Terdakwa kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir J. | ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Nasional

Vonis Para Anak Buah Sambo dan Tuduhan yang tak Terbukti

Sangkaan pertama terhadap Hendra itu tak dapat dibuktikan oleh jaksa.

JAKARTA — Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Kurniawan dengan penjara selama tiga tahun, Senin (27/2). Mantan karopaminal Divisi Propam Polri itu dinyatakan terbukti bersalah melakukan obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus kematian Briagdir Nofriansyah Yoshua Hutabarat (J).

Hakim dalam putusannya menguatkan tuntutan jaksa yang mendesak Hendra dipidana karena melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Kurniawan oleh karenanya dengan pidana penjara selama tiga tahun,” begitu kata hakim saat membacakan vonisnya di PN Jaksel, Senin (27/2). Hakim dalam amarnya juga menghukum Hendra dengan denda Rp 27 juta.

Dalam putusan, hakim menerangkan, Hendra adalah bawahan dari Ferdy Sambo yang saat itu masih menjabat sebagai kadivpropam Polri. Dikatakan dalam putusan, Sambo memerintahkan Hendra untuk melakukan pengamanan CCTV yang berada di sekitar lokasi pembunuhan Brigadir J di rumah Duren Tiga 46 dan juga di area rumah tinggal Sambo di Saguling III 29, Jakarta Selatan.

Perintah Sambo dilaksanakan Hendra dengan memerintahkan para bawahannya untuk melakukan pengamanan CCTV yang menjadi alat bukti elektronik dalam pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J.

photo
Vonis Para Anak Buah Sambo - (Republika)

Dalam kasus obstruction of justice ini, total tujuh terdakwa sudah mendapatkan vonisnya masing-masing. Pada Senin (27/2), majelis hakim yang sama juga menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Agus Nurpatria dengan pidana penjara selama dua tahun.

Akhir pekan lalu, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Chuck Putranto selama satu tahun. Sedangkan, terdakwa Arif Rachman Arifin dan Irfan Widyanto masing-masing dipidana selama 10 bulan penjara.

Terdakwa Baiquni Wibowo divonis dengan penjara selama satu tahun. Terdakwa utama obstruction of justice dan dalang utama pembunuhan berencana Brigadir J, yakni Ferdy Sambo, sebelumnya juga sudah mendapatkan putusan dengan pidana mati.

Semua terdakwa dalam kasus ini adalah para perwira menengah dan tinggi Polri dari Divisi Propam Polri, kecuali Irfan Widyanto yang berasal dari Bareskrim Polri. Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap para terdakwa kasus obstruction of juctice sudah dilakukan tahun lalu dengan putusan pecat atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Tak terbukti

Hakim dalam putusannya menyatakan Hendra terbukti melakukan tindak pidana, yaitu berupa kesengajaan melakukan perusakan sistem informasi elektronik milik publik. Diketahui, sistem informasi tersebut adalah barang bukti suatu tindak pidana.

Namun, dalam putusan hakim, sejumlah pertimbangan hukum dalam tuntutan jaksa tak dapat dipenuhi, terutama terkait dengan tudingan jaksa atas sangkaan primer pertama Pasal 49 dan Pasal 33 UU ITE terhadap Hendra.

Menurut hakim, sangkaan pertama terhadap Hendra itu tak dapat dibuktikan oleh jaksa di pengadilan. Karena itu, majelis hakim membebaskan Hendra dari jeratan sangkaan tersebut.

photo
Brigjen Hendra Kurniawan (rompi nomor 42) dihadirkan kepada awak media saat pelimpahan perkara di Kejakasaan Agung, Jakarta, Rabu (5/10/2022). - (Republika/Thoudy Badai)

Pasal 49 UU ITE adalah ancaman pidana tambahan atas perbuatan Pasal 33 UU ITE. Dua pasal itu terkait dengan kesengajaan melakukan tindakan yang membuat sistem elektronik menjadi terganggu.

Dalam kasus ini, jaksa menyatakan, Hendra memerintahkan terdakwa Irfan Widyanto untuk mengambil DVR CCTV (digital video recorder closed-circuit television) di pos satpam rumah dinas terdakwa Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga 46 yang menjadi lokasi pembunuhan Brigadir J.

