Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos (kiri) saat mengawasi verifikasi faktual di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, Selasa (25/10/2022). | ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

Nasional

KPU akan Verifikasi Keanggotaan Partai via Video 

Verifikasi boleh menggunakan video call apabila di daerah terdampak bencana alam.

JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperbolehkan KPU kota/kabupaten melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2024 menggunakan rekaman video. Terdapat sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan verifikasi via rekaman video ini. 

Ketentuan ihwal rekaman video ini termaktub dalam surat Ketua Umum KPU Hasyim Asy'ari kepada ketua KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia yang ditandatangani pada Senin (21/11). Surat itu diterbitkan untuk menyampaikan sejumlah ketentuan baru terkait proses verifikasi faktual perbaikan bagi sembilan partai politik calon peserta Pemilu 2024. 

Poin 10 surat itu menyatakan bahwa verifikasi boleh dilakukan menggunakan video call apabila anggota partai politik yang jadi sampel verifikasi berada di daerah yang terdampak bencana alam atau aksesnya terhalang untuk mendatangi kantor partai. Apabila anggota partai yang terhalang medan itu tidak bisa menggunakan video call, verifikasi diperbolehkan melalui rekaman video. 

photo
Pegawai KPU Provinsi Bali menunjukan grafik progres kegiatan Verifikasi Faktual Partai Politik di Kantor KPU Provinsi Bali, Sabtu (5/11/2022). Pelaksanaan Verifikasi Faktual di Bali tersebut telah dilaksanakan di 8 Kabupaten dan 1 Kota sudah selesai. Republika/Prayogi - (Republika/Prayogi)

Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, verifikasi melalui rekaman video tak ada bedanya dengan video call (panggilan video). Kedua sarana itu bisa menampilkan identitas anggota partai, NIK, dan kebenaran Kartu Tanda Anggota (KTA) partai politik. "Ini era teknologi, kalau kita menafikan itu, kita yang repot," kata Idham, Rabu (23/11). 

Idham menyebut, KPU akan menyampaikan kepada Bawaslu RI mengenai penggunaan rekaman video ini. “aya yakin Bawaslu juga menghormati kewenangan atributif yang diberikan kepada kami," kata Idham. 

DPT valid

Sementara itu, peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengimbau KPU RI untuk memastikan daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pemilu 2024 valid guna mencegah kemunculan sengketa pemilu. 

"Harus diselesaikan oleh KPU bagaimana daftar pemilih tetap ini benar-benar valid," ujar Lili secara daring, Rabu.

Menurut dia, DPT tidak akurat serta nama pemilih ganda dan fiktif merupakan persoalan yang senantiasa hadir dari pemilu ke pemilu sehingga sepatutnya diatasi pada Pemilu 2024. Persoalan lain yang kerap terjadi di pemilu adalah masalah independensi penyelenggara, terutama KPU. 

Lili juga meminta KPU, dan partai politik (parpol) memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat sehingga mereka dapat menjadi pemilih yang rasional. Dengan demikian, menurut dia, masyarakat akan memilih pemimpin yang memang berkualitas.

Bagi Hasil Lahan Pertanian

Menurut bahasa Arab, kata muzara’ah diambil dari kata az-zar’u yang berarti pertanian.

SELENGKAPNYA

Muamalat Incar Potensi Haji Khusus

Jumlah pendaftaran haji khusus kini mencapai 1.000 jamaah per tahun.

SELENGKAPNYA

Waskita Rights Issue Awal Desember 

Waskita sedang berdiskusi intensif dengan Kementerian BUMN dan JLA terkait usulan harga pelaksanaan rights issue.

SELENGKAPNYA