JAKARTA -- Perum Bulog memastikan impor beras sebanyak 200 ribu ton akan tiba pada akhir bulan ini. Stok tersebut akan menjadi cadangan beras pemerintah (CBP) yang digunakan khusus untuk kebutuhan operasi pasar dalam stabilisasi harga. 

Direktur Utama Bulog Budi Waseso, mengatakan, pihaknya tengah berupaya agar proses kedatangan beras tepat waktu sebelum akhir tahun. Ia mengakui bahwa melakukan importasi beras pada akhir tahun tidak mudah. Apalagi, kebijakan impor baru diputuskan pada November lalu. 

"Kita upayakan (datang) Desember ini, tinggal hitungan pekan saja. Kita harus datangkan 200 ribu ton minimal, ini tidak mudah tapi kita lakukan segala upaya,” kata Budi seusai menghadiri rapat kerja bersama Komisi IV DPR, Rabu (7/12/202). Rapat tersebut dihadiri Bulog, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (NFA), dan Id Food.

Buwas enggan menjelaskan detail asal negara impor beras. Ia hanya menyebut, terdapat sejumlah negara produsen besar yang dapat mengekspor berasnya ke Indonesia. Beberapa negata itu adalah Vietnam, Thailand, Myanmar, India, dan Pakistan. 

Menurutnya, terdapat banyak dinamika dalam proses Bulog mendapatkan pasokan beras dari luar. Pasalnya, ada negara-negara yang semula setuju, namun membatalkan karena memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. 

"Sejak jauh hari saya sudah kerja sama dengan beberapa negara untuk mencadangkan 500 ribu ton. Tapi dalam perjalanannya, situasi berubah-ubah, bahkan ada yang membatalkan," ujarnya. 

Buwas menambahkan, impor beras kembali dapat dilakukan pada awal tahun depan tepatnya pada Januari-Februari. Sebab, izin yang diberikan pemerintah sebanyak 500 ribu ton, sehingga jika realisasi 200 ribu ton di akhir tahun tercapai, masih terdapat sisa kuota 300 ribu ton yang dapat didatangkan. 

Namun, Bulog akan menunggu data proyeksi produksi beras terlebih dahulu dari BPS sebelum memutuskan impor. Itu agar tidak menganggu panen raya padi. Adapun berdasarkan tren, musim panen raya padi akan terjadi pada Maret 2023.

Pedagang menata beras di kawasan Simprug, Jakarta, Jumat (2/12/2022). - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Walau impor beras akan dilakukan, Buwas menyebut bahwa cadangan beras pemerintah tetap akan di bawah target seharusnya yang sebesar 1,2 juta ton. Pasalnya, total cadangan beras Bulog hingga saat ini hanya tersisa 494,2 ribu ton. 

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan, dari jumlah stok sebesar 494,2 ribu ton, stok CBP yang diperuntukkan operasi pasar hanya 295,3 ribu ton, sedangkan sisanya 198,8 ribu ton merupakan beras komersial. 

Karena stok CBP untuk operasi pasar kian menipis, pemerintah akan mengkonversi stok beras komersial di Bulog menjadi CBP, sehingga seluruh cadangan beras di Bulog dapat digunakan untuk operasi pasar. 

"Kami sudah bersurat untuk mendorong stok komersial itu bisa dikonversi menjadi CBP sehinga bisa melakukan intervensi," kata Arief. 

Ia menuturkan, tren operasi pasar beras sejak Agustus cukup besar yakni mencapai 150 ribu ton hingga 200 ribu ton per bulan dari sebelumnya di kisaran kurang dari 50 ribu ton. Adapun per 5 Desember, volume operasi pasar sudah mencapai 32 ribu ton. 

Ketua Komisi IV Sudin dalam rapat kerja sempat menanyakan komitmen Kementan yang akan  menyediakan beras sebanyak 600 ribu ton dalam enam hari untuk Bulog. Komitmen itu berdasarkan kesepakatan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 23 November 2022 lalu. 

Menjawab pertanyaan tersebut, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementan, Suwandi, menyatakan bahwa data 600 ribu ton beras itu tersedia dan telah divalidasi ke 2.200 penggilingan. Ia juga menyatakan Kementan telah memastikan kepada setiap penggilingan mengenai stok serta rencana giling hingga akhir Desember sehingga diperoleh total data sebanyak 600 ribu ton.  

Off Taker Pangan 

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan, BUMN siap menjadi pembeli siaga bahan pangan pokok untuk mengantisipasi krisis tahun depan. Namun, hal ini perlu disertai dengan penugasan yang jelas dari pemerintah terhadap BUMN pelaksana fungsi off taker tersebut.

