
Ekonomi
Bersama Menjaga Borobudur
Kementerian BUMN menerapkan sistem zonasi dan pembatasan.
JAKARTA -- Wacana lama pembatasan pengunjung Candi Borobudur segera diterapkan guna menjaga kelestarian salah satu situs keagamaan terbesar dunia itu. Agar kegiatan keagamaan dan pariwisata bisa berjalan beriringan, akan diberlakukan sistem zonasi.
Hal tersebut disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir dalam media briefing (taklimat media) Festival Purnama Waisak di Kementerian BUMN, Kamis (25/5/2023). Festival Purnama Waisak rencananya digelar pada 30 Mei-4 Juni 2023.
Erick mengatakan Borobudur adalah peninggalan yang luar biasa dan dunia mengkhawatirkan terjadi kerusakan. Pembatasan pengunjung, menurut Erick, juga terjadi di situs keagamaan lain seperti di Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi.

Pengalamannya saat umrah beberapa waktu lalu, Erick juga dibatasi saat masuk ke Raudah, bagian dari masjid Nabawi yang diyakini sebagai bekas tapak rumah Nabi Muhammad SAW. Saat itu, Erick hanya diberi waktu 10 menit di Raudah. Dengan adanya pembatasan, ibadah dan doa menjadi lebih khusyuk.
Begitu juga dengan Borobudur, perlu dilakukan pembatasan untuk menjaga ketenangan ritual ibadah dan kelestariannya. "Maka diharapkan ada pembatasan. Karena itu, solusinya apa? Dengan digitalisasi," kata Erick.
Erick menjelaskan, dengan pembatasan secara digitalisasi, akan diatur antrean orang yang ingin naik ke atas Candi Borobudur. "Begitu naik hanya 150 orang. Nanti begitu yang ini turun, 15 menit kemudian naik lagi," ujarnya.
Mereka yang naik tidak boleh menggunakan sepatu atau sandal. Hal itu bertujuan menjaga ketebalan struktur candi agar tidak terus menipis. Saat ini bebatuan tangga candi diketahui telah menipis hingga lima sentimeter karena gesekan alas kaki dari waktu ke waktu. "Karena kalau Borobudur hancur, ini tidak tergantikan," kata Erick.
Selain itu, nantinya akan dibuat terobosan zonasi berupa pembagian kawasan. Akan dibagi zona khusus untuk kegiatan spiritual keagamaan, untuk pengambilan konten, ataupun untuk sekadar bersantai.
Selain itu, ada petugas budaya yang bekerja untuk menjaga keseimbangan. Para petugas budaya diharapkan dapat bekerja sama dengan sekolah-sekolah pariwisata di sekitarnya agar lebih menjiwai pekerjaannya.
Erick menegaskan, menjaga Borodur berarti menjaga budaya dan kekayaan Indonesia dari kehancuran. Dia menekankan, tidak mungkin Indonesia maju tanpa landasan budaya. Karena itu, menjaga Borobudur harus berangkat dari pemikiran bahwa situs warisan dunia tidak hanya untuk pariwisata, tetapi sebuah simbol spiritual yang juga harus dijaga.
Borobudur dikelola oleh perusahaan BUMN PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, biasa disingkat PT PWC. Perusahaan ini menginduk pada kluster BUMN In Journey yang bergerak di bidang manajemen objek pariwisata. "Untuk menjaga keseimbangan Borodur itulah In Journey hadir sebagai solusi," kata Erick.
Wakil Ketua Waisak Nasional Karuna Murdaya menyampaikan terima kasih atas dukungan Erick. Karuna menyampaikan Candi Borobudur bukan hanya menjadi tempat sakral bagi umat Buddha, melainkan juga memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi Indonesia dan masyarakat sekitar.
"Sebanyak 42 persen penduduk Asia Tenggara beragama Buddha, kita berharap ini akan menambah trafik ke Candi Borobudur dan memberikan dampak besar bagi masyarakat," ujar Karuna.
Menjelang Festival Purnama, tingkat hunian hotel dan homestay di sekitar Borobudur sudah terisi penuh. Bahkan, 4.500 lampion yang akan diterbangkan pada prosesi puncak sudah ludes terjual.
Tahun lalu, menurut Karuna, di tengah pembatasan pengunjung karena pandemi Covid-19, jumlah pengunjung puncak perayaan Waisak mencapai 430 ribu orang. Diharapkan, jumlahnya meningkat tahun ini karena pembatasan pandemi telah dicabut. "Kita ingin menghidupkan Candi Borobudur sebagai pusat sejarah Budha dunia," kata Karuna.

Banthe Dhamavudho Thera mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan PT TWC sejak 2016. Dia berharap, perubahan Candi Borobudur akan membawa lebih banyak umat Buddha dari seluruh dunia untuk datang ke Indonesia, sehingga membawa manfaat keekonomian bagi masyarakat sekitar, seperti pemilik penginapan, kuliner, dan suvenir.
Terus dikembangkan
Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta mengatakan, pemerintah terus berupaya mengembangkan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur. Untuk mendukung aksesibilitas, sudah ada beberapa bandara yang terkoneksi dengan transportasi kereta api, seperti Bandara Internasional Yogyakarta dan Bandara Adi Soemarmo.
Selain itu, DPSP Borobudur akan terhubung dengan Jalan Tol Trans Jawa, yang diharapkan dapat mendongkrak perekonomian dan industri kreatif lokal. Sementara terkait akomodasi dan fasilitas, Kementerian PUPR telah membangun berbagai sarana dan prasarana dasar ataupun penunjang, termasuk renovasi 362 hunian pariwisata yang tersebar di 20 desa.
“Realisasi investasi di bidang restoran dan perhotelan pada periode 2018-2022 juga sangat tinggi. Begitu pun dengan penanaman modal asing dan dalam negeri," kata Febry, Kamis.

Plt Direktur Utama Badan Otorita Borobudur Agustin Peranginangin mengungkapkan beberapa kendala pengembangan DPSP Borobudur. Antara lain, banyaknya pekerja pariwisata yang beralih profesi sejak masa pandemi Covid-19. “50 persen pekerja pariwisata telah beralih profesi akibat pandemi,” katanya.
Pengembangan DPSP Borobudur juga terkendala pembangunan infrastruktur di lahan otorita, seperti rencana pelebaran ruas jalan Pasar Plono-Kebun Teh Nglinggo, karena masih terjadi negosiasi yang alot dengan sebagian masyarakat dalam pembebasan lahan.
"Kami berharap, pembebasan lahan dapat didukung dan dipercepat, karena ruas jalan ini tidak hanya bermanfaat bagi sektor pariwisata, tetapi juga berdampak positif untuk mendukung aktivitas masyarakat sekitar,” ucap Agustin.
Percepatan pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata nasional difokuskan pada lima DPSP, yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo Flores, dan Likupang. Rencana ini bertujuan meningkatkan daya tarik wisata dan memaksimalkan potensi pariwisata yang dimiliki oleh masing-masih daerah super prioritas.
Nadiem Gagas Marketplace, Guru Merasa Seperti Barang Dagangan
Ide Nadiem dikritik karena dinilai seolah menyamakan guru dengan barang dagangan.
SELENGKAPNYASuraidah: Bangun Sekolah Gratis di Perbatasan
Banyak sekolah dasar di wilayah itu yang mayoritas gurunya adalah non-Muslim.
SELENGKAPNYA