Valeria Buring, menunjukkan foto sepupunya Mayang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar, Jumat (5/4/2023). | M Fauzi Ridwan/Republika

Kabar Utama

Sebelum Diperbudak, WNI Teken Kontrak Berbahasa Mandarin

Seribu lebih WNI sudah tertipu perdagangan orang.

Oleh M FAUZI RIDWAN, KAMRAN DIKARMA

Pandemi Covid-19 memangkas penghidupan banyak orang. Mayang, warga asal Setiabudi Regency, Jalan Sersan Bajuri, Kota Bandung salah satunya. Saat ekonomi terpuruk, perusahaannya mengetatkan pengeluaran. Ia kemudian ikut terkena PHK. Dua tahun berjalan, Mayang terus mencari pekerjaan yang tak kunjung tiba. Selama itu, ia menganggur. 

Angin segar tiba tahun lalu. Temannya mengabari ada lowongan pekerjaan di Bangkok, Thailand, sebagai operator komputer. Iming-iming gaji besar hingga Rp 15 juta membuatnya semakin bersemangat bekerja sebagai pekerja migran.

"Dengan iming-iming gaji, fasilitas yang bagus, makan empat kali termasuk snack, ada mes gratis. Tinggal terima gaji aja itu sekitar Rp 10-15 juta. Belum lagi ditambah bonus jika mencapai target, tentu dengan iming-iming itu dia sangat antusias untuk pergi," ujar Valeria Buring, kakak sepupu Mayang, ditemui di kediamannya, Jumat (5/4/2023).

Singkat cerita, pada 22 Oktober tahun 2022, Mayang bersama pekerja migran lainnya dari berbagai wilayah di Indonesia berkumpul di Bekasi, tempat perusahaan yang akan menyalurkannya bekerja ke Thailand. Ia berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng untuk lepas landas ke Thailand pada 23 Oktober.

photo
Valeria Buring, menunjukkan foto sepupunya Mayang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar, Jumat (5/4/2023). - (M Fauzi Ridwan/Republika)

Setelah sampai di Thailand, Mayang sempat diminta keluarganya untuk mengirimkan lokasi dirinya. Namun, permintaan keluarga ditolaknya karena pihak penyalur melarang menggunakan telepon genggam.

Kejanggalan mulai terasa saat Mayang dan pekerja migran lainnya tiba di Thailand. Mereka langsung dibawa ke perbatasan dengan Myanmar, kemudian tiba di Myawaddy di Myanmar dengan menempuh jarak perjalanan delapan jam. Tiba di lokasi, mereka diminta untuk menandatangani kontrak kerja yang isinya dalam bahasa Mandarin. Mayang sempat menolak menandatangani kontrak kerja karena tidak paham.

Namun, para penyalur pekerja migran itu mengancam bahwa ia dan yang lainnya akan dikenakan denda jika tidak menandatangani kontrak. Bahkan, mereka dipaksa untuk segera tanda tangan.

Kondisi para WNI korban perdagangan orang di Myanmar. - (@bebaskankami/instagram)  ​

"Dia cerita, ‘Saya disuruh tanda tangan kontrak bahasa Mandarin,’ terus, Mayang nggak berani nggak mau tanda tangan. Tapi, katanya ‘kalau nggak mau tanda tangan boleh pulang tapi harus bayar denda karena kan udah di sini’. Mau nggak mau, setengah dipaksa untuk tanda tangan," katanya.

Setelah menandatangani kontrak, Valeria mengatakan, adik sepupunya dipaksa untuk langsung bekerja tanpa diberikan waktu beristirahat. Mereka kaget mendengar bahwa pekerjaan yang harus dilakoni yaitu menipu dengan cara mengajak orang berinvestasi di sebuah website bodong.

"Mereka disuruh scamming mengajak orang investasi ke sebuah website yang bodong," katanya.

