Perwakilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diambil sumpahnya saat pelantikan di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/12/2021). Pelantikan 826 PNS TA 2019 dilakukan secara langsung dengan protokol kesehatan ketat. | ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/tom.

Bodetabek

Puluhan Kursi Jabatan di Pemkab Bogor Kosong

Izin pelantikan harus dilakukan lantaran Pemkab Bogor saat ini dipimpin oleh plt bupati

BOGOR -- Puluhan kursi jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kosong. Saat ini Pemkab Bogor masih menunggu izin pelantikan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari hasil seleksi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Irwan Purnawan, menyebutkan ada 59 kursi pejabat yang kosong di lingkup Pemkab Bogor. Sebanyak 59 kursi jabatan yang kosong tersebut terdiri atas tujuh jabatan pimpinan tertinggi, 17 jabatan administrasi, dan 35 jabatan pengawas.

“Itu sudah termasuk Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Kalau yang RSUD sekarang sedang menunggu izin pelantikan dari Kemendagri dari hasil seleksi. Nanti setelah itu baru ke periode berikutnya,” kata Irwan kepada Republika, Senin (24/10).

Irwan menjelaskan, izin pelantikan tersebut harus dilakukan lantaran kondisi Pemkab Bogor saat ini dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati. Dimana Plt harus meminta izin ke Kemendagri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terlebih dahulu untuk pengisian jabatan.

“Kemudian nanti baru pada saat pengisiannya kita minta izin lagi untuk pelantikannya, yang dilantik dan disampaikan oleh Gubernur. Dari provinsi, baru ke pusat, ke Kemendagri. Tahapannya seperti itu,” jelasnya.

 

 

Nanti baru pada saat pengisiannya kita minta izin lagi untuk pelantikannya, yang dilantik dan disampaikan oleh Gubernur

 

IRWAN PURNAWAN Kepala BKSDM Kabupaten Bogor
 

 

Selain pelantikan Direktur Utama RSUD, Irwan menjelaskan, untuk jabatan ASN lainnya masih dalam proses berikutnya. Menurut Iwan, hal tersebut masin menjadi Pekerjaan Rumah (PR) Pemkab Bogor.

Ketika ditanya perihal berapa lama waktu yang dibutuhkan, Irwan mengatakan, tidak ada selang waktu tertentu yang dibutuhkan. Namun Pemkab Bogor sudah memenuhi tahap yang dibutuhkan. “Yang lain berikutnya. Nanti di proses berikutnya. Nggak ada selang waktu, yang penting tahapannya dipenuhi dulu saja,” ujar Irwan.

Di samping itu, dia menjelaskan, BKPSDM Kabupaten Bogor telah melakukan konsultasi kepada pimpinan di lingkup Pemkab Bogor. Pihaknya pun telah diberi arahan untuk segera berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat. “Kita sudah dalam proses permohonan rekomendasi dari KASN,” ujarnya.

DPRD Khawatir

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengkhawatirkan banyaknya jabatan yang kosong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. "Kami menyayangkan empat calon direktur RSUD yang sudah melewati seleksi terbuka belum juga dilantik. Untuk apa ditunda-tunda yang dampaknya menghambat layanan kesehatan," ujar Rudydi Cibinong, Bogor, Ahad (23/10).

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, ada tujuh jabatan eselon II yang masih kosong. Kemudian di tingkat eselon III juga terdapat kekosongan sebanyak 17 posisi dan eselon IV sebanyak 40 posisi. Dengan demikian, secara keseluruhan ada 64 posisi jabatan yang kosong. Angka itu berbeda dengan data yang disampaikan (BKPSDM) Kabupaten Bogor, yang menyebutkan ada 59 kursi.

 
Jangan dibiarkan berlarut-larut. Berikan kesempatan yang sama kepada ASN yang memang layak menempati posisi tersebut.
RUDY SUSMANTO Ketua DPRD Bogor
 

Rudy mengatakan, jumlah tersebut tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah mengingat ada beberapa ASN yang sudah masuk batas usia pensiun. Rudy khawatir lambannya pengisian posisi strategis tersebut bisa menghambat kelancaran pelayanan kepada masyarakat dan juga menghambat pembangunan serta pembinaan karier ASN.

Untuk itu, ia meminta Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Bogor segera mengambil langkah untuk mengatasi masalah kekosongan jabatan tersebut.

"Jangan dibiarkan berlarut-larut. Berikan kesempatan yang sama kepada ASN yang memang layak menempati posisi tersebut. Jangan karena suka atau tidak suka atau kepentingan lain," kata Rudy.

photo
Sejumla anggota dewan mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/4/2020). Rapat paripurna tersebut dilakukan di dalam ruangan dan wajib memakai masker serta jaga jarak fisik untuk cegah penyebaran virus Corona (COVID-19). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/foc. - (ANTARA FOTO)

Menurutnya, pelantikan harus segera dilaksanakan untuk menepis kecurigaan adanya tarik-menarik kepentingan pihak-pihak tertentu dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Bogor. Rudy juga mengingatkan mengenai adanya aturan yang membatasi kepala daerah untuk melakukan rotasi dan mutasi jabatan ketika memasuki enam bulan menjelang selesai masa jabatan. 

Pasalnya, periode kepala daerah di Kabupaten Bogor berakhir pada akhir tahun 2023 mendatang. "Dan juga harus diingat, Januari 2024 Kabupaten Bogor akan dipimpin oleh penjabat kepala daerah dan kita baru ada bupati definitif pada April 2025," jelas dia.

Pelaksana tugas Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan khusus mengenai tertundanya pelantikan empat orang direktur RSUD masih menunggu izin tertulis dari Kementerian Dalam Negeri. "Tinggal nunggu izin tertulis dari Mendagri dan juga dari biro hukum," kata Iwan.

Saksi Ungkap Kengerian Peristiwa Paniai pada 2014

Kengerian saat terjadinya pelanggaran HAM berat di Kabupaten Paniai pada 2014.

SELENGKAPNYA

Kapolri: Meskipun Kaya, Jangan Pamer

Pakaian bermerek dan gaya hidup mewah seakan lazim bagi sejumlah anggota kepolisian.

SELENGKAPNYA

Gerindra tak Terburu-buru Putuskan Cawapres Prabowo

ia meminta semua pihak membiarkan partai politik di Indonesia saling menjalin komunikasi untuk menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024

SELENGKAPNYA