JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) memproyeksikan produksi beras hingga Mei mendatang bisa mencapai 11,29 juta ton. Dengan jumlah tersebut, Kementan menyebutkan bahwa panen raya pada Maret-Mei tahun ini akan bisa memenuhi kebutuhan beras dalam negeri.

Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Bambang Pamuji mengatakan, Kementan telah mendorong peningkatan produksi padi pada tahun ini. Peningkatan luasan panen dan juga penggunaan benih bermutu menjadi fokus kementerian untuk menjaga produksi.

"Kami menjalankan dua strategi yang bisa meningkatkan produksi padi. Peningkatan produktivitas panen dan peningkatan luas panen," kata Bambang kepada Republika, Rabu (29/3/2023).

Untuk meningkatkan luas panen, Kementan mendorong peningkatan indeks pertanaman padi dan meningkatkan luas tanam dengan perluasan area tanam di area yang belum termanfaatkan. Dengan upaya tersebut, produksi padi dalam negeri diharapkan bisa optimal.

Petani menebar pupuk urea dan NPK untuk tanaman padi berusia 10 hari di Trirenggo, Bantul, Yogyakarta, Rabu (11/1/2023). - (Republika/Wihdan Hidayat)

SHARE    

Bambang memerinci, luas panen padi pada Maret 2023 diperkirakan mencapai 1,74 juta hektare dengan proyeksi produksi padi mencapai 9,34 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara beras 5,38 juta ton. Untuk April, perkiraan luas panen sebesar 1,24 juta hektare dengan proyeksi produksi padi mencapai 6,60 juta ton GKG atau setara beras 3,80 juta ton. Sedangkan, perkiraan Mei 2023 seluas 0,75 juta hektare dengan proyeksi produksi padi mencapai 3,67 juta ton GKG atau setara beras 2,11 juta ton.

"Sehingga pada periode Maret-Mei 2023 diperkirakan luas panen padi mencapai 3,73 juta hektare, dengan proyeksi produksi 19,61 juta ton GKG atau setara beras 11,29 juta ton," ujar Bambang.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk menyerap panen dalam negeri terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan pangan, terutama beras di dalam negeri. Selain itu, Bapanas akan segera merealisasikan cadangan pangan pemerintah (CPP) untuk stabilitas pasokan.

Koordinator Stabilisasi Pasokan Pangan Bapanas Yudhi Harsatriadi Sandyatma mengatakan, Bapanas sejak awal berupaya memastikan rantai pasok pangan di dalam negeri terkoordinasi secara baik. Hal ini juga sejalan dengan tujuan pemerintah untuk memperkuat produksi dalam negeri sehingga memberikan dampak berganda bagi masyarakat.

"Paling penting bagi kami ini penyerapan dalam negeri. Kita tidak mungkin tiba tiba menyerap produksi luar negeri (impor) tanpa mengutamakan penguatan dan serapan dalam negeri," ujar Yudhi dalam sebuah diskusi, Selasa (28/3).

Selain memaksimalkan serapan dalam negeri, pemerintah sepakat untuk membentuk adanya cadangan pangan pemerintah (CPP). Melalui CPP ini, stabilitas harga bisa dikendalikan dan pasokan pangan bisa terjamin.

Oleh karena itu, kata Yudhi, Bapanas memprioritaskan Bulog dan ID Food untuk bisa melakukan serapan produksi dalam negeri, terutama untuk komoditas utama pangan. "Dengan cadangan pangan yang kuat maka ketahanan pangan dan harga bisa dijaga," kata Yudhi.

Operator memanen padi milik petani menggunakan mesin pemotong di area persawahan Bonto Manai, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu. - (ANTARA FOTO/Arnas Padda)

SHARE    

Efisiensi produksi

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) meminta pemerintah untuk membuat kebijakan yang berfokus pada efisiensi proses produksi guna memenuhi ketersediaan pangan.

"Proses produksi yang tidak efisien membuat produk pertanian lokal sulit bersaing dengan produk impor yang diciptakan lewat proses produksi yang efisien, sehingga kualitasnya lebih baik dan harganya lebih terjangkau," kata Peneliti CIPS Azizah Azizah Fauzi.

Efisiensi proses produksi tersebut, salah satunya dapat dilakukan melalui modernisasi dan transfer teknologi. Azizah juga menyarankan pemerintah untuk menyederhanakan rantai pasok karena panjangnya rantai produksi turut berdampak pada penambahan harga pangan.

"Selain itu, faktor domestik yang menyebabkan tingginya harga pangan harus diatasi melalui kebijakan seperti peningkatan penelitian dan pengembangan, akses ke input yang berkualitas dan perbaikan serta pembangunan infrastruktur pendukung pertanian," ucapnya.

Dia menekankan, hal itu penting dilakukan untuk meningkatkan daya saing. Jika daya daya saing produk pertanian meningkat, maka akan mendorong terbukanya akses pasar.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan dan menjaga iklim bisnis investasi dan persaingan usaha di Indonesia. Tak hanya itu, keterbukaan terhadap perdagangan internasional juga perlu untuk meningkatkan efisiensi proses dan prosedur perdagangan agar tidak memakan biaya dan waktu.

Ia menyampaikan, tingginya harga beberapa komoditas pangan akan semakin melemahkan daya beli masyarakat dan semakin memperkecil keterjangkauan masyarakat pada pangan, terutama yang tergolong berpenghasilan rendah. "Kestabilan harga bukan lagi menjadi satu-satunya yang menentukan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan. Pemerintah perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli," tuturnya.

Pengerajin mengemas kedelai di pabrik tempe Muchlar, Bantul, Yogyakarta, Rabu (2/11/2022). - (Republika/Wihdan Hidayat)

SHARE    

Data Food Monitor dari CIPS menunjukkan, tren peningkatan harga pangan di tingkat konsumen selama satu tahun terakhir dapat terlihat pada komoditas jagung, beras medium II, dan kedelai impor. Pada periode Januari 2022-Januari 2023, peningkatan harga terbesar terjadi pada komoditas kedelai impor dengan peningkatan sebesar 22,95 persen.

Sepanjang Januari 2022 hingga Januari 2023, harga kedelai impor di tingkat konsumen konsisten mengalami peningkatan. Kenaikan harga kedelai impor mencapai puncaknya pada Januari 2023 yang mencapai Rp 15.356 per kg.

Kenaikan harga selanjutnya terjadi pada beras medium II sebesar 8,62 persen dan jagung sebesar 3,15 persen. Sementara itu, harga beras medium II di tingkat konsumen secara umum juga mengalami kenaikan. Kenaikan harga beras medium II mencapai puncaknya pada Januari 2023 yang mencapai Rp 12.600 per kg.