JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2022 sebanyak 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang dari Maret 2022. Ada beberapa fenomena yang memengaruhi bertambahnya jumlah penduduk miskin, antara lain, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kepala BPS Margo Yuwono menyampaikan, kenaikan harga BBM pada 3 September 2022 mengakibatkan naiknya biaya produksi pertanian. Indeks biaya produksi dan penambahan barang modal subsektor tanaman pangan dan perikanan tangkap meningkat.

"Peningkatan itu terutama didorong oleh kenaikan harga bensin, solar, dan ongkos angkut," kata Margo dalam paparannya pada Senin (16/1).

Berdasarkan catatan BPS, kenaikan harga Pertalite sebesar 30,72 persen, lalu harga solar naik 32,04 persen dan Pertamax naik sebesar 16 persen. Kenaikan harga BBM langsung berdampak pada lonjakan inflasi. Meskipun kenaikan baru dilakukan pada September, laju inflasi tahunan sepanjang 2022 tercatat mencapai 5,51 persen (yoy). Adapun tingkat inflasi pada September sebesar 5,95 persen (yoy).

Menurut Margo, dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi pada 2022 tidak separah periode-periode sebelumnya berkat penguatan bantalan sosial.

Dia mencontohkan, saat harga BBM mengalami kenaikan pada 2005, tingkat inflasi pada tahun tersebut mencapai 17,11 persen. Kemudian, ketika ada kenaikan harga BBM pada 2014, tingkat inflasi sebesar 8,36 persen.

"Pengelolaan bantuan pemerintah kepada masyarakat semakin baik karena ada penebalan bantuan sosial sehingga dampak inflasinya tidak setinggi pada periode sebelumnya," ujar Margo.

Margo menyampaikan, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 24,17 triliun sebagai bantalan untuk melindungi daya beli masyarakat dari dampak kenaikan harga BBM.

 

Kenaikan harga BBM berdampak pada komoditas yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat miskin.

MARGO YUWONO, Kepala Badan Pusat Statistik

 

SHARE    

Salah satu program yang dijalankan berupa bantuan langsung tunai sebesar Rp 150 ribu selama empat bulan untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Hanya saja, kenaikan harga BBM mengerek harga komoditas yang paling sering dikonsumsi masyarakat miskin. Harga beras pada September 2022 naik 1,46 persen dari Maret 2022. Komoditas lainnya, yaitu tepung terigu, naik 13,97 persen, telur ayam ras meningkat 19,01 persen, dan cabai merah 42,60 persen.

"Jadi, di satu sisi, pemerintah sudah memberikan bantalan untuk menjaga daya beli, tapi tidak bisa dimungkiri bahwa kenaikan BBM berdampak pada komoditas yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat miskin," ungkap Margo.

Perkembangan harga komoditas setelah kenaikan harga BBM. - (BPS)

SHARE    

 

Merujuk data BPS, jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami kenaikan ketika terjadi kenaikan harga BBM. Hal tersebut seperti yang terjadi pada September 2013 dan Maret 2015. Pada Maret 2015, misalnya, jumlah penduduk miskin naik menjadi 28,51 juta orang dari September 2014 yang sebanyak 27,73 juta orang.

Selain kenaikan harga BBM, faktor lainnya yang memengaruhi tingkat kemiskinan adalah PHK. Margo mengatakan, sepanjang September 2022 terjadi PHK di sektor padat karya, seperti industri tekstil, alas kaki, serta perusahaan teknologi.

Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan per September 2022 sebesar 9,57 persen, naik tipis 0,03 persen dari Maret 2022. Namun, jika dibandingkan dengan September 2021, terjadi penurunan 0,14 persen poin.

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan itu, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (GK).

Sejumlah fenomena sosial yang terjadi membuat garis kemiskinan pada September 2022 naik 5,95 persen dari Maret 2022 menjadi Rp 535.547 per kapita per bulan.

Tingkat kemiskinan Maret 2019-September 2022. - (BPS)

SHARE    

Arahan Presiden
Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna pada Senin (16/1) telah meminta jajarannya untuk memfokuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 untuk kegiatan dan program produktif. Jokowi menginstruksikan, APBN harus mendorong penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

“Saya minta untuk APBN 2023 betul-betul difokuskan pada kegiatan-kegiatan, pada program-program yang benar-benar produktif,” kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/1).

 

Jokowi menginstruksikan agar APBN 2023 bisa mendorong penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

SHARE    

 

Ia juga meminta agar APBN 2023 berfokus menyelesaikan prioritas nasional, baik terkait penurunan stunting, penurunan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, serta agenda menjelang pemilu.

Jokowi pun menekankan agar transfer ke daerah dimaksimalkan, termasuk transfer dana desa. Dana desa harus ditekankan agar betul-betul digunakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

“Dana ini harus memberikan dan memacu ekonomi daerah sehingga jangan sampai dananya ditransfer dan tidak memberikan efek memacu ekonomi di daerah,” ujarnya.

Jokowi turut berpesan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bisa disinkronisasi dengan APBN atau dengan prioritas nasional. "Terutama terkait ekonomi kerakyatan, ekspor, dan juga terkait investasi," kata Jokowi.