Sejumlah orang yang tergabung dalam Aliansi Nasional RKUHP melakukan aksi saat berlangsungya Kick Off Dialog Publik RKUHP di Jakarta, Selasa (23/4/2022). | Prayogi/Republika.

Nasional

Koalisi: 10 Pasal RKUHP Masih Bermasalah

Kendati nantinya disahkan dan diundangkan, KUHP yang baru tak bisa langsung berlaku.

JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri atas sejumlah lembaga swadaya masyarakat menolak pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Diketahui, Komisi III DPR dan pemerintah sudah menyepakati pengambilan keputusan tingkat I atas RKUHP.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, yang merupakan bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil menjelaskan, saat ini setidaknya masih ada 10 pasal bermasalah dalam RKUHP. Pertama, adalah living law atau hukum yang hidup di masyarakat.

"Pasal ini berbahaya karena kriminalisasi akan semakin mudah karena adanya aturan menuruti penguasa masing-masing daerah," ujar Isnur, Ahad (27/11).

Kedua, adalah pasal terkait hukuman mati. Menurutnya, klausul terkait hukuman pidana mati harus ditiadakan dalam RKUHP karena adanya contoh kasus pidana mati yang ternyata salah eksekusi.

Ketiga, adalah pasal tentang perampasan aset untuk denda individu. Hukuman kumulatif berupa denda dinilainya akan semakin memiskinkan masyarakat miskin dan memperkuat penguasa.

"Keempat, pasal penghinaan terhadap presiden. Pasal ini adalah pasal antikritik karena masyarakat yang mengkritik presiden dapat dituduh menghina dan berujung pada pidana," ujar Isnur.

Selanjutnya adalah pasal penghinaan lembaga negara atau pemerintah yang dinilainya menjadi alat agar negara digaungkan layaknya pada masa kolonial. Keenam adalah contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan. "Pasal ini akan menjadikan posisi hakim di ruang persidangan seperti dewa," kata Isnur.

Ketujuh adalah pasal unjuk rasa tanpa pemberitahuan. Ia menilai bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjamin kebebasan berkumpul.

Selanjutnya adalah pasal terkait edukasi kontrasepsi. Pasal itu berpeluang untuk mengkriminalisasi pihak yang mengedukasi kesehatan reproduksi, orang tua, atau pengajar yang mengajarkan anaknya kesehatan reproduksi.

photo
Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/6/2022). Dalam aksinya mereka menuntut DPR dan pemerintah untuk membuka draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ke publik dan hapus pasal-pasal yang bermasalah. - (Prayogi/Republika.)

Juga terkait pasal tindak pidana terkait agama. Terakhir adalah pasal penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila, seperti Marxisme dan Leninisme. "Aturan ini dapat mengekang kebebasan akademik dan akan mudah digunakan untuk membungkam oposisi dan masyarakat yang kritis," ujar Isnur.

Tak langsung berlaku

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, kendati nantinya disahkan dan diundangkan, KUHP yang baru tak bisa langsung berlaku begitu saja. Perlu waktu maksimal tiga tahun transisi dari KUHP yang lama ke yang baru.

"Itu kan (KUHP yang baru) banyak ada aturan pelaksanaan yang harus dikerjakan, jadi tidak mungkin dalam satu tahun, tapi ingat maksimal (masa transisi) tiga tahun," ujar Edward.

Dia memastikan, RKUHP saat ini jauh lebih baik ketimbang RUU yang ditolak masyarakat pada 2019. DPR dan pemerintah disebutnya telah menampung seluruh aspirasi publik, meski diakuinya semua pendapat tak bisa ditampung dalam RKUHP terbaru.

"Kalau ada masyarakat yang merasa hak konstitusional dilanggar, pintu Mahkamah Konstitusi terbuka lebar-lebar untuk itu dan di situlah kita melakukan perdebatan hukum yang elegan dan saya kira bermartabat," kata dia.

KH Ibrahim, Penjaga Api Muhammadiyah

Kemahirannya dalam ilmu agama, terutama Alquran, tak terlepas dari didikan keluarga.

SELENGKAPNYA

Menjaga Tubuh Tetap Bugar

Setiap orang seharusnya tidak malas beraktivitas fisik selama pandemi demi menjaga kebugaran tubuhnya. 

SELENGKAPNYA

Istikharah Imam Syadzili

Istikharah menumbuhkan kepercayaan dalam diri.

SELENGKAPNYA