Pedagang bawang merah dan putih di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Rabu (7/12/2022). Jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) harga sembako mulai mengalami kenaikan. Kenaikan harga sembako ini berimbas sepinya pembeli di pasar. Beberapa barang yang mengalami kenaikan harga seperti beras, garam, dan telur ayam. - (Republika/Wihdan Hidayat)

SHARE    

Erick mengatakan, penugasan tersebut diperlukan agar para pemimpin di BUMN pelaksana off taker tidak ragu dan khawatir atas dugaan pelanggaran, yang dituduhkan kepada mereka. 

"Bulog dapat menjadi stabilisator (harga), di mana ketika dia mengambil barang (bahan makanan pokok), ternyata ketika harus dikeluarkan, malah tidak bisa keluar, karena harga pada saat pembelian lebih tinggi dibanding pada saat akan dikeluarkan. Sehingga dikhawatirkan menjadi kerugian negara. Padahal, konsepnya berbeda," kata Erick dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (7/12).

Dia menekankan, mekanisme pelaksanaan fungsi off taker harus diatur agar terdapat dana besar, yang mana dana itu disimpan di Perhimpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) dengan bunga murah. Dengan dana itulah, BUMN pelaksana fungsi off taker menyerap bahan pangan pokok dari petani, kapan pun, baik pada saat harga naik maupun turun.

Erick mengatakan, Bulog nantinya bisa menjadi pembeli bahan pangan pokok dari petani yang diputuskan pemerintah, misalnya padi, jagung, tebu, dan lainnya. "Ini yang menjadi bagian dari upaya mengamankan rantai pasok pangan. Ini penting karena kondisi rantai pasok dunia masih terganggu di tahun depan,” kata Erick Thohir.

Peran BUMN terhadap ketahanan pangan merupakan bentuk antisipasi untuk menekan harga pangan. Tingginya potensi inflasi pada tahun depan dapat disebabkan oleh dua sumber, yaitu tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) dan melonjaknya harga pangan.

“Karena itu, BUMN harus membantu kementerian lain, bagaimana mengintervensi kebutuhan pangan yang naik turun. Tetapi, tetap dengan penugasan yang jelas, mana orientasi pasar dan mana penugasan yang memang bukan pasar,” katanya.

Menurut Erick, salah satu satu mekanisme yang didorong adalah adanya dana besar yang ditaruh di Himbara dengan bunga rendah. “Kemudian, ID Food dapat ditugaskan di market dan Bulog sebagai stabilisator,” katanya. 

Kondisi rantai pasok dunia diperkirakan masih terganggu pada tahun depan. Salah satu kunci agar bisa bertahan dari ancaman tersebut, menurut dia, Indonesia harus mampu menjaga kondisi rantai pasok pangan nasional. Untuk itu, BUMN siap turut menjaga ketahanan pangan nasional. 

Pedagang melayani pembeli di Pasar Jambu Dua, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/12/2022). Harga bahan pokok dari sejumlah komoditas seperti cabai, bawang, daging, ayam beras dan telur, mulai mengalami kenaikan di awal bulan Desember menjelang Natal dan Tahun Baru 2023.- (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan, pemerintah akan mengatur agar pinjaman perbankan terhadap BUMN pangan, seperti Perum Bulog atau PT RNI Persero (ID Food) dapat lebih murah dibandingkan bunga yang dibebankan pasar.

Airlangga mengatakan, pembiayaan murah kepada Bulog dan RNI tersebut untuk menjaga ketersediaan cadangan pangan nasional.

"Pemerintah sudah mempersiapkan melalui menteri keuangan, di mana nilai pinjaman baik itu untuk Bulog atau ID Food itu dengan rate tertentu yang lebih rendah daripada rate pasar. Mekanismenya sedang disiapkan oleh pemerintah," kata dia.

Airlangga mengatakan, dalam sidang kabinet paripurna pada Selasa (6/12), Presiden Joko Widodo  memerintahkan jajaran menteri dan kepala lembaga agar meningkatkan ketersediaan cadangan nasional untuk seluruh komoditas, tidak hanya beras.

Hal itu dilakukan guna mengantisipasi kondisi perekonomian pada 2023, yang diperkirakan masih dibayangi ketidakpastian akibat potensi krisis pangan, krisis keuangan, dan penurunan ekspor.

"Untuk peningkatan cadangan nasional tentu harus diperhatikan seluruh komoditas, baik itu beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, daging sapi, ayam ras, telur, gula konsumsi, minyak goreng, dan cabai rawit," kata Airlangga. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat