Sejumlah aktivis yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat Kemerdekaan Peradilan menunjukan tanda terima usai menyerahkan laporan pengaduan di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (21/10/2022). Pelaporan pengaduan ini menyangkut adanya dugaa | Republika/Prayogi
Aktivis yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat Kemerdekaan Peradilan melakukan laporan pengaduan di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (21/10/2022). Pelaporan pengaduan ini menyangkut adanya dugaan tindakan maladministrasi atas pemberhe | Republika/Prayogi
Sejumlah aktivis yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat Kemerdekaan Peradilan usai menyerahkan laporan pengaduan di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (21/10/2022). Pelaporan pengaduan ini menyangkut adanya dugaan tindakan maladministra | Republika/Prayogi
Aktivis yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat Kemerdekaan Peradilan melakukan laporan pengaduan di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (21/10/2022). Pelaporan pengaduan ini menyangkut adanya dugaan tindakan maladministrasi atas pemberhe | Republika/Prayogi

Peristiwa

Pengaduan Ombudsman

Upaya pemberhentian dan penggantian hakim konstitusi tersebut adalah wujud pelemahan terhadap MK

Sejumlah aktivis yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat Kemerdekaan Peradilan menunjukan tanda terima usai menyerahkan laporan pengaduan di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (21/10/2022). Pelaporan pengaduan ini menyangkut adanya dugaan tindakan maladministrasi atas pemberhentian dan penggantian hakim konstitusi Aswanto beberapa waktu lalu. Koalisi menilai, upaya pemberhentian dan penggantian hakim konstitusi tersebut adalah wujud pelemahan terhadap MK yang seharusnya independen, imparsial, dan merdeka dari intervensi cabang-cabang kekuasaan negara lainnya. Prayogi/Republika.

  ';