JAKARTA — Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Volker Turk mengatakan, ujaran kebencian menghambat pemenuhan HAM. Hal ini ia sampaikan dalam pembukaan forum regional tentang hak asasi manusia/Regional Conversation on Human Rights (RCHR) yang diadakan Kementerian Luar Negeri RI, Selasa (20/12).

"Ujaran kebencian yang tumbuh subur, terutama di dunia maya, menumbuhkan penolakan terhadap hak asasi manusia, termasuk dalam kaitannya dengan agenda," ujar Turk, Selasa.

Selain itu, kini semakin banyak pembatasan ruang bagi masyarakat sipil baik secara online maupun offline. Situasi ini diperparah dengan kondisi global yang masih tidak stabil, mulai dari krisis ekonomi, dampak perubahan iklim, perang, hingga dampak pandemi.

"Satu pelajaran yang dapat kita tarik dari berbagai tantangan ini adalah bahwa masalah global membutuhkan solusi global dan kita saling membutuhkan," ujarnya.

Ia menekankan bahwa multilateralisme adalah salah satu cara untuk mencapai pemajuan HAM sesuai dengan tujuan yang sama. Turk berharap keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023 dapat mencakup penguatan arsitektur HAM regional di kawasan. Ia pun siap mendukung Indonesia dalam upaya ini.

"Saya sudah melihat banyak bidang untuk kerja sama potensial dan menantikan dialog strategis tingkat tinggi reguler dengan semua lembaga regional," kata Turk.

Tiga fokus

Dalam pembukaan RCHR, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyambut peserta RCHR yang berasal dari berbagai kalangan. Mereka berasal dari sektor-sektor yang terdampak pandemi di bidang kesehatan dan pendidikan hingga perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan paparan saat pertemuan Indonesia-Pacific Forum for Development (IPFD) di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (7/12/2022). - (ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo)

SHARE    

"Kehadiran Anda mencerminkan komitmen Anda terhadap pemajuan dan perlindungan HAM di wilayah kami. Kita hidup pada masa yang bergejolak. Krisis demi krisis telah menambah tantangan hak asasi manusia global," ujar Retno.

Ia memaparkan tiga fokus upaya perlindungan HAM di tengah situasi global yang bergejolak. "Dalam menghadapi situasi global yang sulit, kita harus selalu membela hak asasi manusia," kata Retno menegaskan.

Menurut Retno, pada tingkat internasional, semua pihak harus menghindari politisasi HAM, standar ganda, dan memastikan HAM berfungsi untuk melindungi martabat manusia, bukan untuk mengintensifkan persaingan geopolitik.

Retno menjelaskan tiga fokus perlindungan HAM. Pertama, yaitu penguatan institusi HAM yang merupakan garis pertahanan pertama dalam melindungi HAM.

Kedua, Retno berfokus pada penanganan isu-isu HAM yang paling mendesak. Indonesia dalam hal ini memberikan perhatian serius terhadap perempuan dan anak perempuan. Selain itu, hak atas pangan juga menjadi isu mendesak di tengah krisis pangan global yang masih terjadi hingga saat ini

Ketiga, fokus upaya perlindungan dengan meningkatkan kolaborasi HAM sehingga dapat efektif dan berkelanjutan. "Bagaimanapun, kita semua bekerja untuk tujuan yang sama. Jadi, mengapa tidak bekerja sama?" katanya.

Indonesia akan mengakhiri keanggotaan di Dewan HAM PBB (2020—2022). Menurut Retno, tiga tahun keanggotaan Indonesia memberikan banyak pelajaran dan kontribusi terhadap pemajuan HAM.

"Kami bermaksud untuk melanjutkan kontribusi kami dengan mengandalkan dukungan Anda untuk menjadi anggota Dewan untuk 2024-2026," katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat