JAKARTA – Polemik blokade jalur pedestrian di depan Gedung Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) di Jakarta menemui titik terang. Pihak Kedubes AS menyambut gagasan untuk membuka blokade trotoar di depan gedung mereka di Jalan Medan Merdeka Selatan. 

Juru Bicara Kedubes AS di Jakarta Michael Quinlan mengatakan pihaknya siap bekerja sama untuk membuka blokade trotoar yang terpasang di depan gedung Kedubes AS. Quinlan menyebut, Kedubes AS menyambut gagasan untuk menyisihkan blokade tersebut. 

"Ya, kami berhubungan dengan pemerintah tentang trotoar. Kami benar-benar akan senang melihat trotoar dibuka kembali, dan kami berharap dapat bekerja sama dengan pihak berwenang setempat agar mereka membukanya kembali," kata Quinlan dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Selasa (6/6/2023). 

Untuk detail terkait pembukaan kembali trotoar di depan gedung Kedubes AS, Quinlan menyarankan agar hal itu ditanyakan kepada otoritas Indonesia. "Saya akan merujuk Anda ke pemerintah Indonesia untuk perincian lebih lanjut," ucapnya. 

Sejalan dengan keterangan Quinlan, lewat akun Twitter resminya, Duta Besar (Dubes) AS untuk Indonesia Sung Y Kim mengatakan menyambut pembukaan trotoar di depan gedung Kedubes AS di Jalan Medan Merdeka Selatan. "Aksesibilitas, keamanan, dan walkability adalah faktor pertimbangan penting untuk kota besar seperti Jakarta. Kami telah menginformasikan kepada Pemerintah Indonesia bahwa AS akan menyambut baik pembukaan kembali trotoar di depan Kedubes AS," tulis Dubes Kim.  

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah mengatakan akan menjalin koordinasi untuk membahas masalah blokade trotoar di depan gedung Kedubes AS di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah menyampaikan ada aspirasi publik agar trotoar tersebut dapat diakses masyarakat umum. 

“Akan dikoordinasikan, kebetulan pejabat yang terkait sedang tidak di tempat,” kata Teuku kepada Republika saat ditanya tentang apakah sudah ada koordinasi yang dijalin Kemenlu dengan Pemprov DKI dan Kedubes AS terkait masalah pemblokadean trotoar di depan gedung Kedubes AS di Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa. 

Pemblokiran trotoar di depan Kedutaan Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat 14 Januari 2005. - (M Syakir/Republika)

SHARE    

Teuku menjelaskan, proses koordinasi oleh Kemenlu dengan pihak Kedubes AS dijalankan oleh pejabat dari Direktorat Fasilitas Diplomatik. Tugas direktorat tersebut adalah menangani hubungan antara pemerintah, dalam hal ini Kemenlu, dengan perwakilan asing di Jakarta. 

Sebelumnya, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta Wiwik Wahyuni mengatakan, ada aspirasi masyarakat agar dapat menggunakan atau mengakses trotoar di depan gedung Kedubes AS.

“Memperhatikan animo dan aspirasi masyarakat untuk dapat menggunakan trotoar jalur pejalan kaki di depan Kedubes AS, kami akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta terkait dan dengan Kemenlu RI dan Kedubes AS untuk mendapatkan solusi teknis terbaik bagi semua pihak,” ujar Wiwik kepada Republika, Senin (5/6/2023).

Penutupan trotoar di depan gedung Kedubes AS sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Bahkan, menurut Koalisi Pejalan Kaki, penutupan akses atau pemblokadean trotoar tersebut sudah dikeluhkan sejak era Joko Widodo menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Dari sepanjang trotoar di Jalan Medan Merdeka Selatan, blokade hanya terdapat di depan area gedung Kedubes AS.

Perbandingan

Hingga Selasa (6/6/2023) siang, terpantau pada trotoar di depan Kedubes AS masih diblokade dengan kawat berduri serta beton dan sejumlah traffic cone. Sementara, trotoar lainnya yang membentang di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan bisa dilintasi oleh pejalan kaki yang berlalu lalang, termasuk di depan Istana Wakil Presiden yang bersebelahan dengan Kedubes AS.