Namun, dalam pertimbangan majelis hakim, tuduhan jaksa itu tak terbukti. Sebab, hakim mengatakan, menurut para ahli, DVR CCTV bukanlah termasuk sistem elektronik. Para ahli menyatakan, sistem elektronik adalah perangkat elektronik yang memiliki kemampuan untuk mengirimkan informasi elektronik.

“DVR CCTV yang diambil oleh (terdakwa) Irfan Widyanto atas perintah terdakwa (Hendra Kurniawan) dari pos satpam Kompleks Polri Duren Tiga 46 tidak memiliki kemampuan untuk mengirimkan informasi elektronik keluar dari jaringan tertutup CCTV dan DVR, sehingga DVR CCTV tersebut tidak dapat disebut sebagai sistem elektronik,” ungkap hakim.

Hakim melanjutkan, jaksa dalam pembuktiannya juga gagal meyakinkan tentang pemenuhan unsur-unsur dalam penjeratan sangkaan primer utama tersebut. Sebab, hakim mengatakan, sangkaan dalam Pasal 49 dan Pasal 33 UU ITE terhadap Hendra mengharuskan pemenuhan unsur dengan kesengajaan mengganggu kinerja sistem elektronik.

Menurut hakim, berdasarkan kesimpulan bahwa DVR CCTV bukanlah sistem informasi elektronik, maka perintah Hendra terhadap Irfan tak berdampak pada terganggunya sistem elektronik.

 
Jaksa dalam pembuktiannya juga gagal meyakinkan tentang pemenuhan unsur-unsur dalam penjeratan sangkaan primer utama.
 
 

“Karena DVR CCTV tidak memiliki kemampuan untuk menyebarkan sistem informasi elektronik, maka unsur dengan sengaja melakukan tindakan apa pun yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, tidak dapat terpenuhi,” kata hakim.

Karena itu, kata hakim dalam putusannya menyatakan, Hendra harus dibebaskan dari dakwaan pertama primer Pasal 49 dan Pasal 33 UU ITE tersebut. “Karena salah satu unsur pasal tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan primer dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama primer,” begitu kata hakim.

Akan tetapi, terhadap sangkaan lainnya, hakim membuktikan Hendra melakukan tindak pidana Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang menjadi dakwaan primer kedua terhadap Hendra. Pasal tersebut terkait dengan tindakan kesengajaan dan tanpa hak melakukan dengan cara apa pun, mengubah, menambahkan, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, dan menyembunyikan suatu informasi elektronik milik publik.

 
Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama primer.
 
 

Padahal, CCTV tersebut adalah barang bukti atas peristiwa tindak pidana pembunuhan. Hakim pun mengatakan di persidangan, Hendra selaku terdakwa tak dapat memberikan surat perintah sebagai alat bukti atas perintahnya kepada Irfan.

“Menimbang, dengan tidak adanya bukti-bukti berupa dokumen surat perintah dari Biro Paminal Propam Polri dan Bareskrim Polri untuk melakukan perbuatan yang dimaksud, maka unsur sengaja melakukan dan tanpa hak seperti dalam dakwaan kedua primer dapat terpenuhi,” begitu kata hakim. Atas hal tersebut, hakim menegaskan, Hendra patut untuk diminta pertanggungjawaban pidana.

Dalam penjelasan hakim juga disebutkan, Hendra terbukti memerintahkan terdakwa lainnya, yakni Arif Rachmat Arifin dan Baiquni Wibowo, untuk memusnahkan rekaman CCTV yang merekam keberadaan Sambo di Duren Tiga 46. Ia bersama-sama terdakwa lainnya, Agus Nurpatria, juga memberikan perintah melakukan pengamanan CCTV kepada Irfan Widyanto. 

Di persidangan, perbuatan tersebut dilakukan atas perintah dari Sambo yang saat itu masih menjabat sebagai kadivpropam Polri.

Mengajak pada Kebaikan

Mengajak pada kebaikan merupakan bentuk sikap kepedulian kepada sesama.

SELENGKAPNYA

Ketimpangan Tunjangan Kinerja ASN

Perhitungan tunjangan kinerja tidak didesain untuk disetarakan, tetapi didasarkan pada dampak reformasi birokrasi.

SELENGKAPNYA

Harga Pupuk Mahal, Produksi Sawit Anjlok

Kenaikan harga pupuk disebut bisa mencapai 300 persen.

SELENGKAPNYA

Ikuti Berita Republika Lainnya