
Kabar Utama
'Jika Biaya Haji Rp 69 Juta, Saya Mau Jual Apa?'
Nurhayati sedang menabung untuk melunasi biaya haji.
OLEH LILIS SRI HANDAYANI, IDEALISA MASYRAFINA
Wacana kenaikan biaya haji 2023 mengundang keresahan calon jamaah yang hendak berangkat tahun ini. Terlebih, tidak sedikit di antara mereka yang menabung puluhan tahun untuk berangkat ke Tanah Suci. Seorang calhaj asal Desa Ranjiwetan, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Piah Murtapiah, mengaku mendaftar haji sejak 2012 bersama suaminya, Abdul Djalil.
"Suami saya pekerjaannya penjaga sekolah SD. Nabung puluhan tahun, baru bisa daftar haji tahun 2012. Saya tunggu bertahun-tahun, alhamdulillah kami dapat panggilan berangkat haji tahun 2023," kata Piah, Kamis (2/2/2023).
Namun, rasa syukur dan kebahagiaan Piah kemudian berganti menjadi kegalauan. Terlebih, saat mendengar informasi adanya usulan pemerintah untuk menaikkan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) 2023 yang ditanggung jamaah menjadi Rp 69 juta.
"Untuk biaya pelunasan kan sebelumnya sekitar Rp 40 juta. Kemudian ada wacana Rp 69 juta. Saya sangat kaget. Kalau terjadi kenaikan seperti itu, gak tahu bagaimana nantinya,'' ujar Piah dengan mata berkaca-kaca.
Piah mengatakan, uang tabungan yang dimilikinya hanya dipersiapkan untuk biaya haji di kisaran Rp 40 juta per orang. Dia pun mengaku keberatan jika rencana kenaikan biaya haji tersebut jadi dilakukan.

Keluhan naiknya biaya haji hingga menjadi Rp 69 juta juga disampaikan teman-temannya sesama calhaj di salah satu KBIH di Kabupaten Majalengka. Mereka menilai, kenaikan hingga menjadi Rp 69 juta per orang sangatlah tinggi.
"Kalaupun naik, saya minta ke pemerintah, jangan terlalu tinggi. Paling sampai Rp 5 juta tidak apa-apa. Apalagi kenaikan itu untuk keperluan jamaah haji," ujar ibu rumah tangga tersebut.
Piah mengaku takut tidak bisa menunaikan ibadah haji jika pemerintah bersikeras menaikkan biaya haji hingga menjadi Rp 69 juta per orang. "Kalau naiknya dua kali lipat lebih, saya mau jual apa? Takutnya saya gak jadi ke Baitullah. Mudah-mudahan pemerintah bisa memutuskan dengan bijak, tolong lihatlah kami," kata Piah dengan nada suara bergetar.
Kalau naiknya dua kali lipat lebih, saya mau jual apa? Takutnya saya gak jadi ke Baitullah.PIAH MURTAPIAH
Piah mengatakan, selama ini dirinya juga mengelola lembaga nonformal berupa pendidikan anak usia dini (PAUD), kelompok bermain (kober), dan taman pendidikan Quran (TPQ). Namun, dia menyatakan kegiatannya itu bukanlah pekerjaan untuk mencari uang. "Itu bukan lahan usaha kami, tapi ladang amal kami," kata Piah menegaskan.
Piah berharap, bisa menunaikan ibadah haji bersama suaminya tahun ini. Dia pun berharap agar pemerintah bisa mempertimbangkan ikhtiar masyarakat yang sudah menabung dan menunggu puluhan tahun demi bisa berangkat haji ke Tanah Suci.
Usulan kenaikan biaya haji 1444 H/2023 membuat banyak calon jamaah haji (calhaj) galau. Terlebih, Kementerian Agama mewacanakan naiknya persentase biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) alias biaya yang ditanggung jamaah menjadi 70 persen. Jamaah pun harus menanggung biaya sekitar Rp 69 juta yang naik 73 persen dari Bipih 2022.
Heri Purwanto (66 tahun), calon jamaah haji asal Kismorejo RT 02 RW 10 Mojosongo, Jebres, Solo, mengaku keberatan jika pemerintah jadi mengetok kenaikan dana haji menjadi Rp69 juta. "Kalau betul-betul dinaikkan segitu ya terlalu berat, mungkin gak kuat dengan jangka waktu sekian bulan kan katanya Maret harus lunas dan Mei sudah berangkat," kata Heri ketika dihubungi Republika, Kamis (2/2).
