
Kabar Utama
Operasi Pasar Vs Mafia Beras
Presiden Jokowi janjikan operasi pasar kendalikan harga beras.
JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengakui perihal kenaikan harga di semua provinsi. Ia meminta Bulog untuk kembali melakukan operasi pasar guna mengendalikan kenaikan harga di tengah meruaknya dugaan keberadaan mafia beras.
"(Harga) b eras memang naik, di semua provinsi memang naik. Ini yang sedang kita lakukan operasi pasar oleh Bulog di seluruh provinsi," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di Pasar Baturiti, Tabanan, Bali, Kamis (2/2).
Meski sebelumnya pemerintah telah melakukan operasi pasar pada awal Januari, upaya tersebut dinilainya belum bisa mengendalikan kenaikan harga beras. Karena itu, dalam beberapa pekan ke depan pemerintah akan terus melanjutkan operasi pasar di berbagai daerah. "Ini minggu-minggu ini terus kita lakukan operasi pasar besar-besaran," ujar dia.
Sebelumnya, dalam rapat terbatas pada Selasa (31/1), Jokowi menginstruksikan jajarannya agar menstabilkan harga beras yang saat ini tengah mengalami kenaikan. Dalam rapat terbatas tersebut turut dihadiri Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, dan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso di Istana Kepresidenan Jakarta.
“Pak Presiden perintahkan langsung kepada kami bertiga untuk stabilisasi harga beras,” kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (31/1).
Arief mengatakan, saat ini terdapat stok beras Bulog sekitar 300 ribu ton dan diharapkan dapat segera disalurkan. Lebih lanjut, berdasarkan kerangka sampel area dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari dan Maret mendatang juga akan terjadi puncak panen.
“Biasanya setelah panen akan mengisi lumbung pangan yang ada dulu, jadi biasa rumah tangga petani, kemudian stok di penggilingan, Bulog dalam hal ini harus mempersiapkan,” katanya.
Dugaan mafia beras
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, pihaknya siap mengedarkan 315 ribu ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk operasi pasar. Selain itu, pemerintah juga masih memiliki cadangan beras impor untuk diturunkan dalam operasi pasar.

“Semuanya akan kita habiskan untuk operasi pasar untuk Januari-Februari, sampai nanti Maret yang awal tadi bilamana sudah tidak diperlukan untuk operasi pasar, kita akan melakukan penyerapan dari panen-panen yang akan datang ini,” kata dia.
Budi menyebut pihaknya bekerja sama dengan Satgas Pangan dan PT Food Station untuk melakukan pengawasan. Ia juga meminta seluruh pihak termasuk masyarakat untuk membantu mengawasi agar tidak terjadi permainan harga dan penimbunan beras.
“Kalau nggak nanti ada penimbunan penumpukan, karena sekali lagi ini berasnya beras premium. Jadi harganya kalau di lapangan mahal, padahal kita berharap ini beras tetap dijual murah karena dari Bulognya juga berasnya murah. Jadi tidak ada alasan untuk mahal,” katanya.
Jika ditarik ke belakang, bukan sekali dugaan mafia beras diungkapkan oleh Bulog. Namun, Pengamat Pangan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, mengatakan, hingga saat ini belum ada satu pun mafia yang benar terbukti dan ditangkap.
Namun, Khudori meyakini dalam situasi seperti ini dipastikan ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengais keuntungan dari operasi pasar beras. "Itu iya dan benar. Memang peluang itu terbuka. Itu pasti ada," kata khudori saat diwawancarai Republika, Rabu (1/2).

Alasannya sederhana, beras yang digelontorkan dalam operasi pasar tergolong beras baru dan masuk kelas premium. Itu karena sebagian diisi dengan beras impor yang memang diakui Bulog dengan tingkat butir patah hanya 5 persen.
Meski tergolong premium, harga jual tetap mengacu pada harga eceran tertinggi (HET) beras medium di tingkat konsumen sebesar Rp 9.450 per kg. Khudori menuturkan, dalam situasi itu, sangat memungkinkan ada pihak yang menggunakan beras operasi pasar untuk dijual kembali sebagai beras premium. Sebagai catatan, HET beras premium dipatok Rp 12.800 per kg.
Di satu sisi, Khudori menilai, Bulog tidak memiliki aturan yang terikat dengan para mitra distributornya. Meski harga jual dari Bulog sebesar Rp 8.300 per kg, tak menjamin beras itu dijual kepada pedagang lanjutan masih di bawah batas HET.
"Jadi peluang itu yang saya kira terbuka dan dimainkan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, Pak Buwas (Dirut Bulog) menyebutnya sebagai mafia. Bahwa ada pihak lain yang diuntungkan," kata dia.

Belum lagi, jika rantai distribusi yang panjang. Meski setiap tingkat hanya mengambil margin Rp 100-Rp 300 per kg, harga di tingkat konsumen bisa jadi tinggi.
Panel Harga Badan Pangan Nasional mencatat rata-rata harga beras medium hingga Selasa (1/2) sudah mencapai Rp 11.640 per kg. Sementara beras premium di level Rp 13.270 per kg.
Sementara itu, beras impor yang sudah tiba, berdasarkan laporan terakhir Bulog, sekitar 250 ribu ton. Total cadangan beras Bulog diketahui mencapai 800 ribu ton.
Khudori melanjutkan, kelemahan sistem operasi pasar Bulog karena tidak langsung menjangkau konsumen. Alhasil, Bulog kesulitan mengontrol harga beras operasi pasar hingga di tangan konsumen.

Semestinya, dalam situasi seperti sekarang, operasi pasar langsung menjangkau konsumen. Selain itu, pasokan beras di pasar-pasar dibuat jenuh sehingga hilang peluang spekulasi kenaikan harga.
Menurut dia, tidak sulit untuk membuktikan adanya mafia itu. Namun, pertanyaannya, "Di mana Satgas Pangan? kalau mau serius sepertinya tidak sulit untuk temukan itu. Tinggal memang harus kerja sama dengan Bulog," katanya.
Ia memprediksi, kenaikan harga beras ini paling tidak masih akan dirasakan dalam sebulan ke depan hingga puncak panen raya tiba pada Maret 2023 mendatang.
Wapres Minta Dalami Dugaan Adanya Mafia Beras
Wapres juga menyoroti tren penurunan produksi beras.
SELENGKAPNYA