JAKARTA -- Ketatnya persaingan di dunia kerja menuntut para pemuda untuk terus meningkatkan keterampilan. Jika tidak, para pemuda akan kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan, hampir 14 persen angkatan muda pekerja tidak terserap dalam pasar kerja. Berdasarkan survei angkatan kerja nasional (Sakernas) Agustus 2022, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pemuda mencapai 13,93 persen.

"Artinya, sekitar 14 dari 100 angkatan kerja pemuda tidak terserap dalam pasar kerja," kata Ma'ruf saat memimpin rapat pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Merujuk pada Badan Pusat Statistik (BPS), TPT pemuda tertinggi adalah mereka yang berpendidikan sekolah menengah, diikuti sekolah menengah pertama, kemudian perguruan tinggi. Umumnya, pemuda dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memiliki daya tawar dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi pendidikan dan penawaran gaji yang lebih baik atau dengan kata lain memiliki kesempatan untuk memilih pekerjaan.

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin saat memimpin rapat pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (30/5/2023). - (Republika/Fauziah Mursid)

SHARE    

Pada faktanya, tidak semua pemuda lulusan sekolah menengah ke atas dapat tertampung dunia kerja sehingga pada akhirnya mendorong terjadinya peningkatan jumlah pengangguran terdidik. Hal itu seperti dinyatakan BPS dalam publikasi Statistik Kepemudaan Indonesia 2022. Yang jadi persoalan, TPT pemuda selalu lebih tinggi dibandingkan TPT nasional.

Wapres mengatakan, kondisi ketenagakerjaan pemuda harus mendapat perhatian pemerintah pusat dan daerah. "Perlu langkah-langkah strategis dari kementerian/lembaga untuk mendayagunakan segenap potensi," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf meminta agar dilakukan peningkatan aktivitas pelayanan kepemudaan, sinkronisasi dan program dan kegiatan kajian penyelenggaraan kepemudaan maupun juga tentu terobosan-terobosan lainnya.

Wapres dalam kapasitasnya sebagai ketua Pengarah Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Kepemudaan juga membahas perlunya upaya meningkatkan pelayanan kepemudaan. Hal ini terkait hasil capaian indeks pembangunan pemuda (IPP), di mana pada 2020 sebesar 51,00 mengalami penurunan dari tahun 2019 yang sebesar 52,61.

Menurut dia, meski penurunan ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19, tetapi Ma'ruf mengingatkan upaya untuk mengejar ketertinggalan target IPP dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 57,67 pada 2024.

Pada 2021, IPP Indonesia mencapai 53,33, dengan adanya peningkatan nilai indeks pada domain kesehatan dan kesejahteraan dan domain gender dan diskriminasi. Sementara, pada domain pendidikan dan lapangan kerja, nilai indeksnya tetap dan terjadi penurunan pada domain partisipasi dan kepemimpinan. Tren kenaikan nilai indeks IPP merupakan hal yang positif dan sebagai acuan untuk terus meningkatkan sesuai target 2024.

"Hal ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk mencapainya. Salah satu strategi untuk mencapai target IPP adalah keterlibatan pemerintah daerah dalam pencapaian pembangunan pemuda di daerah. Target IPP secara nasional tidak akan tercapai tanpa pencapaian pembangunan pemuda di semua daerah," ujarnya.

Sejumlah pencari kerja mengunjungi pameran bursa kerja Jakarta Job Fair di Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jakarta, beberapa waktu lalu. - (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

SHARE    

Wapres juga meminta komitmen kementerian dan lembaga untuk terus melaksanakan program pembangunan pelayanan kepemudaan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Secara khusus, dia meminta menteri pemuda dan olahraga untuk mengawal pelaksanaan program kepemudaan agar berjalan sesuai dengan target.

“Pemantauan dan evaluasi juga perlu terus dilakukan secara terpadu dan berkala sehingga dapat diukur kualitas, capaian, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kesempatan terpisah menyatakan, pemerintah akan terus berupaya mempercepat penurunan angka pengangguran. Menurut Menkeu, penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Terkait target kemiskinan dan pengangguran pada 2024, dapat kami sampaikan upaya percepatan penurunan tingkat pengangguran akan dilakukan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR terkait tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi terhadap Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun 2024 di Jakarta, Selasa.

Pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk mendorong sektor-sektor dengan efek pengganda besar dan menciptakan lapangan kerja yang luas guna menekan tingkat pengangguran.

Salah satunya dengan meningkatkan infrastruktur dasar di berbagai wilayah yang diwujudkan melalui program padat karya. Dengan demikian, dapat tercipta lapangan pekerjaan serta sumber penghasilan bagi masyarakat.

Tingkat pengangguran dalam negeri terus menurun dalam dua tahun terakhir setelah sempat meningkat pada 2020 akibat pandemi Covid-19. Penurunan tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang terus menguat.

Berdasarkan data BPS yang dirilis di Jakarta pada 5 Mei 2023, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia turun 0,38 persen pada Februari 2023 bila dibandingkan dengan Februari 2022, yakni menjadi 5,45 persen dari 5,83 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2020-Februari 2023 - (BPS)

SHARE    

Secara jumlah, total pengangguran nasional turun sebanyak 0,41 juta orang, yaitu menjadi 7,99 juta orang pada Februari 2023 dari yang sebelumnya sebanyak 8,4 juta orang pada periode yang sama tahun lalu. Oleh karena itu, pemerintah yakin pemulihan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja secara signifikan.

Untuk pengentasan kemiskinan, dalam jangka pendek pemerintah akan mengarahkan kebijakan untuk menghapus kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen dan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada 2024.

Upaya penghapusan kemiskinan ekstrem ditempuh melalui upaya-upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Sementara untuk penurunan prevalensi stunting, kebijakan akan difokuskan melalui penguatan intervensi spesifik dan sensitif di 12 provinsi prioritas yang meliputi tujuh provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi dan lima provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.