Heri mengaku bahwa dirinya sudah melunasi ongkos naik haji karena dirinya dijadwalkan berangkat tahun 2020 lalu. Kendati demikian, karena pandemi Covid-19, dan ibadah haji ditiadakan, ia urung berangkat.
Dua tahun berselang, Heri kembali tidak bisa kembali menunaikan ibadah di Tanah Suci karena pembatasan usia yang diberlakukan oleh Arab Saudi. Pasalnya, usia Heri mencapai 65 tahun saat tahun 2022.

Tahun 2023 ini, ketika berembus wacana naiknya ongkos haji, Heri mengatakan, banyak jamaah manasik haji yang mengeluhkan apabila kebijakan tersebut diberlakukan. Namun, untuk mengundurkan diri, banyak yang sangsi mengingat jika mau mendaftar haji masa tunggunya akan semakin lama.
"Ya kalau teman-teman manasik itu kebanyakan banyak yang grundelan semua, ada yang waswas juga, tapi kan kepastian itu belum diputuskan gitu lo. Kalau mengundurkan diri ga dapat kursi, kalau mendaftar haji lagi harus daftar (masa tunggunya) 30 tahunan lagi baru ada jadwal," katanya.
Kalau mengundurkan diri ga dapat kursi, kalau mendaftar haji lagi harus daftar (masa tunggunya) 30 tahunan lagi baru ada jadwal.HERI PURWANTO Calon Jamaah Haji
Calon jamaah haji asal Kecamatan/Kabupaten Indramayu, Nurhayati (48), mengaku shock dengan rencana kenaikan tersebut. Perempuan yang sebelumnya mendaftar haji bersama suaminya pada 2014 lalu mengungkapkan, kenaikan tersebut terlalu besar.
"Saat pertama dapat kabar kenaikan biaya haji, saya shock, kaget. Ini pemerintah lagi apa-apaan, naiknya kok gede banget," ujar Nurhayati kepada Republika, Rabu (2/2/2023).
Nurhayati menjelaskan, untuk mendapat porsi haji, dia dan suaminya menyetorkan uang pendaftaran sebesar Rp 50 juta. Uang tersebut merupakan hasil tabungan mereka.
Saat ini, Nurhayati sedang menabung untuk melunasi biaya haji. Karena itu, dia mengaku sangat keberatan jika biaya haji naik hingga hampir Rp 70 juta per orang. Apalagi, dia akan berangkat haji bersama suaminya. "Bingung, uang dari mana?" kata Nurhayati.
Meski demikian, Nurhayati belum berpikir untuk mencabut pendaftaran hajinya. Dia sudah membulatkan niat untuk pergi haji bersama suaminya. "Pemerintah tolonglah, kalaupun mau naik, ya yang masuk akal. Masa biaya daftarnya Rp 25 juta, terus naiknya jadi Rp 69 juta?" ujar perempuan yang berprofesi sebagai guru tersebut.
Nurhayati mengatakan, dengan mendaftar haji pada 2014, estimasi keberangkatan hajinya bersama suaminya semula pada 2026. Namun, saat dicek kembali, ternyata pemberangkatannya tahun 2034.
Keluhan mahalnya biaya kenaikan haji juga disampaikan tetangganya yang sama-sama mendaftar haji. Mereka pun berharap agar pemerintah bisa membantu mewujudkan niat mereka untuk bisa menunaikan ibadah haji.
Untuk wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, calon jamaah haji yang khawatir dengan kenaikan biaya haji sudah mendatangi Kantor Kemenag Banyumas untuk kepastian hal tersebut. "Usulan BPIH tahun ini secara khusus jamaah yang masuk porsi aman dan berhak lunas baru nanya dan konfirmasi saja, belum ada yang membatalkan," ujar Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kemenag Banyumas, Purwanto Hendro Puspito, kepada Republika, Kamis (2/2/23).
Pihak Kemenag Banyumas pun memberikan sosialisasi bagi calon jamaah yang datang untuk konfirmasi bahwa belum ada Perpres BPIH yang memutuskan hal tersebut. Mereka juga berhak menunda keberangkatan mereka pada tahun ini apabila tidak memiliki biaya untuk melunasi. Hendro memastikan bahwa para calon jamaah haji yang menunda kuota berangkat tahun ini akan mendapatkan prioritas berangkat pada tahun depan.