Para pekerja migran itu juga termasuk Mayang. Ia mengatakan berperan mencari nomor telepon calon korban menggunakan aplikasi tertentu. Aplikasi tersebut memperlihatkan profil dari calon korban yang sesuai kriteria.

photo
Alur Perdagangan Orang - (Republika)

Penjelasan itu Valeria dapat dari Mayang yang sesekali bisa menggunakan telepon genggam dengan sembunyi-sembunyi. Informasi itu pun didapat dari grup keluarga para pekerja migran.

"Mereka itu dikasih handphone akhir pekan untuk kasih kabar ke keluarga. Awalnya tiap pekan, lama-lama sebulan karena nggak mencapai target," katanya.

Tidak hanya itu, Mayang dan pekerja migran lainnya menerima hukuman dari agen penyalur kerja tersebut seperti push up dan lari keliling lapangan. Bahkan, yang paling parah yaitu dikenakan denda besar apabila terlambat datang bekerja.

"Terus, lama-lama ceritanya mulai nggak benar. Telat dikit aja dendanya beribu-ribu (yuan). Nggak bener banget ini penipuan," kata Valeria.

Kondisi par WNI korban perdagangan orang di Myanmar. - (@bebaskankami/instagram)  ​

Menurut dia, Mayang mengaku mereka tidak dapat menolak ancaman dan paksaan tersebut. Gaji yang diterima pun tidak pernah penuh karena terdapat potongan denda dan lain-lainnya.

"Mereka terima gaji cash, nggak full. Ada potong denda, uang sakit berobat, dipotong gaji mereka. Ada yang minus. Kalau mau pulang, harus bayar Rp 150-200 juta per orang. Sebelum kontrak habis, nggak bisa pulang," katanya.

Valeria mengakui, adik sepupunya sempat meminta tolong agar bisa pulang. Valeria pun bersama keluarga pekerja migran lainnya akhirnya melapor ke Kementerian Luar Negeri dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) sejak Januari lalu dan beberapa waktu lalu melapor ke Bareskrim Polri.

"Terakhir komunikasi saya Mayang sebelum disekap itu saat Lebaran. Sebelum itu kita komunikasi itu diam-diam, semua ponsel ditahan. Satu atau dua orang berhasil menyembunyikan bawa dua handphone masih bisa komunikasi," katanya.

photo
Petugas menggiring sejumlah tersangka saat ungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PPMI) di Polda Sumatera Utara, Medan, Kamis (13/1/2022). - (ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/Lmo/hp.)

Mereka pun mendapatkan perlakukan buruk, seperti penyiksaan, disetrum, bahkan dipukul. Selain itu, mereka disuruh untuk berlari keliling lapangan. "Tolong gimana ini, kami disiksa, ada yang dipukul, disetrum. Sejauh ini saya disuruh keliling, cuma teman-teman yang lain ada yang disetrum," ujarnya menirukan suara Mayang.

Hingga saat ini, ia mengaku belum dapat kembali berkomunikasi dengan Mayang. Ia berharap agar dapat bertemu dengan adik sepupunya dan pemerintah turun tangan mengatasi masalah itu.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha mengungkapkan, 20 WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di bidang penipuan daring dan kini terjebak di Myawaddy diduga memasuki Myanmar secara ilegal. Sebab, data mereka tidak tercatat di keimigrasian Myanmar.

“Jadi, memang kita duga bahwa mereka masuk melalui wilayah Thailand dan menyeberang ke Myanmar melalui jalan ilegal sehingga tidak masuk dalam data keimigrasian Myanmar,” kata Judha saat memberikan keterangan pers di Ruang Nusantara Kemenlu, Jumat (5/5/2023).

photo
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan pidatonya saat konferensi pers di Jakarta, Indonesia, 5 Mei 2023. - (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

Dia mengungkapkan, Pemerintah RI telah mengirimkan nota diplomatik kepada Kemenlu Myanmar untuk pembebasan 20 WNI tersebut. “Kita sudah mengirim nota diplomatik. Namun kita pahami memang kemampuan dari otoritas Myanmar untuk bisa mengakses sepenuhnya Myawaddy memang tidak ada,” ucapnya.

