tidak menurun,” kata Mauli di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, untuk mendukung industri sawit nasional, akan dilakukan landasan strategi komunikasi untuk wilayah Uni Eropa melalui empat langkah. Langkah pertama adalah legal actions untuk menyelesaikan permasalahan diskriminasi terkait perdagangan kelapa sawit Indonesia.

Kedua, bilateral relationships untuk menjalin hubungan bilateral sebagai upaya persuasif antarnegara untuk meredam tren diskriminasi kelapa sawit pada negara-negara Uni Eropa. Ketiga, certification untuk menerapkan sertifikasi keberlanjutan yang diakui internasional untuk menembus pasar ekspor.

“Keempat media coverage dengan memanfaatkan saluran komunikasi yang paling dipercaya di tiga negara (Jerman, Prancis, dan Belgia),” ujar Mauli.

Foto udara kendaraan melintas di areal perkebunan sawit milik salah satu perusahaan di Pangkalan Banteng, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Senin (7/11/2022). - (ANTARA FOTO/Makna Zaezar)

SHARE    

Menurut analis kebijakan ahli madya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) Khadikin, sampai saat ini jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit Indonesia sebanyak 2.511 perusahaan yang tersebar di 26 provinsi. Kapasitas produksi telah mencapai 84,8 juta ton dengan utilisasi sekitar 55 persen menghasilkan 47 juta ton CPO (minyak sawit mentah).

“Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit nomor pertama di dunia dengan pangsa pasar 55 persen dari pasar global,” katanya dalam acara FGD Sawit Berkelanjutan VOL 14, bertajuk "Mengintegrasikan Industri Hulu Hingga Hilir Sawit Berkelanjutan".

Sekitar 60 persen produk minyak sawit Indonesia, dia melanjutkan, ditujukan untuk pasar ekspor. Itu artinya, Indonesia berkontribusi terhadap ketersediaan barang konsumsi, pangan, dan energi untuk dunia.

Rukaiyah Rafiq dari Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi) menyampaikan, secara umum, penerapan praktik sawit berkelanjutan khususnya bagi petani sawit swadaya bukanlah hal yang mustahil.

Namun, prosesnya hingga saat ini masih dihadapkan pada beragam kendala, yang terlihat dari areal kelapa sawit petani sawit swadaya masih sangat minim atau masih sekitar 2 persen dari total lahan perkebunan kelapa sawit nasional.

Saat ini, petani sawit swadaya masih terus berjuang dan terus memperluas areal kebun bersertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan International Sustainability & Carbon Certification (ISCC).

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.