Menteri Keuangan Sri Mulyani membacakan pandangan pemerintah terkait RAPBN 2023 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (29/9/2022). | Republika/Prayogi

Kabar Utama

APBN 2023 Jadi ‘Benteng’ Hadapi Resesi Global

Kemendikbudristek mendapatkan alokasi APBN 2023 sebesar Rp 80,22 triliun.

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah telah menyiapkan strategi untuk menghadapi berbagai risiko dan tantangan global pada tahun depan. Antisipasi itu dilakukan dengan memfokuskan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk enam kebijakan, mulai dari penguatan sumber daya manusia (SDM) hingga perlindungan sosial (perlinsos).

Tantangan perekonomian dunia pada tahun depan diprediksi makin berat dan ada potensi resesi global terjadi karena konflik geopolitik. Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan bahkan menyebut ekonomi global pada 2023 akan suram.

Jokowi mengatakan, APBN 2023 akan menjadi instrumen pengendalian inflasi, pendorong keberlanjutan pemulihan ekonomi, dan menjadi instrumen untuk melindungi daya beli masyarakat. “Strategi besar, rencana besar yang kita siapkan harus betul-betul secara konsisten kita kerjakan di lapangan,” kata Jokowi dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Jakarta Kamis (1/12).

Jokowi memerinci, fokus pertama kebijakan anggaran dalam APBN 2023 adalah penguatan kualitas SDM. Kedua, mengakselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. “Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek),” kata Jokowi.

Fokus ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di Ibu Kota Nusantara.

Selanjutnya, kata Jokowi, anggaran difokuskan untuk revitalisasi industri guna mendorong hilirisasi. Adapun fokus kebijakan keenam adalah pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

Jokowi mengatakan, pelaksanaan fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan. Karena itu, ia meminta seluruh jajarannya agar secara detail melihat rencana belanja. Selain itu, ia mengingatkan agar belanja anggaran digunakan untuk pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya UMKM.

“Juga saya ingatkan bahwa tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yang lain. Oleh sebab itu, kerjanya harus kerja terintegrasi, tidak sektoral dan berjalan sendiri-sendiri,” ujar Jokowi.

Kepada para kepala daerah, Jokowi meminta agar memperhatikan pergerakan angka inflasi di wilayah masing-masing. Ia menekankan, pengendalian inflasi sangat penting di tengah kondisi ekonomi dunia yang makin sulit.

photo
Warga usai membeli sembako saat pasar murah di halaman Disperindag Yogyakarta, Selasa (18/10/2022). Pasar murah ini dalam rangka operasi pasar untuk mengendalikan inflasi di Yogyakarta. - (Republika/Wihdan Hidayat)

Presiden dalam kesempatan tersebut bersyukur karena kinerja ekonomi nasional saat ini cukup menggembirakan. Hal itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2022 yang sebesar 5,44 persen dan di kuartal ketiga yang mencapai 5,72 persen.

Selain itu, volume perdagangan terus mengalami pertumbuhan hingga mencapai 58 persen. Dengan begitu, Indonesia mengalami surplus perdagangan dunia selama 30 bulan terakhir berturut-turut. “Ini juga sesuatu yang harus kita syukuri,” ujar Jokowi.

Dari sisi pergerakan harga barang dan jasa, Jokowi menilai tingkat inflasi tahunan nasional masih cukup terkendali. Kendati demikian, Jokowi meminta jajarannya agar tetap waspada dan berhati-hati menghadapi kondisi global ke depannya.

“Kita semuanya harus memiliki sense of crisis. Betul-betul siap atas segala berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi,” ujar Jokowi.

 
Kita semuanya harus memiliki sense of crisis. Betul-betul siap atas segala berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi
 
 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, belanja negara pada 2023 ditargetkan sebesar Rp 3.061,2 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 814,7 triliun.

Menurut dia, belanja pendidikan dan kesehatan mendapatkan alokasi terbesar. Belanja pendidikan yang diarahkan untuk membangun SDM unggul dan produktif mencapai Rp 612,2 triliun, kemudian belanja bidang kesehatan mencapai Rp 178,7 triliun.

Adapun anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 476 triliun. Belanja pemerintah pusat dalam bentuk berbagai bantuan sosial dan subsidi sebesar Rp 454,7 triliun, transfer ke daerah Rp 17 triliun, dan pembiayaan Rp 4,3 triliun.

Sri mengatakan, pemerintah pada tahun depan ingin memperluas, memperkuat, dan mereformasi jaring pengaman sosial dengan memperbaiki dan memperbarui data-data kemiskinan masyarakat rentan melalui survei Regsosek. Reformasi jaring pengaman sosial itu dilakukan untuk memaksimalkan alokasi anggaran pemerintah pada perlindungan sosial.

Pemerintah melalui APBN 2023 juga bakal memitigasi kenaikan harga energi dan pangan. Menurut Sri, anggaran untuk ketahanan pangan meningkat menjadi Rp 104,2 triliun dari Rp 94 triliun pada tahun lalu. “Untuk anggaran ketahanan energi, termasuk untuk menjaga masyarakat dan perekonomian dari ketidakpastian harga energi dengan subsidi energi dan kompensasi serta belanja di bidang energi mencapai Rp 341,3 triliun.”

Tunjangan pendidikan

Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyampaikan, kementeriannya mendapatkan alokasi APBN 2023 sebesar Rp 80,22 triliun. Dari jumlah itu, komponen terbesar adalah pendanaan wajib sebesar Rp 38,17 triliun.

