JAKARTA – Presiden Joko Widodo bersyukur karena Indonesia bisa mengendalikan laju inflasi di tengah berbagai gejolak global. Menurut Jokowi, itu karena Indonesia bekerja secara terperinci dalam mengendalikan inflasi. Para pemangku kepentingan juga mampu bekerja sama untuk menekan kenaikan harga barang dan jasa.

Jokowi mengeklaim, tidak ada negara lain yang bekerja sedetail Indonesia dalam mengendalikan inflasi. Pada umumnya, kata Jokowi, pengendalian inflasi hanya dilakukan secara makro oleh bank sentral. Namun, pengendalian inflasi di Tanah Air tidak hanya dilakukan secara makro, tapi juga secara mikro.

“Terkait pengendalian inflasi, enggak ada negara yang melakukan seperti kita ini. Inflasi biasanya dikendalikan dengan menaikkan suku bunga. Bank sentralnya pasti menaikkan suku bunga untuk mengerem inflasi,” ujar Jokowi saat pembukaan Investor Daily Summit 2022 di Jakarta, Selasa (11/10).

Presiden menjelaskan, pengendalian inflasi di Indonesia tidak hanya melalui kenaikan suku bunga yang menjadi kewenangan Bank Indonesia. Pemerintah mengendalikan inflasi dengan mengendalikan kenaikan harga barang dan jasa di sektor riil.

Jokowi menyebut telah mengumpulkan para pemimpin daerah hingga dua kali untuk menangani masalah inflasi. Upaya itu disebutnya akan terus dievaluasi setiap dua pekan. Pemerintah, kata dia, memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggunakan dana transfer umum sebesar 2 persen dan anggaran belanja tidak terduga untuk mengatasi inflasi di daerah masing-masing.

“Caranya? Misalnya ada kenaikan bawang merah di sebuah provinsi, Lampung, misalnya, lalu sumber bawang merah di Brebes. Karena harga bawang merah naik di Lampung, pemda bisa beli langsung di Brebes atau menutup ongkos transportasi dari Brebes ke Lampung. Itu dibebankan ke APBD,” kata Jokowi.

Setelah dikalkulasi, kata dia, anggaran yang dikeluarkan pemda untuk menutup ongkos distribusi antardaerah pun sangat murah. Dengan cara ini maka harga barang di pasaran pun merupakan harga langsung dari para petani maupun peternak.

“Ini kenapa perkiraan kenaikan inflasi karena penyesuaian BBM kemarin dihitung 6,8 persen, jatuhnya di 5,9 persen (inflasi tahunan per September 2022—Red). Karena pemda-pemda sudah mulai bergerak ke sana. Saya cek secara sampling sudah bergerak,” kata Jokowi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indonesia per September 2022 sebesar 1,17 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya (mtm) dan inflasi tahunan mencapai 5,95 persen. Merujuk data di laman Tradingeconomics, tingkat inflasi Indonesia termasuk yang terendah di negara-negara G-20. 

Inflasi di sejumlah negara G-20, misalnya Singapura tercatat sebesar 7,5 persen, Amerika Serikat 8,3 persen, Rusia 13,7 persen, dan Turki 83,45 persen. Adapun negara yang tingkat inflasinya lebih rendah dari Indonesia ialah, antara lain, Prancis (5,6 persen) dan Cina (2,5 persen).

Jokowi mengatakan, perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina memang berdampak pada kondisi perekonomian dunia karena menimbulkan ketidakpastian. Kondisi itu pun menyebabkan banyak negara mudah jatuh ke jurang inflasi jika tak berhati-hati mengelola moneter dan fiskalnya.

Kondisi global tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia yang sebelumnya diperkirakan sebesar 3 persen pada 2023, kini diperkirakan hanya tumbuh di angka 2,2 persen. “Inilah yang sering disampaikan membayar harga dari sebuah perang, yang harganya sangat mahal sekali,” ujarnya lagi.

Meski demikian, ia bersyukur pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua termasuk yang terbaik di dunia, yakni 5,44 persen. Selain itu, Indonesia mampu mengendalikan inflasi pasca-kenaikan harga BBM subsidi.

“Ini juga tetap harus kita syukuri. Karena, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, sekarang ini di Argentina sudah 83,5 persen, dengan kenaikan suku bunga sudah 3.700 basis poin. Kita inflasi 5,9 (persen) dengan perubahan suku bunga kita di 75 basis poin,” kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan, inflasi yang masih terkendali tersebut karena Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan bisa berjalan beriringan dan tak saling tumpang tindih. Ia menilai komunikasi di antara dua lembaga itu pun terjalin baik. “Ini yang saya lihat, komunikasinya baik, sehingga fiskal dan moneter itu bisa berjalan bersama-sama,” ujarnya.

Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat. Salah satunya melalui pemberian bantuan sosial berupa kompensasi kenaikan harga BBM subsidi.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan, ada tiga hal yang berpotensi membentuk the perfect storm, yang dapat memicu gelapnya perekonomian global. Hal pertama adalah inflasi yang tinggi, termasuk di antaranya kondisi inflasi terkini dari negara-negara maju.

Kedua, inflasi tinggi tersebut kemudian memaksa ekonomi terkontraksi yang berpotensi mengakibatkan suatu negara mengalami resesi. Ketiga, ketidakpastian dalam lingkup geopolitik. 

“Ketiga faktor ini yang paling menyebabkan ketidakpastian. Nah, berapa lama dan berapa besar, kita tidak tahu pasti. Tapi, bahwa ada badai dan perfect storm pasti terjadi," ujar Mahendra.

Mahendra memastikan OJK bersama industri jasa keuangan bukan hanya mencermati, memantau, apalagi menyesali kondisi global yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi. "Tapi, justru perlu melakukan pembahasan, antisipasi, untuk memitigasi, termasuk dengan apa yang dimaksud dengan langkah-langkah stress test, sehingga kita tidak panik dan tidak lengah terhadap risiko-risiko tadi," ucapnya.

Sidang kabinet 

Presiden Jokowi pada Selasa (11/10) menggelar sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden. Sidang itu membahas kondisi perekonomian global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Jokowi dalam sidang kabinet menyampaikan bahwa sudah ada 28 negara yang mengantre untuk mendapatkan bantuan dari International Monetary Fund (IMF). Sebanyak 14 negara di antaranya sudah mendapatkan bantuan dan 14 negara lainnya masih dalam proses.

“Dan tentu ini magnitude-nya lebih besar daripada krisis tahun 98, di mana krisis tahun 98 itu di beberapa negara ASEAN,” kata Airlangga saat konferensi pers seusai sidang kabinet paripurna.

Airlangga mengatakan, Presiden meminta jajarannya berhati-hati dalam memutuskan kebijakan sehingga tak menyebabkan perekonomian Indonesia jatuh, seperti yang terjadi di Inggris. “Seperti yang terjadi di Inggris, misalnya, kebijakan yang membuat poundsterling jatuh,” ujar dia.

Airlangga menyebut depresiasi nilai tukar rupiah sebesar 6 persen. Kendati demikian, depresiasi rupiah tersebut masih lebih baik jika dibandingkan dengan negara lain.