JAKARTA -- Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan mulai menggencarkan inspeksi ke pabrik minyak goreng. Hasil inspeksi mendadak pada Selasa (2/7), menemukan ada sebanyak 550 ribu liter minyak goreng kemasan murah, Minyakita yang menumpuk di gudang milik PT Bina Karya Prima di kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. 

Belakangan ini, sejumlah daerah melaporkan kelangkaan stok Minyakita di pasaran. Minyakita diminati masyarakat karena harganya yang relatif terjangkau, yaitu sebesar Rp 14 ribu per liter. 

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan, dari hasil penelusuran, ratusan ribu liter Minyakita di gudang PT BKP sudah diproduksi sejak Desember 2022. Adapun PT BKP merupakan salah satu perusahaan yang mendapatkan kewajiban domestic price obligation (DMO). "Tentu nanti diurus oleh Satgas Pangan, yang paling penting barang ini harus segera didistribusikan," kata Zulkifli, Selasa (2/7).

Zulkifli tak ingin menyimpulkan soal kemungkinan praktik penimbunan oleh PT BKP. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Satgas Pangan sebagai aparat hukum yang berwenang untuk mendalami lebih lanjut.

Ratusan ribu liter stok Minyakita ditemukan tersimpan di salah satu gudang produsen dalam sidak Mendag Zulkifli Hasan di kawasan Marunda, Jakarta Utara, Selasa (7/2). - (Dok Kemendag)

SHARE    

Pemerintah bersama Satgas Pangan bakal memperketat pengawasan terhadap pendistribusian minyak goreng. Apalagi saat ini sudah mendekati bulan Ramadhan dan Lebaran yang mana permintaan terhadap bahan pangan meningkat dan harga melonjak.

Sementara pendalaman dugaan dilakukan, Mendag menugaskan perusahaan untuk mendistribusikan ke wilayah Jawa yang memiliki konsumen paling besar. Selain itu, pendistribusian harus diprioritaskan ke pasar tradisional sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat menengah ke bawah.

"Tetap diutamakan pasar rakyat, kalau sudah berlebih baru masuk retail modern. Jadi, kalau ada kekurangan pasokan Minyakita di retail modern ya maklum," katanya.

Warga membeli minyak goreng kemasan rakyat, Minyakita, di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (6/7/2022). - (Prayogi/Republika.)

SHARE    

Harga eceran tertinggi Minyakita tetap dipatok sebesar Rp 14 ribu per liter. Minyakita tersedia dalam kemasan pouch maupun botol.

Lelaki yang akrab disapa Zulhas itu mengakui, migrasi konsumen dari yang biasa mengonsumsi minyak goreng premium ke medium memang benar terjadi. Alhasil, pasokan Minyakita yang tadinya tersedia di retail modern kini telah habis. Sementara, pasar tradisional bahkan tak memperoleh pasokan.

Kementerian Perdagangan sebelumnya menegaskan, penjualan minyak goreng kemasan murah Minyakita dikhususkan untuk warga kurang mampu. Kemendag pun meminta agar masyarakat memahami prioritas pemerintah dalam penyediaan minyak goreng murah tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan Muhri menjelaskan, Minyakita maupun minyak goreng curah merupakan bagian dari program Minyak Goreng Rakyat. Produksinya dihasilkan dari kebijakan DMO.

"Program Migor Rakyat diperuntukkan bagi konsumen rumah tangga yang tentu kebutuhannya terbatas karena tingkat pendapatannya juga level tertentu," kata Kasan kepada Republika, Senin (6/2).

Pedagang minyak goreng beraktivitas di kiosnya di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Senin (30/1). - (ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

SHARE    

Peningkatan pengawasan terhadap distribusi minyak goreng juga dilakukan oleh para pemangku kepentingan di daerah. Petugas gabungan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mulai memantau ketersediaan minyak goreng dan sembako di pasaran. Hasilnya ditemukan stok minyak goreng di pasar tradisional mengalami kekurangan pasokan dibandingkan sebelumnya.

Tim gabungan yang dipimpin Kapolres Sukabumi AKBP Maruly Pardede ini melakukan sidak harga sembako di Pasar Semi Modern Cibadak Kecamatan Cibadak pada Senin (6/2). Selain Polres Sukabumi, tim yang terjun ke lapangan, yakni Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi.

"Kami memantau harga bahan pokok yang cenderung langka, terutama minyak kemasan dan harga beras yang naik cukup signifikan," ujar Kapolres Sukabumi AKBP Maruly Pardede kepada wartawan.

Selain minyak dan beras, aparat kepolisian dan tim gabungan meninjau harga daging sapi, daging ayam, dan sayuran di pasar tersebut. Maruly mengatakan, sidak ini untuk mengetahui secara langsung bagaimana kondisi sembako, termasuk minyak goreng, di pasar tradisional.

Maruly menerangkan, dari hasil pengecekan, keberadaan minyak goreng mulai jarang ditemukan di pasar hingga ke gudang di sekitar kawasan pasar. Kondisi stok minyak goreng selanjutnya akan dilaporkan untuk dibahas bersama pemerintah daerah.

"Untuk stok beberapa barang yang mengalami kesulitan di antaranya minyak goreng, kita cek ke pasar hingga ke salah satu agen dan kita cek langsung ke gudangnya memang kosong," ujar Maruly.

Jika kekosongan minyak goreng akibat sengaja ditimbun pihak tertentu, Kapolres memastikan akan menindak oknum yang melakukan penimbunan tersebut. "Jika disinyalir ada indikasi penimbunan, kita akan mengambil langkah-langkah,'' kata Maruly.

DMO bermasalah

Produksi Minyakita dihasilkan dari DMO. DMO adalah kebijakan pemerintah kepada produsen dan distributor untuk pemenuhan kebutuhan domestik sebagai bahan baku minyak goreng berupa minyak sawit mentah CPO dalam jumlah tertentu untuk kebutuhan dalam negeri.

Namun, kebijakan tersebut menjadi masalah bagi PT BKP. Menurut VP Corporate and Legal PT BKP Tukiyo, masalah pertama adalah pemerintah menugaskan mereka untuk melakukan DMO ke dalam negeri pada Januari lebih banyak dari kuota awal penugasan sebenarnya.

"Pada bulan Januari kami sudah melaksanakan 38 ribu ton dari penugasan yang sebenarnya hanya 1.500 (ton). Jadi tidak ada pelanggaran apapun terkait kewajiban kepada pemerintah, kami sudah penuhi," kata Tukiyo.

Yang kedua, saat ini perusahaan tidak mengekspor minyak goreng, karena tidak pernah mendapat izin memproduksi sendiri CPO. Sedangkan situasi sejak Januari 2023 semakin sulit memperoleh CPO dengan harga eceran tertinggi (HET) sesuai yang ditetapkan pemerintah.

"Nah kebetulan sejak Januari sampai sekarang enggak ada satu pun kami dapat dari orang yang mau ekspor maupun produsen CPO," kata Tukiyo.

Akibat kondisi tersebut, stok minyak goreng sebanyak 500 ton di gudang belum disalurkan. Menurut dia, stok tersebut merupakan stok minyak goreng terakhir yang diproduksi dengan CPO reguler yang mereka dapatkan sesuai harga DMO.

"Kalau sudah disalurkan tetapi kami tidak ekspor di situ ada ruginya. Nah, kalau mau dibantu tentang ekspornya, kami bisa bantu untuk disalurkan ke pihak lain. Atau beliau (Mendag) membantu kami untuk memperoleh CPO pengganti yang harganya harga DMO," kata Tukiyo.

Menanggapi hal itu, Mendag mengakui bahwa keterangan dari PT BKP memang terkait dengan DMO. "Dia bikin tapi DMO-nya enggak datang-datang. Kalau soal benar dan salah nanti saja karena kita baru ketemu. Tentu, kita kan temukan ini (Minyakita) disegel dulu," kata Mendag.