Sejumlah pejalan kaki tengah melintasi trotoar di depan Kedubes Rusia di Jalan Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023). - (Republika/Eva Rianti)

SHARE    

Sebagai perbandingan, Republika pada Selasa (6/6/2023) siang bergerak ke arah selatan untuk melihat kondisi trotoar di sejumlah kedubes lainnya, tepatnya di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Ada beberapa gedung kedubes yang dilewati, mulai dari Kedubes Belanda, Kedubes Swiss, Kedubes Polandia, hingga Kedubes Rusia di Jalan HR Rasuna Said, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Di setiap pintu gerbang yang menjulang tinggi, tampak terdapat petugas keamanan yang berjaga.

Kondisi trotoar di keempat kedubes tersebut terbuka dan dilalui oleh para pejalan kaki yang melintas. Hanya saja, di satu titik di ujung Kedubes Belanda, kondisi trotoar diisi oleh sejumlah pedagang kaki lima (PKL).

Kemudian, bergerak ke gedung Kedubes Inggris yang berada di Jalan Patra Kuningan Raya, Setiabudi, Jakarta Selatan. Beberapa pejalan kaki tampak pula melewati trotoar di depan gedung kedubes 'The Black Country' tersebut.

Lalu ke Kedubes Thailand yang berada di Jalan Mega Kuningan Barat, Setiabudi, Jakarta Selatan, trotoar di depan kedubes tersebut juga dengan leluasa dapat dilintasi oleh para pejalan kaki. Pemandangan yang sama terlihat di Kedubes Cina yang berlokasi di Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Sejumlah pejalan kaki tengah melintasi trotoar di depan Kedubes Cina di Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023). - (Republika/Eva Rianti)

SHARE    

Hilir mudik para pejalan kaki terlihat di depan Kedubes Cina. Beberapa fokus berjalan kaki dengan melihat trotoar, beberapa di antaranya memainkan telepon genggam, dan sejumlah gerombolan pejalan kaki juga tampak asyik bercengkerama melintasi depan Kedubes Cina.

Seorang pejalan kaki, David, mengatakan, trotoar merupakan fasilitas yang menjadi hak para pejalan kaki sehingga pemerintah memang seyogianya menyediakan untuk kalangan tersebut. Dia tak banyak memberi komentar mengenai kondisi trotoar di depan Kedubes AS yang diketahui diblokade. Namun, dia menyebut seharusnya pemerintah memberi perhatian pada pejalan kaki.

"Trotoar kan dibangun sebagai fasilitas umum yang menjadi hak pejalan kaki. Jadi, ya harusnya diperuntukkan sebagaimana mestinya," kata dia.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan Nirwono Joga menyebut trotoar yang berada di depan Kedubes Amerika Serikat sebagai ruang publik yang wajib dibuka untuk umum. Sehingga trotoar di depan gedung Kedubes Amerika Serikat pun dapat dikembalikan ke fungsinya sebagai jalur pidana pedestrian.

Kondisi trotoar yang ditutup di depan Kedubes Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2023). - (Republika/Eva Rianti)

SHARE    

"Trotoar di depan Kedubes AS sebagai ruang publik wajib dibuka untuk umum, bisa dilintasi masyarakat umum, dikembalikan fungsinya untuk pejalan kaki umum," ujar Nirwono, saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (6/6).

Kemudian, Nirwono juga menyarankan agar pihak kedubes Amerika Serikat dapat merancang ulang halaman gedungnya sebagai jarak pengaman. Misalnya, berupa taman yang luas sehingga ada jarak dengan trotoar yang saat ini mereka blokade.

Di samping itu, pejalan kaki juga dapat kembali menggunakan trotoar tersebut sebagaimana mestinya. "Sehingga win-win solution, warga dapat melintasi trotoar, keamananan kedubes juga tetap dapat terjaga," kata Nirwono. 

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan penataan trotoar di depan Kedubes AS masih dibicarakan lebih lanjut. "Sedang dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri," kata Heru saat dihubungi Republika pada Selasa (6/6/2023).

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.