JAKARTA -- Perum Bulog menyatakan tengah menjajaki importasi kedelai dari Afrika Selatan dan Amerika Serikat untuk kebutuhan cadangan pangan kedelai bagi para perajin tahu dan tempe. Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaluddin Iqbal mengatakan, total kuota impor kedelai yang dijajaki sebanyak 300 ribu ton sesuai hasil rapat koordinasi terbatas dengan pemerintah.

Kendati demikian, ia belum dapat memastikan waktu kontrak impor akan diteken dan waktu kedatangan karena masih dalam proses penjajakan dengan para eksportir.

"Pasti (waktunya) akan panjang, tapi mungkin tidak sampai tiga bulan. Bisa jadi awal Januari (2023). Ini karena jaraknya jauh tidak seperti impor beras yang dari Vietnam atau Thailand," kata Awaluddin saat ditemui di Jakarta, Rabu (21/12).

Ia menjelaskan, pasokan impor bukan untuk cadangan pangan pemerintah (CPP) yang penggunaannya terbatas. Pengadaan itu akan menjadi stok komersial yang dapat diperdagangkan secara bebas oleh Bulog.

Target pasar kedelai impor yakni untuk para perajin tahu dan tempe yang membutuhkan. Terkait harga, Awaluddin menuturkan, kisarannya berpotensi antara Rp 11 ribu per kg hingga Rp 12 ribu per kg. Pihaknya pun memastikan jika harga kedelai impor tersebut cukup terjangkau, pemerintah tak perlu mengeluarkan dana untuk menyubsidi kedelai tersebut seperti program sebelumnya.

 

 

Saat ini sedang proses final negosiasi dengan Himbara. Pada Januari 2023 harus sudah jalan.

 

 

SHARE    

Sebelumnya, Bulog mendapatkan penugasan untuk menyalurkan kedelai impor bersubsidi dengan besaran subsidi Rp 1.000 per kg dengan target penyaluran 800 ribu ton. Pasokan kedelai tidak diimpor langsung, tetapi dibeli dari para importir kedelai.

Mengutip panel harga Badan Pangan Nasional, rata-rata harga kedelai biji kering impor hingga Rabu (21/12) mencapai Rp 14.850 per kg. Tingginya harga kedelai dipicu oleh harga global yang tengah meningkat. Para importir kedelai tidak melakukan importasi dalam jumlah besar karena fluktuasi harga global yang tinggi.

Sementara itu, holding BUMN pangan, ID Food, akan memulai pengadaan cadangan pangan pemerintah atau CPP mulai Januari 2023. Hingga kini, perseroan masih dalam tahap finalisasi dengan perbankan untuk pengajuan dana pinjaman pengadaan CPP.

Direktur Utama ID Food Frans Marganda Tambunan menjelaskan, total dana pinjaman yang disiapkan untuk tahap awal sebanyak Rp 2 triliun. Dana itu untuk pengadaan komoditas daging sapi, daging dan telur ayam, cabai, bawang, gula, ikan, dan minyak goreng. "Saat ini sedang proses final negosiasi dengan Himbara. Pada Januari 2023 harus sudah jalan," kata Frans.

Frans menyampaikan, pada tahun depan ID Food juga akan kembali mengajukan pendanaan tahap kedua sebanyak Rp 12 triliun untuk memperkuat pasokan CPP. Selain itu, ID Food juga telah mengajukan penyertaan modal negara (PMN) kepada pemerintah sebanyak Rp 4,6 triliun. Hal itu terdiri atas PMN tunai dan nontunai. Menurut Frans, pemerintah baru merestui PMN nontunai sebesar Rp 2,6 triliun.

Badan Pangan Nasional (NFA) menargetkan plafon pendanaan untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah atau CPP bisa mencapai Rp 30 triliun. Pendanaan itu diperoleh dari pinjaman kredit perbankan dengan bunga murah yang disubsidi pemerintah.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menuturkan, cadangan pangan yang dikelola dari pendanaan tersebut harus diatur secara tepat sehingga penggunaannya akan optimal dan tidak merugikan BUMN sebagai pengelola.

"Kita beli lalu kita atur turnover dan dijual dengan harga baik karena ada pinjaman bunga murah dari perbankan," kata Arief.

 

 

Jadi, bunganya disubsidi, besarannya nanti mengacu pada suku bunga acuan Bank Indonesia.

 

 

SHARE    

Adapun besaran bunga dari pinjaman untuk CPP dipastikan lebih murah dari besaran kredit komersial umumnya. Sebab, pemerintah siap menyubsidi bunga kepada Bank BUMN yang akan memberikan kredit.

Skema itu juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. "Jadi, bunganya disubsidi, besarannya nanti mengacu pada suku bunga acuan Bank Indonesia," kata dia.