Protes Pemerkosaan (Ilustrasi) | Republika/Rakhmawaty La

Bodetabek

Polisi Kembali Buka Kasus Pemerkosaan Pegawai Kemenkop UKM

Penyidik akan kembali melakukan pemanggilan saksi dan lainnya untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU).

BOGOR -- Polresta Bogor Kota kembali membuka penyelidikan terhadap kasus pemerkosaan yang dilakukan pegawai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) yang sebelumnya sempat dihentikan. Pembukaan kembali penyelidikan setelah polisi melaksanakan gelar perkara khusus di Polda Jawa Barat.

Wakapolresta Bogor Kota AKBP Ferdy Irawan mengatakan, dalam gelar perkara khusus, berbagai pihak hadir untuk memberikan masukan. “Hasilnya adalah akan dilanjutkan proses penyelidikan. Kita akan buka kembali,” kata Ferdy dikonfirmasi, Kamis (1/12).

photo
Dialog JumatKekerasan SexsualPelecehan SexsualPembunuhanPemerkosaan - (Republika/Prayogi)

Kasus dugaan pemerkosaan di lingkungan pegawai Kemenkop UKM itu terjadi pada 6 Desember 2019. Ada empat orang pegawai, dua di antaranya PNS yang diduga melakukan pemerkosaan kepada seorang korban yang merupakan pegawai honorer.

Saat ini, kata dia, pihaknya tengah menunggu risalah perkara resmi yang didapat dari beberapa hasil gelar perkara. Diperkirakan, risalah tersebut akan diterima pada Jumat (2/12) untuk segera dilanjutkan penyelidikannya.

“Kalau itu sudah kita terima mungkin hari ini atau besok ya kita langsung main. Nanti dibuatkan resmi dan kita tangani oleh pejabat dan dikirim ke Polresta,” ujarnya.

 
Kalau itu sudah kita terima mungkin hari ini atau besok ya kita langsung main.
AKBP FERDY IRAWAN Wakapolresta Bogor
 

 

Proses hukum

Sebelumnya, polisi melakukan gelar perkara khusus terkait kasus pemerkosaan pegawai Kemenkop UKM di Polda Jawa Barat berdasarkan rekomendasi hasil rapat yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD.

Ferdy menjelaskan, penyidik dari Polresta Bogor Kota turut diundang dalam gelar khusus tersebut. Kemudian, polisi membuka fakta-fakta baru yang sudah didapatkan.

Setelah dibuka, kata dia, proses hukum dugaan pemerkosaan itu akan kembali berlanjut. Penyidik akan kembali melakukan pemanggilan saksi dan lainnya untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU).

Ferdy menegaskan, nantinya para saksi, tersangka, dan korban akan dipanggil lagi ke Polresta Bogor Kota. Pemanggilan termasuk dilakukan terhadap saksi-saksi lain yang belum sempat diperiksa.

Kemenkop UKM sebelumnya memberikan sanksi disiplin berupa pemecatan kepada pelaku kekerasan seksual. Hal tersebut merupakan pertimbangan dari hasil rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan tim independen perihal kasus kekerasan seksual yang terjadi pada 2019 itu.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by KemenkopUKM (@kemenkopukm)

"Setelah melalui proses koordinasi dengan BKN, Kemen-PPPA, KASN, dan rekomendasi dari tim independen, maka kami memberikan sanksi disiplin berupa pemecatan kepada dua PNS atas nama ZPA dan WH, serta satu PNS saudara EW berupa sanksi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama satu tahun," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Senin (28/11).

"Sedangkan untuk pegawai berinisial MM yang berstatus pegawai honorer dilakukan pemutusan kontrak kerja,” kata Teten.

 
Kami memberikan sanksi disiplin berupa pemecatan kepada dua PNS atas nama ZPA dan WH, serta satu PNS saudara EW berupa sanksi penurunan jabatan.
TETEN MASDUKI Menteri Koperasi dan UKM
 

Kemenkop UKM juga telah melakukan pembatalan rekomendasi beasiswa kepada pegawai yang terlibat atas nama ZPA. “Kami telah membentuk Majelis Kode Etik baru yang bersih dari relasi kekerabatan. Baik dengan pelaku maupun korban sebagai tindak lanjut dari pembubaran Majelis Kode Etik yang telah dibentuk sebelumnya pada 2020,” kata Teten.

Selain itu, Kemenkop UKM bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memastikan akan memenuhi hak pegawai yang menjadi korban pemerkosaan. "Baik dalam segi penanganan, perlindungan, maupun pemulihan," ujar dia.

Kemenkop UKM Pecat Pelaku Kekerasan Seksual

Kemenkop akan membentuk tim independen internal untuk merespons beberapa pengaduan dan merumuskan SOP.

SELENGKAPNYA

SP3 Kasus Pemerkosaan di Kemenkop UKM Dibatalkan

Proses hukum terhadap kasus ini tetap akan dilanjutkan.

SELENGKAPNYA

Gelar Perkara Kasus Pelecehan di Kemenkop UKM Janggal

Perkawinan antara pelaku dengan korban sejatinya merugikan korban

SELENGKAPNYA