Myawaddy diketahui merupakan salah satu medan konflik antara militer Myanmar dan kelompok pemberontak. Menurut Judha, saat ini pemerintah sedang melakukan berbagai upaya untuk mengeluarkan ke-20 WNI dari Myawaddy.

"Kita lakukan berbagai macam upaya antara lain melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang berada di Myawaddy. Memang tidak bisa kami sampaikan secara detail di sini demi keselamatan warga negara kita. Namun kami tegaskan, kami yakinkan, berbagai macam upaya, baik formal maupun informal, kita lakukan, termasuk melalui jaringan IOM (Organisasi Internasional untuk Migrasi), Regional Support Office dari Bali Process yang berada di Bangkok dan juga beberapa organisasi yang lain,” ucap Judha.

photo
Tentara Persatuan Nasional Karen (KNU) berbaris dalam prosesi untuk memulai perayaan memperingati 63 tahun Hari Revolusi Karen di Oo Kray Kee Township di Negara Bagian Karen, di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar, 31 Januari 2012. - (REUTERS/Sukree Sukplang)

Menurut Judha, ke-20 WNI yang terjebak di Myawaddy terus menjalin komunikasi dengan keluarganya masing-masing. “Jadi, kondisi kita pantau melalui komunikasi dengan pihak keluarga. Sekali lagi, kita lakukan berbagai macam langkah upaya kita untuk melakukan penyelamatan kepada 20 WNI kita,” ujarnya.

Diplomat Muda Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemenlu Rina Komaria mengungkapkan perbedaan proses evakuasi penyelamatan WNI di Myanmar dengan Sudan. "Di Myanmar tidak ada jeda kemanusiaan. Sedangkan, di Sudan karena ada tekanan internasional untuk mengevakuasi warga negara asing yang ada di Sudan jadi ada saat kita bisa keluar dengan selamat,” kata Rina kepada wartawan di Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Jumat (5/5/2023).

Saat itulah, warga internasional yang berada di Sudan dapat dibawa ke luar dari negara tersebut. Sedangkan, di Myanmar tidak ada kesepakatan gencatan senjata ini. Bahkan, kata Rina, pihak otoritas pemerintah setempat pun tidak dapat memasuki area konflik yang disinyalir terdapat warga Negara Indonesia karena dikuasai oleh kelompok bersenjata.

photo
Tentara Persatuan Nasional Karen (KNU) berbaris dalam prosesi untuk memulai perayaan memperingati 63 tahun Hari Revolusi Karen di Oo Kray Kee Township di Negara Bagian Karen, di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar, 31 Januari 2012. - (REUTERS/Sukree Sukplang)

“Wilayah di mana WNI berada itu adalah di mana yang dikuasai kelompok pemberontak yang otoritas sendiri tidak bisa masuk,” ujarnya. Kendati demikian, pihaknya akan terus berupaya mencari solusi agar dapat menyelamatkan 20 WNI yang berada di Myanmar tersebut. 

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, saat ini pemerintah sedang memberi perhatian besar kepada WNI yang menjadi korban perdagangan manusia di bidang penipuan daring di Myawaddy, Myanmar. Pemerintah akan berusaha mengeluarkan para WNI dari wilayah tersebut.

“Saat ini, pemerintah memberikan perhatian besar dan sedang terus berusaha memberikan perlindungan terhadap WNI yang menjadi korban perdagangan manusia yang dipekerjakan di online scam di Myawaddy, Myanmar,” kata Retno saat memberikan keterangan pers di Ruang Nusantara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Jumat (5/5/2023).

