Guru mengajar tatap muka di kelas yang dilengkapi dengan bilik plastik di SDN 1 Lateng, Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (24/2/2021). | ANTARA FOTO/Budi Candra Setya

Opini

Menagih Guru Berkualitas

Kesejahteraan kunci mendapatkan guru-guru berkualitas. Penghasilan layak mendorong sarjana terbaik melamar menjadi guru.

JEJEN MUSFAH, Dosen Kebijakan Pendidikan Magister MPI UIN Jakarta

Guru dipercaya sebagai faktor utama pendidikan berkualitas. Guru berkualitas  bisa mengembangkan aneka bakat siswa, pemimpin pembelajaran, menjadi teladan siswa, dan bisa menjadi kepala sekolah yang visioner dan transformatif. Guru bermutu, kunci kualitas SDM.

Masalahnya, kita belum bisa menghadirkan guru berkualitas. Tak ada satu sistem rekrutmen guru yang berlaku bagi sekolah negeri ataupun swasta. Seleksi guru ASN saja tak menjamin kualitas guru, apalagi rekrutmen guru honorer oleh para kepala sekolah. 

Sebagian besar sekolah dibiarkan merekrut guru non-ASN yang bertentangan dengan UU Guru dan Dosen, seperti kompeten, sarjana, dan linieritas keilmuan. Wajar jika kualitas guru-guru ini jauh di bawah standar, termasuk nihil jiwa pendidik. 

Misalnya, bukannya menyayangi dan membimbing murid, guru malah menjadi pelaku kekerasan seksual dan perundungan kepada murid. Guru juga tidak memahami keunikan dan bakat murid yang beragam sehingga pengajaran berorientasi akademik an sich.

 

 
Sebagian besar sekolah dibiarkan merekrut guru non-ASN yang bertentangan dengan UU Guru dan Dosen, seperti kompeten, sarjana, dan linieritas keilmuan.
 
 

Kompetensi dan kinerja guru rendah. Hasil riset Bank Dunia (2015) menunjukkan, tunjangan profesi tak meningkatkan kinerja guru, hasil Programme for International Student Assessment (PISA) siswa di peringkat bawah, dan hasil Uji Kompetensi Guru rata-rata 57 dari 100.

 

Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dunia pendidikan. Pertama, tak ada sistem atau lembaga mengawasi rekrutmen guru di sekolah negeri dan swasta. Lembaga ini juga bisa menjadikan Dapodik dan Simpatika sebagai instrumen analisis peta guru.

Selama ini, rekrutmen didasarkan pada sistem patronase bukan merit berbasis kompetensi, kualifikasi, dan komitmen keguruan. Maka itu, wajar guru tak kompeten, berkinerja buruk, bahkan melakukan kekerasan terhadap murid.

Ini pula sebab pemerintah tak mau serta-merta mengangkat guru honorer menjadi ASN tanpa tes. Kedua, supervisi kepala sekolah atas kinerja pembelajaran guru sebatas formalitas. Data hasil supervisi tak ditindaklanjuti pelatihan atau sanksi ringan, sedang, berat. 

 

 
Selama ini, rekrutmen didasarkan pada sistem patronase bukan merit berbasis kompetensi, kualifikasi, dan komitmen keguruan.
 
 

 

Jarang ditemukan guru PNS dipecat karena lalai mengajar atau berkinerja sangat buruk. Banyak guru tak pernah ikut pelatihan sehingga tertinggal perkembangan pengetahuan, kebijakan, dan teknologi-informasi baru. 

Di banyak sekolah, kepala sekolah tak melakukan supervisi. CCTV yang dipasang di setiap kelas bukan solusi holistik atas kinerja guru dan tak bisa menggantikan fungsi supervisi akademik.

Alih-alih menghapus tunjangan profesi guru karena kinerja rendah, sebaiknya pemerintah menguatkan peran dan sistem pengawasan ini.

Menurut Sally J Zepeda dan Judith A Ponticell (2018) dalam buku The Wiley Handbook of Educational Supervision, melalui penguatan refleksi mendalam, tujuan supervisi melahirkan perubahan positif di level organisasi sekolah ataupun ruang kelas.

 

 
Alih-alih menghapus tunjangan profesi guru karena kinerja rendah, sebaiknya pemerintah menguatkan peran dan sistem pengawasan ini.
 
 

 

Pendanaan 

Kesejahteraan kunci mendapatkan guru-guru berkualitas. Penghasilan layak mendorong sarjana terbaik melamar menjadi guru. Kecuali guru PNS dan sebagian sekolah elite, penghasilan guru jauh di bawah upah minimum regional (UMR).

Dibandingkan profesi lainnya, penghasilan guru masih kalah jauh. Arne Duncan menulis, to encourage more top-caliber students to choose teaching, teachers should be paid a lot more. Saatnya pemerintah menetapkan gaji minimal guru.

Dalam Pasal 15 UU Nomor 15 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan, guru mendapatkan gaji pokok dan tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan. 

Guru ASN dibayar sepenuhnya oleh pemerintah dan guru non-ASN dibayar sebagian oleh pemerintah, sebagiannya dibayar yayasan atau perusahaan. Sumber dana sekolah swasta berasal dari orang tua yang mampu dan bisnis-bisnis sekolah.

 

 
Dalam Pasal 15 UU Nomor 15 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan, guru mendapatkan gaji pokok dan tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan. 
 
 

 

Kontribusi pemerintah itu dikecualikan bagi sekolah internasional atau elite yang definisinya dirumuskan secara terbuka dan transparan.  Demi menjaga kualitas fasilitas dan sumber belajar di sekolah, orang tua mampu wajib membayar, sedangkan siswa miskin bebas biaya.

Jika sekolah negeri hanya mengandalkan dana pemerintah, mereka sulit menghadirkan pembelajaran berkualitas dan mengikuti lomba skala nasional apalagi internasional. Kesejahteraan guru harus diikuti kebijakan transformasi fakultas keguruan dan pendidikan profesi guru.

Misalnya, seleksi khusus mahasiswa, fasilitas asrama, sekolah laboratorium, dan standar rekrutmen guru. Semua ini sudah ada dalam UU Guru dan Dosen, tetapi tak dilaksanakan.  

Pembenahan kurikulum, fasilitas, dan siswa tak berdampak pada mutu pendidikan jika guru tak berkualitas. Andai ketiga hal ini belum ideal, jika guru berkualitas pembelajaran efektif dan menyenangkan; sekolah melahirkan lulusan bermutu. Gaji layak kunci mendapatkan guru-guru berkualitas. 

Bencana Alam, Azab atau Musibah?

Apa yang belum lama ini dialami masyarakat Cianjur dan sekitarnya adalah musibah.

SELENGKAPNYA

Masjid Negara Qatar, Oase Menyejukkan di Kota Doha

Inilah masjid terbesar di seluruh negara Qatar.

SELENGKAPNYA

Eduardo Alves Dos Anjos Menemukan Bahagia Dalam Islam

Sebelum menjadi mualaf, pria asal Kanada ini sempat membenci Islam pascakejadian 9/11.

SELENGKAPNYA