TASIKMALAYA -- Wacana pembatasan penjualan gas elpiji subsidi 3 kg menuai penolakan dari pedagang dan warga. Mereka berharap gas elpiji subsidi tetap bisa diperjualbelikan di warung-warung kecil.

Pemerintah diketahui sedang melakukan uji coba penyaluran elpiji 3 kg dengan distribusi tertutup di sejumlah wilayah agar lebih tepat sasaran. Penjualan elpiji subsidi hanya dilakukan melalui agen penyalur resmi. Warga yang ingin membeli elpiji harus menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP).

Pembatasan tersebut memunculkan wacana bahwa warung-warung kecil tak akan lagi diperbolehkan menjual gas tabung yang biasa disebut gas melon. Sejumlah warga Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, menyatakan tak setuju jika warung pengecer tak bisa lagi menjual elpiji. Sebab, barang tersebut merupakan salah satu kebutuhan dasar untuk memasak.

"Kalau malam-malam gas habis, masak harus ke tempat resmi dulu. Kan tidak efektif," kata warga Tasikmalaya bernama Aji (30 tahun), Senin (16/1).

Warga lainnya, Faisal (40), juga keberatan dengan wacana pembelian gas elpiji di agen resmi dan menggunakan KTP. Menurut dia, cara tersebut sangat tidak efektif bagi masyarakat. "Jadi ribet nantinya," kata dia.

Ia menyadari, harga elpiji 3 kg di warung-warung selama ini jauh melebihi harga eceran tertinggi (HET). Namun, asal dapat dijangkau dengan mudah, ia tak keberatan untuk mengeluarkan uang lebih. Apalagi, ia mengaku tak tahu tempat resmi yang menjual gas subsidi itu di sekitar rumahnya.

"Jadi beli di warung saja. Saya biasa beli di warung dekat rumah itu Rp 21 ribu hingga Rp 22 ribu. Itu juga diantar langsung ke rumah, tinggal WA (Whatsapp --Red)," ujar dia.

Penjual elpiji 3 kg eceran pun menilai pembatasan penjualan akan menambah masalah di lapangan. Salah satu pengecer elpiji 3 kg, Yusuf (46), mengatakan, masyarakat selama ini dapat dengan mudah membeli gas melon.

Dengan adanya aturan membeli elpiji menggunakan KTP, penjualan akan menyulitkan penjual, lantaran harus memeriksa KTP terlebih dahulu. "Dulu juga pernah (diterapkan) beli pakai KTP, tapi ribet dan jalan hanya sebentar," ujar dia.

Yusuf tak menampik, penjualan elpiji 3 kg di warungnya dilakukan dengan bebas selama ini. Masyarakat yang hendak membeli hanya harus membawa tabung kosong untuk ditukarkan dengan tabung yang berisi gas. Tak perlu ada pemeriksaan KTP terlebih dahulu.

"Saya jualannya Rp 21 ribu. Soalnya beli dari pangkalan itu Rp 18 ribu sampai Rp 19 ribu per tabung," kata dia.

 

Dulu juga pernah (diterapkan) beli pakai KTP, tapi ribet dan jalan hanya sebentar.

SHARE    

 

Salah satu pemilik pangkalan LPG di Kota Tasikmalaya, Endin (46), mengaku sudah mengetahui wacana pembatasan penjualan elpiji subsidi. Namun, ia belum mendapatkan informasi resmi mengenai aturan baru itu. "Kalau sekarang, masih biasa," kata dia.

Ia mengatakan, pangkalannya memang banyak menjual elpiji subsidi ke pengecer untuk dijual di warungnya masing-masing. Satu tabung elpiji dari pangkalan dihargai Rp 18 ribu meski HET elpiji subsidi di Kota Tasikmalaya adalah Rp 16 ribu.

"Sebenarnya masyarakat bisa langsung ke sini, harga Rp 16 ribu. Namun, kebanyakan yang beli di sini pengecer. Masyarakat juga lebih banyak beli di pengecer karena lebih mudah," kata dia.

Koko (50 tahun), seorang pedagang eceran di Serpong, Tangsel, mengaku baru mengetahui ada wacana kabar pelarangan menjual elpiji 3 kg bagi pengecer. Dia cukup kaget. "Jadi, bandarnya doang yang boleh jualin?" kata Koko.

Koko tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Pasalnya, pedagang eceran seperti dirinya mencari keuntungan dari berjualan elpiji 3 kg sekaligus membantu masyarakat lebih mudah menjangkau produk tersebut dengan jarak lebih dekat.

"Rata-rata yang beli warga sini atau orang-orang yang lewat. Ada saja yang beli, kalau sedang ramai bisa 10 tabung, pokoknya elpiji 3 kg ini 'keluar-masuk'," tutur Koko,

Pekerja menata tabung gas elpiji 3 kilogram subsidi di salah satu agen di Rawasari, Jakarta, Senin (26/12/2022). Republika/Prayogi - (Republika/Prayogi)

SHARE    

Wati (48), salah satu warga Tangsel, mengatakan, dirinya kerap kali membeli gas melon di warung yang berlokasi dekat tempat tinggalnya. Menurut dia, wacana pelarangan pengecer menjual elpiji 3 kg akan menyusahkan.

"Kalau di warung enggak ada gasnya, malah jadi lebih jauh saya belinya. Nyusahin. Kalau di warung kan dekat dari rumah, hanya beberapa meter," kata Wati.

Pertamina diketahui sedang melakukan uji coba pembelian elpiji 3 kg dengan menggunakan KTP di lima kecamatan. Langkah itu dilakukan perusahaan untuk memastikan subsidi tepat sasaran.

Lima kecamatan yang menjadi lokasi uji coba adalah Kecamatan Cipondoh di Kabupaten Tangerang, Kecamatan Ciputat di Kabupaten Tangerang Selatan, Kecamatan Ngalian di Kabupaten Semarang, Kecamatan Batu Alian di Batam, dan di Mataram, NTB.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji sebelumnya menjelaskan, uji coba kali ini merupakan tahapan yang paling krusial. Melalui skema kali ini, pemerintah sekaligus melakukan pendataan konsumen. Acuan yang digunakan adalah data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Di wilayah lokasi uji coba, konsumen harus menyebutkan nomor induk kependudukan (NIK) sebelum melakukan pembelian elpiji bersubsidi. Konsumen yang telah tercatat dalam data P3KE dapat langsung bertransaksi.

Sedangkan, konsumen yang belum tercatat dapat mengisi data pada MAP Lite dengan bantuan pangkalan. Proses itu hanya perlu dilakukan satu kali dan selanjutnya konsumen dapat bertransaksi seperti biasa.

Petambak memeriksa mesin pompa air yang dimodifikasi menggunakan bahan bakar gas elpiji 3 kg di Desa Wanantara, Sindang, Indramayu, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. (ANTARA FOTO/Dedhez Anggara)

SHARE    

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.