Petugas menunjukkan cara pembelian BBM biosolar menggunakan aplikasi MyPertamina di salah satu SPBU di Jakarta, Kamis (25/5/2023). | Republika/Thoudy Badai

Ekonomi

Pembatasan Solar Subsidi Berlaku di 234 Wilayah

Pertamina mulai menerapkan secara penuh pembelian melalui kode QR.

JAKARTA -- Penerapan pembatasan pembelian BBM solar subsidi terus diperluas. Sejak Kamis (25/5/2023), PT Pertamina Patra Niaga resmi menerapkan skema full registran untuk pembelian solar subsidi di DKI Jakarta. Pertamina juga mulai memberlakukan mekanisme pembelian solar hanya melalui kode QR di 234 daerah.

Dalam program Subsidi Tepat untuk Solar Subsidi, pembelian oleh kendaraan pribadi roda empat dibatasi paling banyak 60 liter per hari. Kemudian, angkutan umum orang/barang roda empat dibatasi maksimal 80 liter per hari dan angkutan umum orang/barang roda enam paling banyak 200 liter per hari.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, program Subsidi Tepat untuk Solar Subsidi itu bukan hal yang baru. Pertamina Patra Niaga, kata dia, terus mengevaluasi dan melanjutkan tren positif dari program tersebut.

photo
Petugas beraktivitas di salah satu SPBU di Jakarta, Kamis (25/5/2023). - (Republika/Thoudy Badai)

Dia menjelaskan, penyaluran solar subsidi sudah diatur dalam Surat Keputusan BPH Migas No 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 mengenai Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu, baik kriteria kendaraan dan volume atau kuota hariannya. "Maka bertahap kami berlakukan full QR untuk solar subsidi. Ini adalah langkah selanjutnya untuk memastikan masyarakat terbiasa memanfaatkan kode QR," kata Irto dalam keterangannya, Kamis (25/5/2023).

Menurut Irto, skema full QR memiliki beberapa manfaat bagi pengguna solar subsidi, terutama dalam hal keamanan kuota harian yang berhak dibeli oleh penggunanya. Kebijakan ini juga sekaligus evaluasi atas modus penyalahgunaan oknum tidak bertanggung jawab.

“Ketika skema input nomor polisi masih diperbolehkan, banyak kejadian nomor polisi konsumen sudah digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Full QR ini bisa menjadi jawaban karena semua transaksi benar-benar sesuai dengan scan kode QR," katanya.

Per tanggal 25 Mei, skema full QR diberlakukan secara bertahap dimulai di 234 kota atau kabupaten. Sebelum penerapan skema tersebut, sebanyak 234 wilayah itu sejak dua pekan terakhir sudah menerapkan mekanisme full registran.

Irto melanjutkan, pada awal penerapan full QR, Pertamina Patra Niaga menyiapkan antisipasi untuk memudahkan masyarakat, salah satunya adalah penyediaan titik pencetakan kode QR di beberapa SPBU.

“Jadi, masyarakat yang kode QR-nya tertinggal atau mau refresh ulang kode QR bisa dibantu di SPBU dan bisa langsung melanjutkan transaksi pembelian solar subsidi,” katanya.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Pertamina Patra Niaga (@ptpertaminapatraniaga)

Irto berharap mekanisme full QR pada tahap awal ini dapat berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari seluruh stakeholder. Hal itu agar penyaluran solar subsidi lebih transparan serta mempersempit ruang gerak oknum tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan penggunaan solar subsidi.

“Kita memiliki tujuan yang positif, di mana subsidi tepat ini untuk menjamin kuota BBM bersubsidi terjaga, digunakan sesuai regulasi yang berlaku, dan transparan penggunaannya," ujarnya.

Pada Kamis, pembatasan solar subsidi resmi diterapkan di DKI Jakarta dengan menerapkan skema full registran. Skema full registran mewajibkan konsumen untuk terdaftar di aplikasi MyPertamina.

