JAKARTA -- Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut harga beras saat ini masih cenderung naik. Ia meminta agar Perum Bulog dapat lebih keras dalam melakukan operasi pasar demi menurunkan harga beras. 

"Ini beras masih cenderung naik dan belum turun-turun. Saya minta Bulog jual saja (cadangan beras pemerintah/CBP--Red) terus setiap hari, bagikan saja sampai habis. Bulog kelihatannya takut-takut. Saya minta habis-habisan," kata Zulkifli dalam webinar yang digelar Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Selasa (27/12). 

Zulkifli mengakui, pasokan CBP saat ini masih tipis. Data terakhir Bulog mencatat, total cadangan beras Bulog sebanyak 400 ribu ton. Stok CBP sebanyak 187 ribu ton, sedangkan beras komersial berkisar 212 ribu ton. 

Di sisi lain, pemasukan beras impor dari target 200 ribu ton baru terealisasi sekitar 70 ribu ton. Zulkifli menekankan, stabilisasi harga harus dilakukan sembari mengupayakan pemasukan beras impor sebanyak 500 ribu ton hingga Januari 2023 mendatang. Kemendag terus mendorong Bulog untuk melakukan penyaluran beras CBP dengan kualitas medium kepada seluruh pedagang di pasar tradisional untuk meredam kenaikan harga. 

Mengutip panel harga Badan Pangan Nasional, rata-rata harga beras medium secara nasional sebesar Rp 11.520 per kg, naik 0,87 persen dari hari sebelumnya. Harga tersebut juga lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) beras medium sebesar Rp 9.450 per kg hingga Rp 10.250 per kg tergantung wilayah. 

Mengenai importasi beras, Zulkifli berharap Bulog dapat menyelesaikan penugasan itu maksimal pada Januari 2023. Hal itu guna menghindari periode musim panen padi pada Februari tahun depan. Sebelumnya, pemerintah menargetkan agar sebanyak 200 ribu ton beras impor dapat masuk sebelum akhir 2022 dan 300 ribu ton pada awal tahun 2023. 

 

 

Ini beras masih cenderung naik dan belum turun-turun. Saya minta Bulog jual saja (cadangan beras pemerintah/CBP--Red) terus setiap hari.

 

 

SHARE    

"Ini baru masuk 70 ribu ton, nanti masuk lagi Januari. Saya bilang, Februari dan Maret jangan impor lagi karena petani sudah panen," kata Zulkifli. 

Ketua Umum ICMI sekaligus Rektor IPB University Arif Satria mengatakan, kebijakan ekspor impor pangan sangat bergantung pada akurasi data. Menurut dia, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) adalah hal yang penting karena menjadi dasar pengambilan keputusan. Arif berharap BPS dapat menyampaikan data yang akurat sebagai dasar perhitungan agar kebijakan perberasan juga tepat. 

Arif menyampaikan, IPB sejak Agustus 2022 telah memproyeksikan adanya potensi penurunan produksi beras tahun ini. Menurut dia, tingkat produksi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk guncangan perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan kenaikan harga pupuk dan energi dunia. 

 

 

Diseminasi tidak mudah karena itu soal perilaku yang dibutuhkan untuk varietas-varietas baru. Petani butuh adaptasi dan pendampingan.

 

 

SHARE    

"IPB sudah prediksi sejak Agustus 2022 bahwa akan terjadi penurunan produksi 0,68 persen kalau dalam tiga hingga empat bulan tidak ada effort maksimal," kata Arif. 

Ia mengatakan, kebijakan perberasan nasional akan sangat sensitif terhadap ekonomi dan politik karena menjadi komoditas strategis. Produksi beras sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel, seperti konversi lahan yang selalu terjadi.

Konversi lahan memaksa sektor pertanian untuk bisa memacu produktivitas sehingga pengurangan lahan bisa diantisipasi dan produksi dapat terus ditingkatkan memenuhi kebutuhan penduduk. 

Di sisi lain, penggunaan varietas unggul harus terus disosialisasikan kepada para petani. Temuan-temuan varietas padi unggul yang bisa menghasilkan hingga 12 ton per hektare (ha) membutuhkan diseminasi secara intensif agar diketahui petani. 

"Diseminasi tidak mudah karena itu soal perilaku yang dibutuhkan untuk varietas-varietas baru. Petani butuh adaptasi dan pendampingan," ujarnya.

Arif mengatakan, para akademisi telah menunjukkan komitmen untuk ikut terlibat menjaga ketahanan pangan. Arif mengaku telah berkoordinasi dengan para rektor perguruan tinggi agar membantu mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan dengan berbagai program yang bisa dijalankan di wilayah masing-masing.

Sebelumnya, Deputi Statistik Distribusi BPS Habibullah menyampaikan, berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA), terdapat potensi surplus beras sebesar 1,74 juta ton pada tahun ini. Pada 2023, BPS akan melakukan sensus pertanian yang ketujuh. Dalam penghitungannya nanti, BPS akan mengacu kepada FAO sehingga data yang disajikan nantinya akan lebih lengkap mengenai kondisi pertanian Indonesia.