JAKARTA – Sebanyak 200 ribu ton beras impor akan datang bertahap hingga akhir Desember 2022. Beras yang didatangkan dari beberapa negara dalam jumlah yang tidak sedikit tersebut diharapkan jangan sampai bocor ke pasar tradisional. Sebab, kebocoran beras impor akan berdampak terhadap anjloknya harga dan merugikan petani.

“Semoga pemerintah tidak kecolongan dan sampai rembes ke pasar tradisional. Soal ini Kemendag (Kementerian Perdagangan) harus tegas, jangan sampai ada distributor nakal,” kata Ketua Bidang Penguatan Usaha dan Investasi DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Ahmad Choirul Furqon, saat dihubungi Republika, Ahad (18/12).

Furqon menjelaskan, masuknya beras impor ke pasar tradisional berpotensi merusak harga, sehingga dapat merugikan para petani. Menurutnya, pemerintah harus bisa menjaga harga agar tidak jatuh melewati batas yang telah ditetapkan. Selain menjaga agar harga beras tidak meroket, memastikan harga beras tidak jatuh juga penting.

Di lain sisi, Furqon menyayangkan adanya perbedaan data produksi beras dalam negeri antara Kemendag dan Kementerian Pertanian (Kementan). Berdasarkan data Kementan, stok beras masih dapat memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun.

Tetapi Kemendag mengatakan, Indonesia harus mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang menipis jelang akhir tahun.

“Kami dari DPP IKAPPI sangat menyayangkan, kenapa ada perbedaan data antara dua kementerian teknis yang sangat penting ini,” kata Furqon.

Sebanyak 10 ribu ton beras yang didatangkan oleh Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dari Vietnam telah tiba di Tanah Air pada Jumat (16/12). Bertambahnya stok cadangan beras pemerintah (CBP) dari beras impor yang baru tiba ini diharapkan bisa menjaga stabilitas harga di pasaran.

10 ribu ton beras tersebut, 5.000 ton di antaranya tiba di Tanjung Priok, dan 5.000 ton tiba di pelabuhan Merak. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 200 ribu ton beras yang akan tiba hingga akhir Desember. Beras impor itu berasal dari Vietnam, Thailand, Pakistan, dan Myanmar.

Adapun, beras impor yang akan masuk pada kloter berikutnya akan tiba melalui 14 titik pelabuhan di Indonesia. Di antaranya Pelabuhan Malahayati dan Lhokseumawe (Aceh), Belawan (Medan), Dumai (Riau), Teluk Bayur (Padang), Boom Baru (Palembang), Panjang (Lampung), Tanjung Priok (Jakarta), Merak (Banten), Tanjung Perak (Surabaya), Tenau (Kupang).

Pekerja menurunkan beras impor asal Vietnam milik Perum Bulog di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (16/12/2022). Perum Bulog mengimpor 5.000 ton beras asal Vietnam yang dialokasikan untuk pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dilakukan secara bertahap sehingga sampai Desember 2022 total importasi beras sebanyak 200 ribu ton. - (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

SHARE    

Dirut Bulog Budi Waseso mengatakan, kebijakan impor beras ini diklaim tidak akan mengganggu beras petani karena hanya dipergunakan pada kondisi tertentu. Seperti penanggulangan bencana, intervensi harga jika diperlukan, dan beberapa kegiatan pemerintah lainnya.

Sementara Mendag Zulkifli Hasan menyebut, total jumlah beras yang akan diimpor adalah sebanyak 500 ribu ton yang akan masuk secara bertahap sampai dengan Februari 2023 atau sebelum panen raya. Zulkifli pun kembali menyebut bahwa impor ini tidak menganggu petani saat panen raya tiba.

Perum Bulog kembali menegaskan beras impor tidak akan rembes dan merusak harga di pasar lokal. Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Kelembagaan Bulog, Tomi Wijaya mengatakan, beras impor merupakan bentuk antisipasi pemerintah dalam memenuhi peningkatan permintaan kebutuhan. “Beras impor ini tujuannya sebagai tambahan stok cadangan beras pemerintah (CBP),” ujar Tomi.

