JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membangun tanggul untuk mengantisipasi rob pada sejumlah titik di pesisir utara Jakarta secara bertahap hingga lima tahun mendatang. "Sedang berjalan sampai 2027 sehingga yang memang ada posisi rawan yang memang belum ditanggul,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Jakarta, Selasa (27/12).

Dia menyampaikan, Pemprov DKI memiliki kewenangan membangun tanggul sepanjang 11 kilometer (km) dari total 20,2 km. Adapun sisanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menjadwalkan pembangunan sampai 2024.

Kementerian PUPR memiliki kewenangan membangun tanggul sepanjang 9,1 km. "Pemda itu baru 0,5 kilometer plus dan pada 2022 ini akan bertambah 1,59 kilometer," kata Heru.

 

Pemda itu baru 0,5 kilometer plus dan pada 2022 ini akan bertambah 1,59 kilometer.

HERU BUDI HARTONO Pj Gubernur DKI Jakarta

 

SHARE    

Pemprov DKI memperkirakan kebutuhan anggaran untuk membangun proyek bernama National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di pesisir utara Jakarta sekitar Rp 1,38 triliun. Adapun tanggul yang belum dibangun sepanjang 8,3 km dari 11,1 km, yang menjadi kewenangan Pemprov DKI. "PUPR sudah berjalan sampai 2024, DKI sampai 2027," ujar Heru.

Kepala Seksi Perencanaan Bidang Pengendalian Rob dan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Putu Riska Komala menjelaskan, PT Pelindo II atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sunda Kelapa rencananya ambil bagian membangun tanggul sepanjang 2,8 km.

Dia menjelaskan, tanggul 2,8 km yang dibangun itu masuk bagian dari segmen Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Sunda Kelapa.

Pekerja beraktivitas saat banjir rob di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Senin (26/12/2022). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengimbau masyarakat di pesisir Jakarta Utara untuk mewaspadai terhadap potensi banjir pesisir atau rob yang terjadi di beberapa titik, salah satunya Pelabuhan Sunda Kelapa.(Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Adapun, tanggul 8,3 km yang menjadi ranah Pemprov DKI berada di empat lokasi. Di antaranya, Muara Angke sepanjang 3,4 km dengan estimasi anggaran Rp 671 miliar untuk tahun jamak 2023-2026 dan Pantai Mutiara sepanjang 1,05 km dengan anggaran Rp 171 miliar untuk tahun jamak 2025-2027.

Selanjutnya, Sunda Kelapa sepanjang dua km yang menelan anggaran Rp 472 miliar tahun jamak 2023-2025 dan terakhir, Kali Blencong sepanjang 1,7 km yang dianggarkan Rp 71 miliar untuk tahun anggaran 2023-2024.

Putu menerangkan, total panjang trase tanggul NCICD mencapai 37,3 km yang berada di 10 titik klaster. Sedangkan, pembangunan tanggul NCICD sepanjang 11,1 km merupakan bagian dari total 20,2 km yang belum terbangun. Dari panjang tanggul tersebut, sejauh 17,1 kilometer sudah terbangun hingga 2022.

Banjir rob

Anggota Komisi D DPRD DKI, August Hamonangan, menyoroti potensi banjir rob di Jakarta Utara yang terjadi belakangan ini. Oleh sebab itu, ia mendorong agar Pemprov DKI bisa terus mengoptimalkan pembangunan tanggul di lokasi terdampak.

Dengan demikian, warga yang tinggal di kawasan pesisir bisa terhindar dari banjir musiman jika nanti tanggul seluruhnya selesai dibangun. "Saya sepakat soal pembangunan ini. Dan ini seharusnya menjadi program prioritas sekarang," kata August.

Dia menjelaskan, proyek pembangunan tanggul menjadi penting saat Pj Gubernur Heru memiliki prioritas menangani banjir di Ibu Kota. August menyarankan, sembari pembangunan tanggul berjalan, proyek normalisasi di semua sungai juga harus dikerjakan secara beriringan. Dengan demikian, wilayah terdampak banjir bisa semakin berkurang.

 Khusus di wilayah Jakarta Utara, kata August, proyek itu memang bisa menjadi solusi mengatasi banjir rob di daratan. "Terakhir rapat dengan Dinas SDA masih belum digencarkan proyek tersebut," kata wakil ketua Fraksi PSI DPRD DKI itu menyayangkan.

Sementara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mengimbau masyarakat mewaspadai potensi rob di sembilan titik pesisir Jakarta Utara. Wilayah itu mencakup Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, dan Kalibaru.

"Akibat adanya aktivitas pasang air laut bersamaan dengan fase bulan baru memengaruhi dinamika pesisir pantai yang berpotensi menyebabkan banjir pesisir," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI, Isnawa Adji, beberapa waktu lalu. Dia mengatakan, masyarakat dapat memantau informasi terkini mengenai gelombang air laut di laman bpbd.jakarta.go.id/gelombanglaut.