
Kabar Utama
Garuda Rilis Aturan Jilbab Pramugari Very Soon
Ada beberapa rute yang tidak bisa ditempatkan dengan pakaian berjilbab itu.
JAKARTA -- Garuda Indonesia segera merilis aturan berjilbab bagi pramugarinya. Direktur Utama maskapai pelat merah tersebut, Irfan Setiaputra menegaskan, pihaknya masih membangun narasi terkait aturan jilbab bagi pramugari sehingga tidak ada yang salah paham.
"Nanti, very soon, kita akan informasikan ke publik. Saya lagi bangun narasi supaya tidak ada salah paham," ucapnya saat bertemu awak redaksi Republika di Kantor Operasional Garuda, Cengkareng, Jakarta, Rabu (22/2/2023).
Nanti, very soon, kita akan informasikan ke publik. Saya lagi bangun narasi supaya tidak ada salah paham.IRFAN SETIAPUTRA Direktur Utama Garuda Indonesia
Irfan menekankan, pihaknya tidak pernah melarang pramugarinya menggunakan jilbab saat bekerja. Ia juga telah melakukan pembicaraan dengan berbagai pihak dan stakeholder.
Irfan mengaku, sedang mencari cara yang tepat untuk memberi kesempatan bagi mereka yang ingin berjilbab saat bertugas di pesawat. "Tapi juga harus dimengerti bahwa kita mau mengedepankan asas yang benar," kata dia melanjutkan.
Sebagai salah satu bentuk layanan, ia menyebut Garuda Indonesia menyediakan minuman beralkohol untuk beberapa rute tertentu. Bagi pramugari yang mengenakan jilbab perlu memperhatikan hal ini. Jangan sampai saat bekerja karena tidak mau melayani, menurut dia, lantas jadi merepotkan yang lain.

Ia mempersilakan awak kabinnya perempuan yang menggunakan jilbab untuk tetap memakainya. Mereka bisa ditugaskan untuk rute umrah atau beberapa rute domestik. Namun, Irfan menjelaskan, perlu dicatat ada beberapa rute yang tidak bisa ditempatkan dengan pakaian berjilbab itu.
"Ini makanya saya mau bangun narasi yang benar dulu, supaya tidak dipelintir. Tunggu tanggal mainnya, kita lagi finalisasi narasi supaya tidak multitafsir, tidak ke mana-mana," kata dia.
Sebelumnya, dalam sebuah pernyataan, ia menyebut Garuda memegang komitmen perusahaan dalam mengedepankan prinsip inklusivitas pada seluruh profesi karyawannya, termasuk awak pesawat.
Dengan komitmen tersebut, Garuda membuka opsi dan ruang diskusi penggunaan jilbab bagi pramugari Garuda Indonesia. Pihaknya memiliki nilai dan visi yang sama atas masukan dari berbagai pihak, terkait atribut seragam awak pesawat, khususnya mengenai penggunaan jilbab bagi pramugari.
Terkait kesiapan penggunaan jilbab pada seragam pramugari, Garuda tidak hanya meninjau dari kepentingan aspek layanan dan keamanan. Perseroan juga memastikan terjaganya kepentingan pramugari sebagai individu yang memilih opsi penggunaan jilbab, dalam kesiapannya sebagai garda terdepan pelayanan penerbangan Garuda Indonesia yang bergerak di segmen penerbangan full service.
Irfan menambahkan, penggunaan jilbab pada seragam pramugari perlu dilandasi kajian yang prudent dan komprehensif. Karena itu, Garuda Indonesia terus menjalin komunikasi intensif dengan berbagai stakeholder terkait, untuk memastikan kesiapan penggunaan jilbab dapat dilandasi oleh kebijakan operasional yang komprehensif.
Melalui sejumlah layanan rute penerbangan, saat ini Garuda Indonesia telah menerapkan penyesuaian atribut seragam awak pesawat. Hal ini mengacu pada regulasi destinasi tujuan ataupun terkait kepentingan layanan penerbangan haji, yang mana pramugari menggunakan seragam abaya dan jilbab.
Kita tahu ada beberapa maskapai swasta yang sudah, seperti Sriwijaya dan yang punya negara, Citilink, sudah. Harapan saya, setelah Garuda, maskapai lain mengikuti juga.ANDRE ROSIADE Anggota Komisi VI DPR
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan, sejauh ini hanya ada dua maskapai yang memiliki aturan memperbolehkan para pramugarinya mengenakan jilbab, yaitu maskapai pelat merah Citilink dan maskapai swasta Sriwijaya Air.
Politisi Gerindra merespons baik Garuda Indonesia yang tengah mendiskusikan dengan intensif bersama pemangku kepentingan (stakeholder) terkait mengenai tata laksana kesiapan penggunaan hijab bagi seragam pramugari. Namun, ia berharap maskapai lain juga mengikuti langkah tersebut dan memperbolehkan pramugari Muslim berjilbab.
"Saya di Komisi VI bermitra dengan BUMN dan Garuda, harapan saya urusan jilbab ini tidak hanya di Garuda, tetapi tentu bisa berlaku juga di seluruh maskapai. Kita tahu ada beberapa maskapai swasta yang sudah, seperti Sriwijaya dan yang punya negara, Citilink, sudah. Harapan saya, setelah Garuda, maskapai lain mengikuti juga," kata Andre kepada Republika pada Senin (6/2/2023).
Andre berharap pemerintah dapat mengambil langkah agar seluruh maskapai penerbangan, baik milik BUMN maupun swasta, tidak ada lagi yang melarang pramugari Muslim mengenakan jilbab.
"TNI-Polri saja sudah pakai jilbab, kenapa pramugari tidak? Harapan saya, pemerintah bisa mendorong ini. Ini kan soal kebebasan beragama, jangan sampai hak warga negara untuk melaksanakan kewajibannya sebagai umat yang beragama terhalangi," kata dia.
Okta, bukan nama sebenarnya, merupakan salah satu pramugari yang bekerja di maskapai penerbangan internasional di Tanah Air. Okta mengaku tidak bisa mengenakan jilbab saat bekerja di udara. Padahal, saat tidak bertugas di pesawat, Okta mengenakan jilbab.
"Ya, kayak berlawanan sama hati nurani. Cuma, di lain pihak, kita masih membutuhkan pekerjaan," ujar Okta saat diwawancarai Republika via sambungan telepon, Kamis (2/2).
Okta menjelaskan, tidak ada aturan tertulis dari maskapai yang melarang pramugari untuk berjilbab. Namun, mereka mendapatkan informasi dari perusahaan ketika wawancara rekrutmen awal bahwa jilbab belum boleh dikenakan selama bertugas.
Padahal, Okta mengungkapkan, cukup banyak pramugari yang berjilbab saat sedang tidak bertugas. "Kebijakan head office belum memperbolehkan kita pakai hijab biar terkesan enggak rasis," ujar Okta.

Catatan MUI Soal Nilai Manfaat BPIH dari Jamaah Tunggu
Pola pembayaran BPIH dari nilai manfaat tersebut memiliki catatan secara keagamaan.
SELENGKAPNYAIsrael Serang Nablus di Siang Bolong, Bunuh 10 Orang
Serangan Israel memicu pertempuran paling berdarah setahun belakangan.
SELENGKAPNYAMegawati, Ibu Pengajian, dan Laporan ke Komnas Perempuan
Komnas Perempuan belum menerima laporan dari Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta
SELENGKAPNYA