“Ini adalah berbagai macam tunjangan dan bantuan kita untuk memastikan akses pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), tunjangan guru, tunjangan dosen,” kata Nadiem dalam keterangannya di Kantor Presiden, kemarin.

Sementara itu, alokasi anggaran untuk program-program prioritas Kemendikbudristek, yaitu program Merdeka Belajar sebesar Rp 4,57 triliun. Menurut Nadiem, anggaran tersebut digunakan untuk mengembangkan kurikulum merdeka, pelaksanaan asesmen nasional, Program Guru Penggerak, hingga pendampingan terhadap sekolah-sekolah penggerak di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta program literasi.

Selain itu, Kemendikbudristek akan melaksanakan program digitalisasi pendidikan. Nadiem mengatakan, pihaknya akan terus meningkatkan platform teknologi gratis untuk guru dan kepala sekolah.

“Platform-platform teknologi gratis untuk guru dan kepala sekolah akan terus kita tingkatkan tahun depan untuk memastikan bahwa semua guru mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kapasitas mereka,” kata dia.

photo
Siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar di ruangan kelas yang sempit di SMP PGRI 6, Jalan Sadang Sari, Coblong, Kota Bandung, Kamis (11/8/2022). - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

Serapan Anggaran 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk membelanjakan anggaran sebesar Rp 537,2 triliun pada Desember 2022. Percepatan penyerapan anggaran harus dilakukan untuk meningkatkan momentum pemulihan ekonomi.

Sri Mulyani mengatakan, serapan anggaran dikebut, mengingat realisasinya belanja pemerintah sampai November masih sebesar 78,2 persen dari total pagu Rp 1.195,2 triliun atau sebesar Rp 876 triliun.

“Untuk tahun ini yang sekarang sudah mendekati bulan terakhir, kita juga melihat bahwa belanja untuk 2022 harus diselesaikan,” kata Menkeu Sri dalam konferensi pers seusai penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah TA 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12). 

Menurut Sri, apabila seluruh kementerian/lembaga (K/L) melakukan belanja sampai akhir tahun dengan mengikuti pola tahun lalu yang realisasinya 96 persen, pada Desember ini harus dicairkan Rp 203 triliun dari belanja pusat.

Untuk belanja daerah yang alokasinya Rp 1.196 triliun pun baru terealisasi Rp 818 triliun atau 68,2 persen sampai November. Jika mengikuti pola tahun lalu dengan realisasi mencapai 93 persen, pada Desember ini akan dicairkan dari APBD sebesar Rp 294 triliun.

photo
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Dalam rapat Paripurna tersebut DPR antara lain mengesahkan Johanis Tanak sebagai Pimpinan baru KPK dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN TA 2023 menjadi UU APBN TA 2023.Prayogi/Republika - (Republika/Prayogi)

“Dengan demikian, total operasi APBN dan APBD untuk perekonomian akan mencapai Rp 537,2 triliun untuk Desember ini,” ujarnya.

Sri memastikan akan terus mendukung K/L dan pemerintah daerah untuk segera melaksanakan APBN 2022, sebagai cara dalam meningkatkan momentum pemulihan ekonomi. “Namun, itu tetap harus akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian,” katanya.

Sementara untuk 2023, ia berharap K/L dan pemda mulai menyiapkan pelaksanaan secara dini sehingga APBN pada awal tahun bisa langsung dilaksanakan. Pelaksanaan APBN diyakini akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan mengurangi risiko global, yang cenderung melemahkan perekonomian secara keseluruhan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajarannya, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar mempercepat realisasi belanja APBN dan APBD. “Saya minta percepat realisasi belanja di APBN ataupun APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial,” ujar Jokowi, kemarin. 

 
Saya minta percepat realisasi belanja di APBN ataupun APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial.
 
 

Pada Rabu (30/11) kemarin, Jokowi juga menegur para kepala daerah karena total dana APBD yang mengendap di bank semakin meningkat pada tahun ini. Jokowi menyebut, hingga saat ini total dana APBD yang masih mengendap di bank mencapai Rp 278 triliun. Angka tersebut meningkat jika dibanding pada akhir Oktober tahun lalu yang sebesar Rp 226 triliun.

Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ada beberapa penyebab serapan APBD rendah. Menurut Airlangga, anggaran belanja daerah tersebut awalnya dialokasikan untuk penanganan Covid-19, tapi karena pandemi sudah terkendali, anggaran daerah pun tak terserap.

“Salah satunya karena itu ada alokasi untuk penanganan Covid-19 yang relatif sudah bisa lebih tertangani,” kata Airlangga di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/12).

Karena itu, pemerintah pun meminta daerah agar mengalihkan anggaran tersebut untuk program lainnya, termasuk digunakan untuk subsidi transportasi agar angka inflasi tak meningkat.  Pemerintah, menurut dia, mendorong agar serapan APBD pada Desember ini dapat terus digenjot. Ia juga menyebut, ada sanksi yang akan diberikan pada tahun depan jika serapan tak maksimal. 

IFA 2022 Berikan 41 Penghargaan Kedermawanan

Proses penjurian IFA 2022 berjalan secara netral, objektif, berintegritas, dan adil

SELENGKAPNYA

Muktamar Nasyiatul Aisyiyah Usung Memajukan Perempuan

Nasyiatul Aisyiyah menjadi organisasi yang modern, adaptif, solutif, inovatif, dan progresif

SELENGKAPNYA

Muzakarah Haji Dorong Penyesuaian Bipih

Muzakarah juga merekomendasikan larangan penggunaan dana talangan untuk berhaji.

SELENGKAPNYA