"Menunda itu hak jamaah, jika mau berangkat berkewajiban menyesuaikan BPIH 2023, nanti ada perhitungannya dan ada juknis pelunasan. Jika tunda tahun ini, porsi tetap aman pada 2024, prioritas berangkat," kata Hendro.
Sesuai data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kanwil Kemenag Jawa Tengah, ada sebanyak 30.388 orang calon jamaah haji tahun 2023, dengan 5 persen untuk prioritas lansia atau 1.515 orang jamaah.
Dari jumlah tersebut, ada 1.175 orang Kabupaten Banyumas yang masuk porsi berhak lunas. Kemudian ada 658 orang yang sudah melunasi tahun 2020. Selain itu, pada 2022 ada kuota terbatas, yang berangkat baru 46 persen dengan sisanya prioritas tahun ini.
"Untuk urut porsi aman 446 orang dan prioritas lansia 75 orang, data ini sedang proses verifikasi yang nantinya akan diumumkan oleh Kemenag RI secara nasional dan by Siskohat," kata Hendro.
Para jamaah yang mendapatkan kuota haji tahun ini akan mendapatkan penyesuaian BPIH baru. Hendro mengimbau para calon jamaah untuk sabar menunggu informasi selanjutnya, menunggu Perpres BPIH dan Keputusan Menteri Agama tentang pedoman BPHI dan perhitungan secara sistem dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Sementara di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, sudah ada calon jamaah haji yang membatalkan porsi keberangkatan mereka tahun ini. Akan tetapi, alasannya bukan karena rencana kenaikan BPIH. "Bulan januari ada 18 yang mengajukan pembatalan. Alasannya beragam, karena masalah ekonomi, ada yang tunggu lama atau meninggal, ada tiga orang yang meninggal," ujar Kasi PHU Kantor Kementerian Agama Purbalingga Hj Khamimah.
Khamimah menjelaskan, ada sebanyak 351 yang sudah melunasi sejak 2020, sedangkan jumlah kuota berangkat tahun ini sebanyak 625 orang. Untuk para calon jamaah haji yang sudah melunasi pada tahun 2020 sejauh ini belum membatalkan porsi keberangkatan mereka. "Belum ada yang membatalkan karena masih menunggu pengumuman dari pemerintah berapa kenaikannya," kata dia.

Suara kepala daerah
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum berharap apa pun keputusannya, pemerintah harus bisa memahami situasi dan kondisi masyarakat. Dia menegaskan, tidak semua calon jamaah haji punya kemampuan lebih.
Mereka yang dapat panggilan tahun ini karena memang berusaha sekian tahun sebelumnya dan tidak berpikir sedikit pun menambah, paling berpikir untuk bekal.UU RUZHANUL ULUM Wakil Gubernur Jawa Barat
"Mereka yang dapat panggilan tahun ini karena memang berusaha sekian tahun sebelumnya dan tidak berpikir sedikit pun menambah, paling berpikir untuk bekal," ujar Uu Ruzhanul Ulum kepada wartawan, Kamis (2/1).
Namun, kata dia, atas nama pemerintah, ia pun harus bijak karena pemerintah provinsi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Dia berharap masyarakat bisa menerima apa pun keputusan pemerintah. Karena, ia yakin pemerintah bertanggungjawab atas segalanya.
"Oleh karena itu, jangan mempermasalahkan tentang peribadatan, justru hidup kita adalah untuk ibadah," katanya.
Menurutnya, uang yang dikeluarkan untuk ibadah itu lebih afdhal daripada dibelikan mobil. Jadi, lebih baik dipakai untuk dipakai tambahan biaya haji. "Daripada dibelikan tanah, lebih baik untuk ibadah haji. Toh saat kita meninggal tanah tidak dibawa," ujar dia.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
Tak Apa Jadi LGBT, Asal tak Korupsi, Benarkah?
Tidak bisa segala sesuatu boleh diambil yang paling disukai saja, padahal itu haram.
SELENGKAPNYALangkah Zig-zag Surya Paloh
Sikap Nasdem akhir-akhir ini menunjukkan keanehan di tengah deklarasi Demokrat dan PKS.
SELENGKAPNYAMUI: Dana Haji Dikelola Mirip Ponzi, Berpotensi Malapraktik
BPKH menyebut dana haji dikelola secara syariah.
SELENGKAPNYA