Oleh karena itu, kata Tomi, pengeluaran stok CBP harus sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah. Tomi menyebut, aturan tersebut mengalokasikan beras impor untuk bencana alam, keadaan darurat, dan upaya pemerintah dalam melakukan stabilisasi harga. “Jadi tidak bisa asal disalurkan stok CBP ini,” kata Tomi.

Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan menilai, impor beras 200 ribu ton oleh Bulog sebagai keputusan yang bertolak belakang dengan semangat membangun kedaulatan pangan nasional. Menurutnya, keputusan impor beras akan mengancam kesejahteraan petani. Sebab, impor beras ini dilakukan pada saat petani akan melakukan panen raya pada awal 2023.

“Kemarin begitu bangganya Presiden Jokowi mengeklaim tidak ada impor beras dalam tiga tahun terkahir, namun begitu kondisi perberasan di Tanah Air cukup kondusif dari sisi produksi yang surplus dan harga komersial yang cukup kompetitif, malah diketok keputusan impor 200 ribu ton pada Desember ini,” ujar politikus PKS ini.

Beras cadangan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mengeluarkan sebanyak lima ton beras yang berasal dari cadangan pangan pemerintah (CPP). Langkah ini diharapkan bisa membantu dalam menekan laju inflasi yang terjadi di Kalsel, khususnya di Banjarmasin.

Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman mengatakan, beras yang disiapkan untuk dibagi ke masyarakat tersebut ditempatkan di gudang Bulog. Menurut Syamsir, beras cadangan boleh dikeluarkan untuk pengendalian inflasi. “Pemerintah Provinsi Kalsel memiliki CPP sebanyak 377 ton,” kata dia di Banjarmasin, Sabtu (18/12).

Warga lansia membeli beras kemasan 5 kg pada Operasi Beras Murah di halaman kantor Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, Sumatra Selatan, Kamis (15/12/2022). Untuk mencegah inflasi jelang akhir tahun, Pemerintah Kota Palembang menggelar operasi beras murah secara bergiliran di tiap kecamatan. - (ANTARA FOTO/Feny Selly)

SHARE    

Menurut dia, bantuan beras CPP secara gratis tersebut merupakan arahan dari gubernur untuk membantu masyarakat yang terdampak inflasi. Syamsir menyebut, sebanyak lima ton beras itu dibagi menjadi 2.500 paket, masing-masing paket berisi dua kilogram (kg) beras. Nantinya, beras tersebut akan dibagikan Pasar Raya 2 dan masyarakat sekitar Siring atau titik 0 kilometer di Kota Banjarmasin.

“Paket tersebut akan kita bagi di tiga RT di wilayah Pasar Lama Banjarmasin dan masyarakat, yang tidak mendapatkan kupon di Pasar Raya 2,” ujar dia.

Syamsir juga mengatakan, pihaknya juga akan membagikan di wilayah yang jumlah penduduknya tinggi, seperti Kelayan, Mantuil, dan yang lainnya. Pemprov Kalsel juga mengevaluasi sejauh mana efektivitas bantuan CPP untuk menekan inflasi. “Kita akan bagikan secara bertahap, sambil kita mengevaluasi sejauh mana efektifnya,” ujar dia.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menilai, perlu edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya sumber pangan alternatif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras. “Saat ini ketergantungan masyarakat terhadap beras masih sangat tinggi, yakni mencapai 2,5 juta ton per bulan,” kata Moeldoko. Menurut dia, pengembangan tanaman sorgum bisa menjaga daya tahan pangan nasional.

Terkait kebutuhan beras nasional, menurut Moeldoko, saat ini, stok nasional akan mencukupi karena produksi beras dalam kondisi baik. Hal itu didukung fenomena cuaca basah La Nina, yang membuat produksi beras nasional mencapai surplus dalam tiga tahun terakhir.

“Saya khawatir tahun depan kita akan mengalami fenomena kekeringan atau El Nino. Risikonya bisa gagal panen. Untuk itu, kita harus siapkan substitusi pangan. Salah satunya sorgum,” kata Moeldoko. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.