Oleh ZAINUR MAHSIR RAMADHAN

Zaharaeni (41 tahun) hanya bisa pasrah dengan cemaran debu batu bara ke rumahnya setiap waktu. Tinggal di belakang batas laut dan cerobong asap yang mengeluarkan debu atau partikel bahan bakar batu bara, warga Marunda Pulo, Jakarta Utara, ini mengaku mendapati banyak keluhan.

Saat Republika mengunjungi kediamannya yang dihuni tiga kepala keluarga lain, di balik tanggul NCICD, ibu dua anak itu menunjukkan debu batu bara di tiap-tiap sudut rumahnya. “Kalau malam, makin banyak ini. Dikumpulin di gelas bisa jadi kopi deh. Tapi kan ini baunya bikin nyesek,” keluh Zaharaeni belum lama ini.

Dia bercerita, sejak dulu memang sudah tinggal di rumah tersebut. Ia sempat mengontrak di Bekasi hingga akhirnya kembali ke rumah orang tuanya itu karena desakan ekonomi. “Sekarang yang di Bekasi suami saya, kerja serabutan. Di rumah ini ada sepuluhan orang,” kata dia.

Warga Rusun Marunda membersihkan debu di kediamannya. - (Zainur Mahsir Ramadhan/Republika)

SHARE    

Beranjak beberapa ratus meter dari sana, di Rusun Marunda, juga tak lepas dari kepungan polusi debu batu bara hingga polusi kendaraan dari jalur tengkorak (Marunda-Cilincing) yang menjadi akses, atau keterbatasan lainnya yang berdampak pada kemiskinan.

Menurut Pengurus Forum Masyarakat Rusunawa Marunda (FMRM) Cecep Supriadi, polutan debu dan limbah batubara menjadi satu masalah di Rusunawa Marunda.

“Padahal, kemiskinan di sini juga sudah parah. Dari 2019, lebih lama bahkan, banyak warga yang enggak bisa bayar iuran rusun,” kata Cecep.

Dia menjelaskan, warga yang mayoritas pedagang atau penarik ojek hanya bisa menghidupi kebutuhan sehari-hari. Ihwal mendapatkan solusi untuk kesejahteraan yang layak, dia menyinggung banyaknya polusi debu batu bara yang masih mengancam warga. “PT KCN sudah ditutup emang, tapi pemerintah lupa masih ada yang lain. Enggak ada perbaikan ekonomi sampai sekarang,” ujarnya.

 

Padahal kemiskinan di sini juga sudah parah. Dari 2019, lebih lama bahkan, banyak warga yang enggak bisa bayar iuran rusun.

 

 

SHARE    

Menyoal kemiskinan di Jakarta Utara, Kepala Bagian Umum BPS DKI Jakarta, Suryana, mengatakan, memang ada kenaikan kemiskinan ekstrem di Jakarta hingga medio tahun lalu. Menurutnya, dari angka 0,6 persen penduduk di tahun sebelumnya, menjadi 0,89 persen atau peningkatan sekitar 0,29 persen pada 2022. Dia memerinci, angka terbaru itu mencakup 95.668 jiwa penduduk DKI hingga Maret 2022.

Menurut Suryana, daerah paling banyak kemiskinan ekstrem di Jakarta ada di Utara. Namun demikian, ia tak memerinci lokasi mana saja atau faktor hingga kriteria bagaimana yang tergolong miskin ekstrem.

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Wakil Presiden untuk Pengentasan Kemiskinan, Gatot Prio Utomo, mengatakan, ada berbagai faktor yang menyebabkan kemiskinan ekstrem di Jakarta, khususnya Jakarta Utara. Dia menjelaskan, peningkatan itu karena faktor kesejahteraan yang dinamis dan dipengaruhi ekonomi makro.

“Peningkatan kemiskinan ekstrem di Jakarta selain disebabkan oleh kondisi makro yang belum sepenuhnya pulih, termasuk kenaikan harga pangan, juga terkait dengan ruang perbaikan kebijakan yang masih cukup besar,” kata Gatot.

Selain digempur sisaan batu bara, jalur ke dan dari Rusunawa Marunda juga menjadi tempat mondar-mandir truk tronton selama hampir 24 jam setiap hari. - (Zainur Mahsir Ramadhan/Republika)

SHARE    

Dia menjelaskan, kerja sama pusat dan daerah menjadi salah satu kunci untuk mendorong konvergensi program yang ada. Meski demikian, ia mengakui, kerja sama antara pusat dan daerah sejauh ini sudah dilakukan dengan intensif.

“Bidang kerja sama yang telah dilakukan meliputi upaya perbaikan data penyasaran, termasuk data untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan komplementaritas bantuan sosial pusat dan DKI,” ucap dia.

Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan (TNP2K) Suprayoga Hadi mengatakan, peningkatan kemiskinan ekstrem di Jakarta itu seiring dengan peningkatan di 14 provinsi lainnya. Namun demikian, secara nasional, kemiskinan ekstrem menurun dibandingkan tahun sebelumnya. “Secara nasional memang turun, dari 2,14 persen tahun lalu menjadi 2,04 persen 2022,” kata Suprayoga.

Dia melanjutkan, peningkatan miskin ekstrem di Jakarta Utara sebenarnya sudah mendekati nol persen. Karena itu, meski ada peningkatan, dia menyebut masih dalam tahap yang bisa diatasi.

Ketika ditanya tentang faktor yang menyebabkan kemiskinan ekstrem, dia menjawab itu disebabkan multifaktor. “Barangkali karena dipengaruhi unsur pelayanan, pendidikan, dan kesehatan, bahkan pekerjaan dan sebagainya. Memang di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu itu kan yang dianggap mengalami kesulitan-kesulitan itu,” ucap dia.

Seorang anak bermain sepeda di area Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. -(Republika/Edwin Dwi Putranto)

SHARE    

Oleh karena itu, pihaknya berjanji akan menanggulangi kemiskinan ekstrem di Jakarta dan provinsi lainnya dengan tiga langkah. Pertama, pengurangan pengeluaran melalui bantuan sosial dan bantuan lainnya. Kedua, dengan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat ke permodalan dan pelatihan UMKM.

“Terakhir, pengurangan pengatasan kantong-kantong kemiskinan dan itu berkaitan dengan infrastruktur, aksesibilitas, hingga perekonomian rendah. DKI ini menjadi tanggung jawab Pemprov DKI juga,” tutur dia.

Terpisah, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak mau menjawab cara atau metode penanganan kemiskinan ekstrem di Jakarta yang naik pada 2022. Dia menyinggung upaya Jakarta dalam memberikan Kartu Jakarta Sehat (KJP), Kartu Jakarta Pintar (KJP), hingga dukungan pemberian makanan gizi tambahan tanpa memerinci program tersebut. “Saya tidak menjawab itu (penanganan kemiskinan ekstrem Jakarta),” kata Heru di Jakarta beberapa waktu lalu.

 

Ini menjadi tanggung jawab Pemprov DKI juga.

 

 

SHARE    

Heru mengaku belum mengetahui lebih lanjut kategori kemiskinan ekstrem. Namun demikian, kata dia, salah satu indikator yang sudah dipastikan adalah pengeluaran yang tidak lebih dari Rp 11 ribu per harinya. “DKI terhadap warga kelompok itu kan sudah diberikan ada bantuan makanan, kesehatan, KJP, KJS, Wi-Fi gratis, ada PKH, PMT anak sekolah,” tuturnya.

Menurut dia, sejauh ini DKI sudah berupaya dan melakukan intervensi lebih banyak terhadap kemiskinan ekstrem. “Boleh lihat sendiri,” katanya.

Jakarta bagian utara membutuhkan perhatian pengambil kebijakan di tingkat pusat dan pemerintah daerah. Semakin cepat kebijakan diambil, untuk menyelamatkan manusia dan lingkungan, semakin baik bagi kota besar ini.