Pjs Area Manager Comm Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Joevan Yudha Achmad menjelaskan, skema full registran memungkinkan kendaraan konsumen yang sudah terdaftar dapat melakukan pembelian BBM solar meskipun tidak membawa kode QR, sedangkan yang belum terdaftar tidak dapat dilayani.

Adapun tahap selanjutnya, Pertamina akan memberlakukan skema full QR. Konsumen nanti wajib menunjukkan kode QR ketika melakukan transaksi pembelian BBM bersubsidi.

“Setelah pelaksanaan implementasi skema full registran yang dimulai 25 Mei 2023 di wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, serta seluruh kota di Provinsi DKI Jakarta, kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu, pemberlakuan skema full QR paling lambat dua pekan setelah skema full registran,” ujar Joevan dalam keterangannya, Kamis (25/5/2023).

Pihaknya mengharapkan kerja sama masyarakat untuk mendukung upaya Pertamina selaku eksekutor agar dapat menyalurkan BBM subsidi tepat sasaran dan tepat volume.

Berdasarkan data yang dihimpun Pertamina, data penjualan solar di area Bandung, Banten, Karawang, Cirebon, dan Sukabumi yang telah lebih dulu menerapkan skema full registran pada 16-23 Mei 2023 sudah mencapai 93,5 persen atau 1.471.267 transaksi. Sisanya diharapkan dapat segera mendaftarkan kendaraannya.

"Masyarakat dapat melakukan pendaftaran program Subsidi Tepat melalui website subsiditepat.mypertamina.id, aplikasi MyPertamina, atau datang langsung ke SPBU.

Joevan juga mengingatkan masyarakat, pendaftaran program Subsidi Tepat masih berlangsung dan sudah tersinkronisasi dengan baik. Masyarakat tidak memerlukan waktu lama untuk mendaftar.

photo
Warga menunjukkan apilkasi MyPertamina untuk pembelian BBM jenis Pertalite dan solar subsidi bagi kendaraan roda empat di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (26/7/2022). - (ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/rwa.)

Salah satu pengusaha angkutan logistik di Jakarta Utara, Zainudin Sulaiman, mengaku tak mempermasalahkan adanya kebijakan pembatasan solar subsidi. Menurut dia, kuota solar subsidi yang diberikan untuk angkutan logistik besar cukup untuk memenuhi kebutuhan armadanya.

"Angkutan logistik besar (roda enam, Red) jatahnya 200 liter per hari. Jumlah itu cukup untuk kebutuhan operasional," kata dia.

Terkait pendaftaran nomor kendaraan, Zainudin mengaku sempat menemui kendala, yaitu pendaftaran untuk armada bekas. Dia menceritakan, saat skema full registran di Jakarta masih dalam tahap uji coba, ia sempat membeli truk bekas.

"Namun, saat coba didaftarkan, barcode-nya sudah didaftarkan oleh pemilik sebelumnya, sedangkan pemilik baru tentu tidak tahu username dan password akun yang terdaftar untuk nomor armada," katanya.

Untuk mendaftarkan ulang dan membuat akun untuk armadanya itu, Zainudin harus mendatangi kantor Pertamina. Sebenarnya, kata dia, Pertamina menyertakan nomor kontak khusus untuk pendaftaran program ini. Akan tetapi, nomor yang disediakan tidak pernah merespons.

"Keluhan ini juga dirasakan beberapa teman sesama pengusaha angkutan logistik. Semoga ke depannya bisa dipermudah soal ini," kata dia.

Pembelian Biosolar Pakai Kode QR Bisa Tekan Penyimpangan

Penerapan kode QR juga akan mempermudah pemetaan kebutuhan BBM di daerah.

SELENGKAPNYA

Pembelian Solar di Ibu Kota Segera Dibatasi

Mulai 25 Mei, pembeli solar harus terdaftar di MyPertamina.

SELENGKAPNYA

Ikuti Berita Republika Lainnya