
Jakarta
DKI Bangun Pelayanan Air Limbah Domestik
JICA dan Pemerintah Indonesia menandatangani kesepakatan pembiayaan pembangunan JSDP Zona 1
JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) akan segera membangun proyek pelayanan air limbah domestik DKI Jakarta, Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) Zona 1. Pembangunan JSDP memiliki target penyediaan pelayanan air limbah domestik hingga 80 persen dari populasi DKI.
Untuk pembangunan ini, JICA dan Pemerintah Indonesia menandatangani kesepakatan pembiayaan untuk pembangunan JSDP Zona 1 di Jakarta, Kamis (22/12). Penandatanganan kesepakatan itu disaksikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, Senior Representative JICA Mr Ono Nozomu, dan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Afan Ardiansyah Idris.
Pembangunan JSDP menjadi 15 zona. Zona 1 termasuk dalam salah satu zona pelayanan prioritas jangka pendek. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta Afan Ardiansyah Idris mengatakan, pihaknya mengapresiasi bantuan pemerintah pusat untuk pembangunan JSDP Zona 1.
Meskipun pembangunan skala saat ini nasional, dia menekankan jika DKI Jakarta sudah pernah membangun hal serupa di skala permukiman, tepatnya di ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) Harapan Mulia dan RPTRA Dahlia.

“Dan itu ternyata bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Sekarang, baru kita saksikan penandatanganan MoU. Jadi, kami dari DKI insya Allah sudah siap perizinan, anggaran, dan lainnya,” kata Afan kepada awak media di Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (22/12).
Menurut dia, DKI Jakarta akan langsung terlibat pada tahap paket lima dan enam. Proyek yang dilakukan mencakup konstruksi jaringan perpipaan dan progres keberlanjutan. “Saat ini, bisa kita sampaikan, sudah dalam proses penetapan pemenang tender,” kata dia.
Paket proyek
Secara umum, total proyek kegiatan paket satu "Construction of WWTP JSDP Zone 1" ini akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan selama 78 bulan kalender. Proyek dikerjakan melalui kontrak multitahun dengan nilai ekuivalen sebesar Rp 3,3 triliun. Dana tersebut berasal dari utang, APBN, dan APBD DKI Jakarta.
Pekerjaan konstruksi jaringan pipa air limbah Jakarta zona 1 paket 5 memiliki nilai total pagu APBD senilai Rp 1,159 triliun. Sedangkan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) paket tersebut senilai Rp 907 miliar.
Proyek zona 1 secara keseluruhan akan menangani pengolahan limbah di 15 zona. Untuk pembangunan awal, pada akhir tahun ini, dilakukan pembangunan pada zona 1 dan 6.
Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan, pembangunan JSDP ditujukan demi meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan melalui pelayanan air limbah domestik. Diawali dengan penyusunan dokumen dan masterplan oleh JICA pada 2012, proyek ini akhirnya membagi pada enam paket.
Menurut dia, empat paket di antaranya merupakan kewenangan Kementerian PUPR melalui dana pinjaman luar negeri. Sedangkan dua paket lainnya merupakan kewenangan Pemprov DKI Jakarta melalui dana APBD. “Adapun kegiatan ini menargetkan penyediaan pelayanan air limbah domestik hingga 80 persen dari populasi DKI Jakarta,” kata Diana.
Kegiatan ini menargetkan penyediaan pelayanan air limbah domestik hingga 80 persen dari populasi DKI Jakarta.DIANA KUSUMASTUTI Dirjen Cipta Karya
Berdasarkan data 2021, capaian akses sanitasi layak secara nasional sebesar 80,29 persen, termasuk 7,25 akses aman. Namun, Jakarta masih di bawah standar angka nasional, dengan akses sanitasi layak 79,2 persen, termasuk akses aman 15,90 persen pada 2022.
Ke depan, cakupan itu ditargetkan melayani 989.389 jiwa atau 220 ribu rumah tangga. “Adapun pengolahan IPAL yang akan dibangun berkapasitas 240 ribu meter kubik per hari dengan teknologi A20+MBR,” ujarnya.
Di lokasi yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menilai, masa proyek JSDP selama 78 bulan kalender merupakan waktu yang terlalu lama. Karena itu, dia meminta kerja sama operasional yang mencakup Wijaya Karya, Jaya Konstruksi, dan Obayashi selaku penyedia jasa konstruksi, serta lainnya bisa bekerja lebih cepat.
“Saya pikir 78 bulan itu terlalu panjang,” kata Basuki.
Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Naik Tajam
Laporan tertinggi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Tangsel terjadi pada Oktober 2022 sebanyak 41 kasus
SELENGKAPNYAPembangunan Masjid Agung Kota Bogor Masuk Tahap Akhir
Lantai dua Masjid Agung Kota Bogor sudah bisa mulai digunakan untuk umat Islam beribadah pada awal tahun depan.
SELENGKAPNYADubes Cina: Kami Menentang Politisasi Pangan dan Energi
Hubungan bilateral Indonesia dan Cina saat ini menarik perhatian banyak pihak.
SELENGKAPNYA