JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menetapkan Rancangan Peraturan Daerah APBD DKI Jakarta 2023 dalam rapat paripurna pada Selasa (29/11). Pada 2023, APBD DKI Jakarta sebesar Rp 83,78 triliun untuk tiga isu prioritas, yakni pengendalian banjir, kemacetan, dan antisipasi dampak resesi ekonomi.

"Fokus pada tiga program prioritas dengan alokasi sebesar 41,27 persen dari APBD melalui belanja dan penyertaan modal daerah," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Michael Rolandi Cesnanta Brata di Jakarta, Selasa.

 

Fokus pada tiga program prioritas dengan alokasi sebesar 41,27 persen dari APBD melalui belanja dan penyertaan modal daerah.

MICHAEL ROLANDI CESNANTA BRATA Kepala BPKD DKI Jakarta

 

SHARE    

Kegiatan prioritas dalam pengendalian banjir antara lain untuk pembangunan infrastruktur antisipasi banjir, seperti pembangunan waduk, tanggul pengaman pantai, serta pengadaan pompa dan pintu air.Fokus pada tiga program prioritas dengan alokasi sebesar 41,27 persen dari APBD melalui belanja dan penyertaan modal daerah.

Selain itu, kegiatan operasional dan pascabencana berupa perawatan pompa banjir, saluran drainase, hingga pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). Sedangkan, program penanganan kemacetan di antaranya melalui pembangunan infrastruktur mengurai kemacetan, seperti proyek MRT, LRT, dan lainnya serta kegiatan operasional seperti penyaluran subsidi operasional Transjakarta, MRT, LRT, hingga pelayanan angkutan bus sekolah.

Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (tengah) bersama Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (kedua kiri) meninjau Stasiun Pompa Waduk Pluit Timur di Jakarta, Rabu(19/10/2022). Pemprov DKI Jakarta memastikan Stasiun Pompa Waduk Pluit Timur berfungsi dengan baik untuk pengendalian banjir daerah aliran Sungai Ciliwung saat puncak musim hujan. - (ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan)

SHARE    

Kegiatan prioritas untuk antisipasi dampak resesi ekonomi antara lain untuk penyaluran pangan murah (subsidi pangan), Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ). Kemudian, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) bagi peserta didik di seluruh jenjang, serta penyaluran bantuan di bidang kesehatan, tenaga kerja, dan pariwisata.

Alokasi RAPBD 2023 lainnya, yakni sebesar 21,09 persen untuk belanja pendidikan, kemudian standar pelayanan minimal kesehatan sebesar 13,47 persen. Selain itu, Rancangan APBD 2023 juga menunjang prioritas daerah lainnya, antara lain, layanan dasar perkotaan, seperti penanggulangan sampah, penyediaan air bersih, pengolahan air limbah dan akses hunian layak.

Selanjutnya, terkait penataan ruang, ruang terbuka hijau, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan ekosistem pesisir. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dan bantuan sosial serta pelayanan publik.

Implementasi anggaran

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, setelah raperda selesai diparipurnakan, rancangan APBD itu akan diserahkan kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk ditindaklanjuti dan diimplementasikan. Berdasarkan penilaian akhir, total APBD DKI Jakarta 2023 naik Rp 1,2 triliun dari MoU penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2023 senilai Rp 82,5 triliun.

Di lokasi yang sama, Heru Budi mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi penyelesaian Raperda 2023 oleh DPRD DKI. Menurut dia, jajaran eksekutif akan menindaklanjuti berbagai saran, komentar, dan rekomendasi para anggota dewan yang disampaikan selama proses pembahasan hingga persetujuan peraturan daerah yang ada.

“Semuanya ini akan menjadi catatan penting bagi eksekutif,” kata Heru dalam rapat paripurna itu.

 

Semuanya ini akan menjadi catatan penting bagi eksekutif.

HERU BUDI HARTONO Pj Gubernur DKI Jakarta

 

SHARE    

Dia berharap, dengan adanya persetujuan dewan atas APBD DKI 2023, eksekutif dan legislatif bisa terus mengoptimalkan berbagai program kerja strategis. Hal itu demi meningkatkan perekonomian Jakarta dan semua program serta kegiatan yang berjalan. “Izinkan eksekutif kembali menggarisbawahi pentingnya kerja sama strategis untuk menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai semangat kemitraan,” ujar dia.

Sementara itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Merry Hotma menjelaskan, APBD 2023 memproyeksikan pendapatan mencapai Rp 74,38 triliun. Sedangkan untuk belanja daerah pada waktu yang sama diproyeksikan mencapai Rp 74,61 triliun sehingga ada surplus senilai Rp 233 miliar.

Sementara, pembiayaan daerah khususnya penerimaan pembiayaan mencapai Rp 9,4 triliun. Jumlah itu terbagi dalam dua pokok, seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (2022) Rp 7,977 triliun dan penerimaan pinjaman daerah Rp 1,422 triliun.

Sementara untuk pengeluaran pembiayaan diproyeksikan mencapai Rp 9,167 triliun dengan perincian penyertaan modal atau investasi pemda sekitar Rp 7,2 triliun, pembayaran pokok utang Rp 1,78 triliun, dan pemberian pinjaman daerah senilai Rp 176 miliar.