JAKARTA -- Pemerintah sedianya berencana menyetop ekspor sejumlah konsentrat mineral logam mulai 10 Juni 2023. Akan tetapi, rencana tersebut terpaksa diulur karena sejumlah pertimbangan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bakal merelaksasi ekspor sejumlah konsentrat. Salah satu pertimbangan relaksasi itu karena ada 24 ribu pekerja yang bisa kehilangan pekerjaan. Adapun relaksasi ekspor itu diberikan kepada lima perusahaan yang selama ini menjadi eksportir konsentrat. Dua di antaranya PT Freeport Indonesia dan Amman Mineral Nusa Tenggara untuk konsentrat tembaga.

Perusahaan lainnya adalah PT Sebuku Iron Lateritic Ores sebagai eksportir besi, PT Kapuas Prima Citra untuk komoditas timbal, dan PT Kobar Lamandau Mineral untuk seng. Kelima perusahaan tersebut hingga saat ini belum menyelesaikan secara tuntas proyek smelter sebagai fasilitas pemurnian konsentrat sehingga belum dapat melakukan hilirisasi tambang.

"Apabila larangan ekspor konsentrat diberlakukan pada Juni 2023 maka akan mengganggu arus kas pemegang rekomendasi ekspor konsentrat yang telah melakukan investasi dan terdapat pengurangan tenaga kerja sebanyak 24.867 orang untuk kegiatan produksi maupun penjualan," kata Arifin dalam rapat kerja Komisi VII DPR, Rabu (24/5/2023).

Demi Hilirisasi - (Republika)

Freeport dan Amman Mineral diketahui menyumbang sekitar 22.250 pekerja. Kemudian, Sebuku Iron memiliki 1.444 tenaga kerja, Kapuas Prima Citra 1.174 pekerja, serta Kobar Lamandau Mineral 1.174 pekerja.

Arifin mengungkapkan, dari lima perusahaan tersebut, rata-rata pembangunan smelter telah mencapai kemajuan lebih dari 50 persen dan membutuhkan dana untuk menyelesaikan proyek smelter masing-masing.

Dia menegaskan, relaksasi yang diberikan bukan tanpa konsekuensi. Seluruh perusahaan yang mendapatkan relaksasi akan dikenakan sanksi denda dari pemerintah akibat keterlambatan penyelesaian smelter.

"Mempertimbangkan dampak yang diakibatkan dari larangan ekspor konsentrat diberlakukan pada 10 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk memberikan tambahan waktu ekspor konsentrat mineral logam sampai 31 Mei 2024 dengan tetap dikenakan denda," ujar dia.

Denda tersebut berupa penempatan jaminan kesungguhan sebesar 5 persen dari total penjualan periode 2019-2022 ke dalam rekening bersama. Apabila hingga 10 Juni 2024, pembangunan smelter tidak mencapai 90 persen dari target, jaminan kesungguhan itu akan disetorkan ke kas negara.

Selain itu, pemerintah mengenakan denda administratif sebesar 20 persen dari nilai kumulatif penjualan ke luar negeri untuk setiap periode keterlambatan dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19. Denda tersebut paling lambat disetor 60 hari sejak Kepmen 89 Tahun 2023 berlaku sejak 16 Mei 2023

Arifin dalam rapat kerja tersebut juga menyinggung soal penyetopan ekspor bijih bauksit mulai 10 Juni mendatang. Dia menyampaikan, dengan pelarangan ekspor tersebut, RI setidaknya akan kehilangan nilai ekspor bauksit hingga 8,09 juta ton atau senilai 288,52 juta dolar AS setara Rp 4,3 triliun (kurs Rp 14.900 per dolar AS).

"Larangan ekspor bauksit juga berpotensi pada penurunan penerimaan negara dari royalti bauksit sekitar 4,96 juta dolar AS sekaligus berdampak hilangnya pekerjaan pada 1.019 orang tenaga kerja dalam kegiatan produksi maupun penjualan," kata Arifin.

