JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memenuhi panggilan sidang dalam kasus yang menjerat aktivis HAM Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (8/6/2023). Luhut tampil sebagai saksi pelapor dalam kasus pencemaran nama baik ini.

Berdasarkan pantauan Republika pendukung Haris-Fatia sepanjang sidang tak diizinkan menyaksikan sidang secara langsung. Mereka yang sudah menunggu sejak pagi hanya dibolehkan menonton sidang dari layar yang disiapkan di pintu masuk PN Jaktim.

Para pendukung Haris-Fatia yang berjumlah sekitar 200 orang memadati area sekitar PN Jaktim. Mereka menggelar aksi supaya Haris dan Fatia dibebaskan dari kasus pencemaran nama tersebut. Massa terlihat membawa spanduk dengan slogan ‘Fitnah bukan kritik’ dan ‘Menuduh harus membuktikan’.

Seperti sidang Haris-Fatia sebelumnya, PN Jaktim dijaga ketat polisi dari Polres Jaktim. Mereka menghalangi massa pendukung Haris-Fatia yang coba masuk ke ruang sidang.

Dari pantauan, terlihat pula papan terpasang di luar pagar gedung PN Jaktim. Papan itu bertuliskan pemberitahuan pada hari ini semua pelayanan sidang/PTSP dan mediasi di PN Jaktim ditutup sementara. Sehingga terkhusus saat Luhut diperiksa maka PN Jaktim tak menerima melayani warga negara lain.

Dalam kasus ini, Haris Azhar didakwa melanggar Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 UU ITE dan Pasal 14 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 310 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Sedangkan Fatia didakwa melanggar Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 310 KUHP tentang penghinaan.

Kasus ini bermula dari percakapan antara Haris dan Fatia dalam video berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! NgeHAMtam" yang diunggah di kanal YouTube Haris Azhar. Rizky Suryarandika Baca Selengkapnya';