Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin | Republika/Thoudy Badai

Nasional

Sidang Peristiwa Paniai Dinilai Kurang Greget

Pengadilan HAM kasus Paniai bisa membuktikan dakwaan JPU secara transparan.

JAKARTA -- Wakil Ketua Komnas HAM, Amiruddin menilai Pengadilan HAM untuk peristiwa Paniai berjalan kurang greget. Hal itu disampaikannya usai menyimak sidang Paniai pada Kamis (13/10).

Agenda sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Makassar itu berupa pemeriksaan enam saksi. Dua saksi di antaranya merupakan mantan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen (Purn) TNI Franzen G. Siahaan dan Ketua Tim Terpadu Investigasi Peristiwa Paniai 2014 Komjen (Purn) Ari Dono Sukmanto.

"Komnas HAM hadir di Pengadilan HAM Makassar bertujuan mengawal proses Pengadilan HAM Peristiwa Paniai agar berjalan secara maksimal dan memastikan keadilan bagi korban melalui mekanisme yudisial," kata Amiruddin dalam keterangannya.

Amiruddin meminta majelis hakim kasus Paniai bekerja lebih keras. Hal ini agar proses penggalian kebenaran material dari peristiwa Paniai lebih maksimal.  "Berdasarkan keterangan dua saksi, yaitu mantan pangdam XVII/Cenderawasih dan Ketua Tim Investigasi Peristiwa Paniai, hakim perlu bekerja lebih keras. Terutama untuk mendalami tanggung jawab komando atas terjadinya peristiwa tersebut," ujar Amiruddin.

Amiruddin juga menyoroti peran jaksa dalam menghadirkan saksi. "Jaksa penuntut perlu lebih aktif dalam menghadirkan saksi yang sungguh-sungguh relevan dengan peristiwa. Sekaligus menunjukkan alat bukti yang kuat," kata dia.  

Amiruddin berharap penyelenggaraan pengadilan HAM kasus Paniai bisa membuktikan dakwaan JPU secara transparan sekaligus memberikan harapan keadilan kepada korban. Hal itu menurutnya hanya bisa dicapai jika semua pihak terkait bekerja keras.

PN Makassar menyidang terdakwa tunggal dalam kasus itu, Mayor Infantri Purnawirawan Isak Sattu. Isak adalah anggota militer yang menjabat perwira penghubung saat peristiwa Paniai Berdarah terjadi 2014 lalu. Isak dituding bertanggungjawab atas jatuhnya empat korban meninggal dunia, dan 21 orang lainnya luka-luka dalam peristiwa demonstrasi di Paniai.

Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Sutisna Sawati dan didampingi hakim anggota Abdul Rahman Karim, Siti Noor Laila, Robert Pasaribu dan Sofi Rahma Dewi. Tiga nama terakhir merupakan hakim adhoc HAM yang baru saja dilantik.

Di sisi lain, Pengadilan HAM di Indonesia diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Mengacu pada UU ini, Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Hingga saat ini, baru empat Pengadilan HAM yang dibentuk, yakni Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik pedas penyelenggaraan sidang kedua pengadilan HAM peristiwa Paniai 2014 di Pengadilan Negeri Makassar. Sidang tersebut dinilai Koalisi tak menunjukkan itikad profesionalitas.

Agenda sidang pada Rabu (28/9) ialah pemeriksaan saksi, namun menurut Koalisi berjalan dengan tidak optimal. Dari 12 saksi yang diminta oleh Tim Jaksa Penuntut Umum untuk diperiksa, hanya 4 saksi dengan latar belakang Anggota Kepolisian yang hadir. "Tak ada satu pun saksi dengan latar belakang warga sipil yang dihadirkan," kata Wakil Koordinator KontraS Rivanlee Anandar sebagai bagian dari Koalisi dikutip pada Jumat (30/9).

Koalisi menemukan persidangan sempat terhambat sebab salinan berkas perkara termasuk Berita Acara Pemeriksaan terhadap para saksi belum diterima oleh pihak terdakwa dan tim penasehat hukumnya. Koalisi menganggap temuan ini semakin menunjukkan tingkat keseriusan Kejaksaan Agung yang patut dipertanyakan. "Kami menilai Tim Jaksa Penuntut Umum tidak berupaya dengan optimal untuk membuktikan unsur sistematis atau meluas," Rivanlee.

Padahal hal itu menurut Koalisi menjadi unsur penting dari pasal mengenai kejahatan kemanusiaan yg diatur di Pasal 9 UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Koalisi mengamati baik dari dakwaan dan pemeriksaan saksi di sidang kedua tidak ada pembahasan komprehensif mengenai Operasi Aman Matoa V yang menjadi salah satu latar belakang peristiwa dalam Laporan Penyelidikan Komnas HAM.

"Identitas saksi yang dihadirkan yang kesemuanya adalah Anggota Kepolisian dan gagalnya Tim Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi warga sipil juga menyebabkan sidang kedua ini didominasi narasi aparat," ucap Rivanlee.

Dinamika Atmosfer dan Cuaca Ekstrem

Agar kita tidak mengalami masalah akibat peningkatan curah hujan, perlu dilakukan penataan lingkungan

SELENGKAPNYA

Kemenag Perbanyak Pembimbing Haji Perempuan

Rencana Kemenag yang akan menambah perempuan sebagai pembimbing ibadah haji disambut baik.

SELENGKAPNYA

Tangsel Kaji Pembaruan Moda Angkutan Umum

Syaiful menyebut akan menciptakan angkutan umum yang terintegrasi di Tangsel antara angkot dan BRT

SELENGKAPNYA