Aktivitas tungku smelter nikel di PT VDNI di kawasan industri di Kecamatan Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara, Jumat (9/9/2022). - (ANTARA FOTO/Jojon)

SHARE    

Tahun depan, dengan larangan tersebut, Arifin mencatat ada sekitar 13,8 juta ton bauksit yang tak bisa diserap atau dengan nilai setara 49,6 juta dolar AS.
Namun, Arifin menyampaikan, dari fasilitas pemurnian smelter bauksit yang telah beroperasi, Indonesia akan mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi berupa ekspor barang setengah jadi. Sejauh ini sudah terdapat empat smelter beroperasi dari rencana pembangunan 12 smelter.

Ia menuturkan, dari empat smelter yang ada, nilai ekspor yang dikantongi RI ditaksir mencapai 1,9 miliar dolar AS atau setara Rp 28,3 triliun. Selain itu, terdapat peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 8.646 orang. "Sehingga masih mendapatkan manfaat bersih sebesar 1,5 miliar dolar AS dan lapangan pekerjaan 7.627 orang," kata Arifin.

Adapun untuk delapan smelter yang masih dalam proses pembangunan, Arifin mengungkapkan, tujuh di antaranya masih berupa tanah lapang atau tidak sesuai dengan yang dilaporkan kepada pemerintah ihwal progres pembangunannya.

"Namun, berdasarkan peninjauan lapangan, terdapat perbedaan signifikan dengan hasil verifikator independen. Di tujuh lokasi smelter masih berupa tanah lapang," kata Arifin.

Arifin mengungkapkan, tinjauan verifikasi lapangan itu sangat berbeda dengan laporan yang diberikan kepada ESDM. Menurut laporan, progres tujuh proyek itu berkisar 32 persen sampai 66 persen. Pihaknya pun memaparkan sejumlah foto di depan para anggota dewan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon mengatakan, kebijakan relaksasi ekspor menimbulkan pro-kontra yang bisa memengaruhi komitmen pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri hasil tambang. "Di satu sisi, DPR pun menyadari banyaknya perusahaan tambang yang belum siap sepenuhnya menghadapi pelarangan ekspor tersebut," katanya.

Aktivitas tungku smelter nikel di PT VDNI di kawasan industri di Kecamatan Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara, Jumat (9/9/2022). - ( ANTARA FOTO/Jojon)

SHARE    

Dalam kesimpulan rapat, Komisi VII mendorong Kementerian ESDM untuk mengevaluasi menyeluruh perkembangan smelter. Selanjutnya, pemerintah dapat merumuskan pengaturan penjualan mineral logam hasil pengolahan sesuai dengan Pasal 170 A Undang-Undang Minerba Tahun 2020.

Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam kesempatan terpisah menyatakan, pemerintah akan memberhentikan ekspor beberapa komoditas, seperti bauksit, tembaga, dan timah. Kebijakan itu dilakukan demi membangun hilirisasi di dalam negeri lewat berbagai kawasan industri yang berfokus pada energi baru-terbarukan serta ramah lingkungan.

Sebelumnya, kata dia, pemerintah pun telah memberhentikan ekspor nikel. Menurut dia, kebijakan tersebut terbukti dapat menggenjot kinerja ekspor nasional.
"Dulu sebelum kita menyetop ekspor nikel, nilai ekspor kita hanya 3,3 miliar dolar AS pada 2018. Begitu kita menyetop ekspor nikel, nilai ekspor kita sekarang sudah mencapai 30 billion dolar AS, naik 10 kali lipat," ujar Bahlil di Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Ia menjelaskan, saat ini dunia sedang berpikir tentang energi hijau, sebentar lagi fosil, batu bara, serta berbagai energi tidak bersih akan ditinggalkan. Melihat itu, lanjutnya, arah kebijakan Presiden Joko Widodo yakni membangun hilirisasi secara masif.

Jokowi, kata dia, sudah memutuskan hilirisasi terhadap delapan sektor komoditas unggulan. Lalu dirincikan menjadi 21 sektor, dengan nilai investasi sebesar 545,3 miliar dolar AS hingga 2040. "Ini sebagai salah satu prasyarat untuk Indonesia menjadi negara maju ke depan," tegasnya.