Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Nakes dan Non-Nakes Indonesia saat unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/9/2022). Unjuk rasa tersebut menuntut Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peratu | Republika/Putra M. Akbar

Nusantara

Pemerintah Masih Cari Solusi Terbaik untuk Honorer

Kemenpan-RB diminta mengambil alternatif yang tidak melukai honorer.

JAKARTA -- Pemerintah sampai saat ini masih mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan tenaga non-aparatur sipil negara (ASN) atau honorer. Setidaknya ada 2.360.723 honorer di pusat dan daerah yang nasibnya harus ditentukan sebelum tenaga non-ASN itu dihapus pada tahun mendatang.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah saat ini dihadapkan pada tiga alternatif solusi. Ketiga opsi tersebut sudah dipetakan secara detil plus-minusnya dan akan dikaji lebih dalam lagi ke depan.

“Pemerintah akan mengkaji secara mendalam, menautkannya dengan kekuatan fiskal, kualitas birokrasi, dan keberlangsungan pelayanan publik. DPR juga pasti sama, kita semua cari opsi yang terbaik,” ujar Anas dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, kemarin.

Tiga solusi tersebut adalah mengangkat semua tenaga non-ASN menjadi ASN, diberhentikan seluruhnya, atau diangkat sesuai dengan skala prioritas. Dalam solusi alternatif itu, tentu ada kelebihan dan kekurangan yang perlu dicermati oleh seluruh pihak.

"Prinsipnya, pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal, menuju birokrasi berkelas dunia dan di sisi lain diupayakan agar tidak ada tenaga non-ASN yang kehilangan pekerjaan,” kata Anas.

Anas mengakui, solusi pertama membutuhkan kekuatan keuangan negara yang cukup besar. Tantangannya, pemerintah masih meraba-raba kualitas dan kualifikasi tenaga non-ASN tersebut.

"Ada yang sangat bagus kualitas dan kualifikasinya. Tapi mungkin ada yang kualitasnya belum memenuhi syarat," ujar dia.

Sementara, jika tenaga non-ASN diberhentikan seluruhnya, maka akan berdampak terhadap kelangsungan pelayanan publik. Sebab, banyak ASN yang masa pensiunnya sudah tiba, tapi belum ada yang menggantikan di sektor pelayanan publik. "Terutama di sektor pendidikan dan kesehatan," kata Anas.

Alternatif ketiga, yakni tenaga non-ASN diangkat sesuai dengan prioritas. Menurut Anas, prioritas pemerintah saat ini adalah tenaga guru dan kesehatan. "Prioritas ini kita rumuskan, kemudian kita lakukan langkah-langkah afirmasi bagi tenaga non-ASN seperti pendidikan dan kesehatan. Tapi bukan berarti yang lain tidak prioritas, karena penataannya dilakukan bertahap," kata dia.

photo
Sejumlah Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) mengikuti pembukaan orientasi di Kudus, Jawa Tengah, Rabu (14/9/2022). - (ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho)

Dalam rapat tersebut, Anas juga melaporkan proses pendataan non-ASN yang telah diumumkan pada Oktober lalu. Jumlah non-ASN pada instansi pusat maupun daerah pasca uji publik yaitu sebanyak 2.360.723 orang. "Perlu dipahami bahwa pendataan ini bukan otomatis akan diangkat menjadi ASN," kata Anas.

Sebelumnya, mantan bupati Banyuwangi itu mengaku sudah menerima aspirasi dan membahas alternatif solusi penanganan tenaga non-ASN dengan asosiasi pemerintah daerah, baik APPSI, APKASI, dan APEKSI. Termasuk juga dengan forum-forum tenaga non-ASN. “Teman-teman sudah memberikan beberapa alternatif, salah satunya ada salary range untuk PPPK (egawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sesuai dengan kemampuan daerah," kata dia.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Yanuar Prihatin mengingatkan agar pemerintah melibatkan hati dan rasa empati dalam memutuskan nasib pegawai non-ASN tersebut. Dia melihat, political will pemerintah sudah kuat, apalagi presiden juga berharap persoalan tersebut segera selesai. Tapi, kata dia, political will saja tidak cukup, melainkan harus disertai kajian analisis komprehensif.

"Sehingga jangan sampai secara rasio benar, tetapi tidak secara hati nurani. Dalam pengambilan keputusan supaya ada win-win solution," kata Yanuar, Selasa (22/11). Prinsip dasarnya, kata dia, jangan sampai membuat tenaga non-ASN menderita.

Menurut politikus Fraksi PKB itu, Komisi II akan ikut mengkaji penyelesaian persoalan tersebut. Hal itu akan dilakukan di tingkat panitia khusus (Pansus) yang merupakan gabungan dari komisi di DPR. Sebab, masalah honorer berkaitan dengan banyak komisi seperti Komisi IV, VIII, dan X.

Ia menegaskan, pemerintah juga wajib melakukan kajian mendalam dari berbagai macam aspek, terutama legislasi, anggaran, dan asosiologi. Apalagi, pemerintah sudah mengusulkan tiga alternatif tersebut.

"Apapun opsinya, tetap diperlukan kajian mendalam dari berbagai macam aspek, yakni aspek legislasi, aspek anggaran dan sosiologi supaya pemerintah tidak salah dalam mengambil keputusan,” kata Yanuar. 

Laporan Hibah Penelitian, Bagaimana Hukum Syariahnya?

Saya biasa mendapatkan hibah penelitian, tetapi harus menyampaikan LPJ sebelum dana diterima.

SELENGKAPNYA

Duka untuk Cianjur

Gempa di Cianjur tidak terkait potensi gempa megathrust di selatan Jawa.

SELENGKAPNYA

Ancaman Bagi Pendurhaka

Lalu, para pendurhaka itu ditantang, di manakah pasukanmu yang bisa membelamu?

SELENGKAPNYA