JAKARTA -- Indonesia mendapatkan jatah kuota 221 ribu jamaah dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk musim haji tahun ini. Kuota haji tersebut terdiri atas 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus.

Meski terbilang besar, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengharapkan tambahan kuota haji bagi Indonesia dari Pemerintah Arab Saudi mengingat besarnya antusiasme masyarakat untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Wapres menyampaikan pernyataan tersebut saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk RI YM Faisal Abdullah H Amodi di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Senin (27/2), sebagaimana diungkapkan juru bicara Wapres, Masduki Baidlowi.

"Wapres berharap tentang (penambahan) kuota haji karena haji di Indonesia itu antusiasme luar biasa," kata Masduki dalam keterangannya secara daring di Jakarta, Senin (27/2/2023).

 

Wapres berharap tentang (penambahan) kuota haji karena haji di Indonesia itu antusiasme luar biasa.

MASDUKI BAIDLOWI Juru Bicara Wakil Presiden

 

SHARE    

Dia mengatakan, Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki masalah dalam hal antrean haji. Lamanya antrean haji bahkan tampak di satu daerah yang mesti mengalami masa tunggu antrean haji hingga 40 tahun. "Itulah kemudian diharapkan Wapres ke Dubes Arab Saudi, bagaimana agar kuota Indonesia terus ditambah ke depan," kata Masduki.

Dia mengatakan, pada kesempatan itu, Dubes Arab Saudi menyatakan akan melaporkan harapan Wapres kepada Kerajaan Arab Saudi. "Walaupun juga diketahui memang banyak animo orang ingin berhaji dari berbagai negara yang lain, termasuk Indonesia. Tapi, saya kira permintaan Indonesia sebagai negara terbesar penduduk Muslim akan sangat diperhatikan," kata Masduki.

Petugas mengecek paspor milik calon jamaah saat pemeriksaan dokumen di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat (3/6/2022). Republika/Thoudy Badai - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Adapun Wapres pada pertemuan tersebut juga menyampaikan harapan agar ada peningkatan investasi dari Arab Saudi di Indonesia. Menurut Wapres, investasi Arab Saudi di Indonesia cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir. Menanggapi hal tersebut, Dubes Faisal Amodi menyatakan, ia akan berusaha semaksimal mungkin meningkatkan hubungan kedua negara.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Dirjen PHU Kemenag) Hilman Latief menyampaikan, pihaknya terus mendorong penyelenggaraan haji yang makin transparan dan akuntabel pada masa yang akan datang.

"Kemenag selalu terbuka dengan berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan terkait penyelenggaraan haji," kata Hilman dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang diikuti dari Jakarta, Senin.

Hilman mengatakan, hal pertama yang akan didorong yakni standar layanan. Menurut dia, kendati sudah ada tolok ukur, penyelenggara tetap perlu meningkatkan kualitas pelayanan demi kepentingan jamaah. Hal kedua adalah standar pembiayaan. Menurut dia, standar tersebut penting untuk melihat proyeksi pembiayaan pada masa mendatang dan mutu layanan dapat dipantau.

"Karena, saya kira, kita tidak bisa setiap tahun harus berdebat panjang di media untuk biaya haji per tahun. Ini yang kita saksikan selama ini, termasuk tahun ini. Tahun lalu, saya ajukan Rp 42 juta, ramainya sama dengan saat ini. Saat ini, saya mengajukan Rp 69 juta," kata dia.

Dengan melakukan rumusan standar pembiayaan pada masa yang akan datang, kata dia, penyelenggaraan haji akan lebih sistematis dan proporsional. Jamaah pun dapat lebih tenang dan mengetahui waktu keberangkatan serta biayanya.

"Mudah-mudahan semua ini kita lakukan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan haji bagi jamaah di Indonesia yang saat ini sudah terdaftar," kata dia.