Petani merontokkan padi saat musim panen di Desa Imbanagara, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu (1/2/2023). Harga gabah kering di tingkat petani mengalami kenaikan dari Rp500 ribu menjadi Rp 620.000 per kuintal akibat dua kali musim panen mengalami kegaga | . ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

Ekonomi

Harga Batas Atas Ditetapkan Jelang Panen Raya

21 Feb 2023, 15:30 WIB

Petani berharap harga pembelian pemerintah (HPP) dinaikkan.

JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (NFA) resmi menetapkan batas atas harga acuan gabah ataupun beras. Penerapan batas atas itu diharapkan dapat mengendalikan harga, baik dari tingkat petani maupun penggilingan.

Batas atas harga tersebut ditetapkan melalui keputusan Rapat Koordinasi Beras pada Senin (20/2), dan dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 47 Tahun 2023 tentang Harga Batas Atas Pembelian Gabah atau Beras. Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menyaampaikan, penetapan harga batas atas itu sangat penting dan krusial dalam menghadapi musim panen raya yang akan dimulai pada Maret 2023.

Sebab, harga tersebut akan menjadi batas atas harga pembelian gabah atau beras oleh para penggilingan padi, sehingga penggilingan padi skala besar dan kecil memiliki acuan harga yang sama.

"Kesepakatan ini sangat penting agar pada panen raya nanti tidak terjadi pembelian gabah atau beras di tingkat petani dengan harga yang tidak terkendali, bahkan cenderung terlalu tinggi karena persaingan bebas antarpenggilingan demi mendapatkan pasokan,” kata Arief dalam keterangannya, Selasa (21/2).

Operator memanen padi milik petani menggunakan mesin pemotong di area persawahan Bonto Manai, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu. - (ANTARA FOTO/Arnas Padda)

Harga pembelian atas atau ceiling price gabah kering panen (GKP) tingkat petani ditetapkan sebesar Rp 4.550 per kg, GKP tingkat penggilingan Rp 4.650 per kg, gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp 5.700 per kg, dan beras medium di gudang Perum Bulog Rp 9.000 per kg.

Penetapan harga batas atas mulai berlaku pada 27 Februari 2023 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. “Harga yang disepakati tersebut lebih tinggi sekitar 8-9 persen dari harga pembelian pemerintah (HPP), yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 24 Tahun 2020. Kenaikan tersebut tentunya mempertimbangan naiknya harga pokok produksi saat ini,” ujar Arief.

Adapun harga batas bawah pembelian gabah dan beras mengacu kepada aturan Permendag Nomor 24 Tahun 2020. GKP tingkat petani Rp 4.200 per kg, GKP di penggilingan Rp 4.250 per kg, GKG di penggilingan Rp 5.250 per kg, dan beras medium di gudang Bulog Rp 8.300 per kg.

Ia menambahkan, aturan harga tersebut juga telah disepakati oleh pemerintah, penggilingan, serta pelaku usaha perberasan lainnya. Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan lembar kesepakatan rapat oleh Kepala NFA, Perum Bulog, Satgas Pangan Polri yang diwakili Kombes Hermawan, Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), PT Food Station Tjipinang Jaya (Food Station), PT Wilmar Padi Indonesia, PT Surya Pangan Semesta, PT Buyung Poetra Sembada Tbk, PT Belitang Panen Raya. serta Menata Citra Selaras. “Ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah bersama pelaku usaha," kata Arief.

Selain untuk meredam gejolak harga, Arief menyampaikan, adanya harga batas atas bertujuan mendukung Bulog untuk mengoptimalisasi serapan. Pasalnya, dengan acuan harga yang berlaku sebelumnya, Bulog kalah saing dalam mendapatkan pasokan gabah atau beras.

Pekerja melakukan bongkar muat karung berisi beras di gudang beras Food Station, Cipinang, Jakarta, Jumat (3/2/2023). - (Republika/Putra M. Akbar)

Seperti diketahui, pada tahun 2023, NFA menugaskan Bulog melakukan penyerapan sebanyak 2,4 juta ton untuk cadangan beras pemerintah. Sebanyak 70 persennya direalisasikan pada momen panen raya semester I 2023.

Kalangan petani sebelumnya sangat berharap pemerintah bisa segera merevisi harga pembelian pemerintah (HPP) menjelang panen raya di sejumlah daerah. "Kami menilai bahwa HPP sudah tidak relevan, sehingga pemerintah seharusnya melakukan revisi," kata Ketua Asosiasi Petani Pangan Jawa Timur Jumantoro di Jember, Senin (20/2).

Dia mengatakan, sebagian petani di Jember mulai melakukan panen meskipun baru sebagian kecil. Panen raya diprediksi akan berlangsung pada Maret-April 2023.

"Saat ini harga gabah kering panen di tingkat petani berkisar Rp 5.200 hingga Rp 5.500 per kg. Sedangkan HPP masih Rp 4.200 dan harga tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini," katanya.

Pekerja memanen padi menggunakan mesin di Bantul, Yogyakarta, Senin (16/1/2023). - (Republika/Wihdan Hidayat)

Jika pemerintah tidak merevisi HPP gabah, ia khawatir Bulog tidak dapat menyerap gabah petani karena HPP gabah hanya Rp 4.200, sehingga sudah tidak sesuai dengan biaya produksi yang semakin tinggi.

"Sedianya HPP GKP sudah ditentukan minimal Rp 5.000 perkilogram, agar pemerintah lewat Bulog bisa menyerap gabah petani," ucap mantan ketua HKTI Jember itu.

Ia menjelaskan, pemerintah mulai mengurangi pupuk bersubsidi, sehingga sebagian petani membeli pupuk nonsubsidi. Hal tersebut berdampak pada biaya produksi petani. "Para petani berharap HPP bisa segera direvisi dan disesuaikan dengan kondisi terkini, agar para petani tidak merugi saat panen raya nanti," katanya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah petani yang panen di Kecamatan Arjasa mulai menjual gabahnya kepada pengepul dan penggilingan karena harga yang ditawarkan di atas HPP.

Panen bertahap

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo akhir pekan lalu, menyebut panen raya padi oleh petani secara nasional sudah mulai berjalan secara bertahap dan akan memasuki puncak panen raya pada Maret-April 2023.

"Sebagaimana telah disampaikan bapak Presiden, bahwa satu juta hektare sudah panen pada Februari ini, dan Maret akan panen 1,9 juta hektare," kata Syahrul.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melakukan sidak kebutuhan beras untuk wilayah DKI Jakarta dan nasional, Selasa (7/2/2023). - (Dok Kementan)

Ia mengemukakan, dengan adanya panen raya, ketersediaan bahan pangan dalam negeri diharapkan dapat mencukupi kebutuhan bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri. Oleh karena itu, petani sebagai mitra pemerintah perlu mendapat sentuhan stimulus guna merangsang produktivitas merek dalam meningkatkan sektor pertanian.

"Kami meminta petani maksimalkan kemudahan akses yang sudah diberikan pemerintah, salah satunya akses kredit usaha rakyat (KUR) di bidang pertanian. Program ini dilakukan sebagai upaya pemerintah memfasilitasi petani untuk mendapatkan modal produksi," ujarnya.

Secara nasional, menurut dia, lahan persawahan di Indonesia seluas 7,4 juta hektare. Namun, padi yang ditanam tahun ini seluas 10 juta hektare lebih dengan hasil rata-rata 5 sampai 6 ton per hektare.