Retno menjelaskan, lokasi Myawaddy terletak sekitar 415 kilometer dari Yangon dan 567 kilometer dari Naypyidaw. Sementara dari Bangkok, Thailand, rentang jarak ke Myawaddy sejauh sekitar 500 kilometer. Sementara dari Mae Sot, yakni daerah perbatasan Myanmar-Thailand, Myawaddy berjarak sekitar 11 kilometer. “Ini (Myawaddy) merupakan wilayah di mana otoritas pusat Naypyidaw tidak memiliki kontrol secara penuh. Jadi, teman-teman bisa membayangkan tantangan yang dihadapi,” ucap Retno.

photo
Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto (kiri) menunjukkan barang bukti saat ungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Polda Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Senin (21/11/2022). - (ANTARA FOTO/Didik Suhartono)

Dia mengungkapkan, Pemerintah RI terus melakukan komunikasi, baik dengan otoritas di Naypyidaw, otoritas di Thailand, dan otoritas lokal di Myawaddy. Pemerintah juga menjalin kontak dengan organisasi-organisasi lain seperti Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Regional Support Office dari Bali Process yang berada di Bangkok. “Jadi kita melakukan komunikasi dengan banyak pihak dengan tujuan satu, yaitu memberikan perlindungan kepada WNI dan kemudian dapat mengeluarkan WNI dari wilayah tersebut dengan selamat,” kata Retno.

Masalah regional

Ia mengatakan, kasus TPPO di bidang penipuan daring telah menjadi masalah regional atau kawasan. Indonesia akan mengangkat isu tersebut pada KTT ASEAN ke-42 yang diagendakan digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, 10-11 Mei mendatang.

“Saya ingin memberikan highlight, kasus online scam ini sudah jadi masalah regional, masalah kawasan, dengan korban berasal dari berbagai negara. Untuk korban Indonesia, tercatat berada di Myanmar, Kamboja, Thailand, Vietnam, Laos, dan Filipina,” kata Retno.

Retno mengatakan, sesaat sebelum memberikan keterangan pers, dia memperoleh laporan dari KBRI Manila. “Bahwa otoritas penegak hukum Filipina bekerja dengan perwakilan negara asing di Manila, termasuk KBRI kita, telah melakukan operasi penyelamatan korban online scam. Operasi tersebut berhasil menyelamatkan total 1.048 orang yang berasal dari 10 negara, termasuk dari Indonesia,” ucapnya.

photo
Warga melakukan aksi damai memperingati Hari Anti-Perdagangan Manusia se-Dunia di Titik Nol Km, Yogyakarta, Ahad (31/7/2022). - (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko)

Dia menambahkan, korban WNI yang berhasil diselamatkan dalam operasi tersebut berjumlah 143 orang. “KBRI Manila saat ini sedang melakukan pendataan dan akan memfasilitasi repatriasi para korban ke Indonesia,” ujar Retno.

Retno menjelaskan, dalam tiga tahun terakhir, pemerintah telah menangani dan menyelesaikan 1.841 kasus penipuan daring. “Untuk kasus di Kamboja kalau teman-teman ingat tahun lalu, saya langsung terjun dan lakukan pembicaraan dengan berbagai pihak dan otoritas di Kamboja. Dengan kerja sama dan dukungan yang baik dari otoritas Kamboja, Indonesia berhasil memulangkan 1.138 WNI korban TPPO yang dipekerjakan di online scam dari Kamboja,” katanya.

Menurut Retno, data dan angka telah menunjukkan besarnya skala TPPO di bidang penipuan daring. “Korban perdagangan manusia yang dilakukan melalui online scam semakin marak di Asia Tenggara. Karena itu, Indonesia sebagai ketua ASEAN berusaha mengangkat isu ini di dalam KTT ke-42 ASEAN nanti,” ucapnya.

Retno menekankan, sambil terus menangani masalah di hilir, persoalan atau problem di hulu juga perlu dibenahi. “Diseminasi praktik perdagangan manusia ini perlu terus dilakukan sampai ke tingkat daerah, kalau perlu sampai ke tingkat desa. Penegakan hukum harus betul-betul ditegakkan. Jika tidak dilakukan pembenahan di hulu maka korban akan semakin banyak dari hari ke hari,” katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat