Peneliti melakukan riset medis di Laboratorium Central Universitas Padjajaran, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (19/9/2022). PT Bio Farma bersama Universitas Padjajaran menjadikan Laboratorium Central Unpad sebagai tempat pengembangan riset medis s | ANTARA FOTO/Novrian Arbi

Khazanah

Vaksin Covid Halal Buatan Lokal Diapresiasi

Percepat penahapan wajib sertifikasi halal bagi industri farmasi.

JAKARTA -- Tiga vaksin Covid-19 produksi dalam negeri dinyatakan halal. Ketiga vaksin tersebut, yakni IndoVac yang diproduksi PT Bio Farma bersama Baylor College of Medicine (BCM), InaVac produksi PT Biotis Pharmaceutical Indonesia bekerja sama dengan peneliti Universitas Airlangga, dan vaksin berplatform mRNA produksi PT Etana yang saat ini belum diberi merek dagang.

photo
Direktur Utama LPPOM MUI Muti Arintawati memberikan sambutan pada acara Refleksi 33 Tahun Perjalanan LPPOM MUI dan Peresmian Laboratorium Kimia dan Mikrobiologi di Global Halal Center, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/1/2022). Pada milad ke-33 tersebut, LPPOM MUI meresmikan laboratorium kimia dan mikrobiologi yang difasilitasi peralatan real time PCR, GC-FID, GC-MS, HPLC, ICP-MS, untuk melayani pengujian kehalalan serta pengujian dalm aspek mutu dan keamanan pangan. Republika/Putra M. Akbar - (Republika/Putra M. Akbar)

Direktur Utama Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Muti Arintawati, menjelaskan, tiga vaksin Covid-19 buatan dalam negeri tersebut dinyatakan halal oleh MUI karena telah memenuhi persyaratan kehalalan. Dari serangkaian audit kehalalan, ketiga vaksin tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan.

“Selain itu proses dan fasilitas produksi pun dijamin aspek kehalalannya,” ujar Muti kepada Republika, Kamis (29/9).

 

 

 

Proses dan fasilitas produksi pun dijamin aspek kehalalannya

 

MUTI ARINTAWATI Direktur LPPOM MUI
 

Pada prinsipnya, ia melanjutkan, vaksin yang dinyatakan halal oleh MUI telah memenuhi persyaratan kehalalan. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, tidak ada pemanfaatan bahan asal babi dalam proses pembuatannya, diproses pada fasilitas produksi yang bebas dari bahan asal babi serta menerapkan sistem yang dapat menjamin kehalalan produknya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito menyampaikan, tiga produsen vaksin Covid-19 dalam negeri telah mengantongi sertifikat halal dari LPPOM MUI setelah melalui serangkaian audit aspek kehalalan.

Hadirnya vaksin Covid-19 halal produksi dalam negeri mendapat sambutan positif dari banyak kalangan. Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah menyampaikan, penyediaan vaksin halal merupakan kewajiban pemerintah. Hal ini bentuk kepatuhan pemerintah terhadap hukum setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 31 Tahun 2022 yang mewajibkan pemerintah menggunakan vaksin halal.

"Terlebih bila vaksin halal yang dipergunakan adalah produk dalam negeri, berarti hasil penemuan dari bangsa Indonesia. Maka, selain akan semakin mempertebal kepercayaan masyarakat, juga dapat menghemat belanja pemerintah untuk membeli vaksin," kata Wakil Sekjen MUI ini.

 

 

Terlebih bila vaksin halal yang dipergunakan adalah produk dalam negeri, berarti hasil penemuan dari bangsa Indonesia

 

IKHSAN ABDULLAH Direktur Eksekutif Halal Watch
 

 

Selama ini, kata dia, seluruh vaksin yang digunakan untuk program vaksinasi Covid-19 diimpor dari berbagai negara, dan terbesar berasal dari Cina. Karena itu, kehadiran vaksin Covid-19 halal buatan dalam negeri akan semakin memperkuat minat masyarakat.

"Meski sedikit terlambat hasil penemuan ini diperkenalkan, mengingat Covid-19 trennya sudah mulai menghilang dari berbagai negara," kata katib syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini.

Ikhsan melanjutkan, sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib disertifikasi halal. Saat ini sudah masuk era mandatori (wajib) bersertifikasi halal, khususnya untuk produk makanan, minuman, dan kosmetik.

photo
Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah (kiri) memberikan keterangan saat konferensi pers di Kantor Indonesia Halal Watch, Jakarta, Rabu (6/2). Indonesia Halal Watch memberikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo terkait rencana penandatanganan MOU antara JAKIM dan BPJPH mengenai jaminan produk halal dan sertifikasi yang dinilai merugikan pengusaha dan produk-produk Indonesia. - (Republika/Putra M. Akbar)

"Bersiap-siaplah karena tahun 2023 adalah kewajiban bersertifikasi halal bagi produk vaksin dan obat-obatan. Maka, menjadi kewajiban pemerintah untuk menegakkan ketentuan ini," ujar dia.

Sambutan positif disampaikan founder sekaligus CEO Halal Corner, Aisha Maharani. Menurut Aisha, adanya vaksin Covid-19 dalam negeri tersebut merupakan bentuk upaya agar masyarakat terlindungi dari Covid-19. "Ini sebagai ikhtiar mereka dalam menjaga imunitas. Mereka tentu juga senang dan menyambut baik," ujar dia.

Selain mengupayakan jaminan halal terhadap vaksin, Aisha juga mengingatkan pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk melakukan percepatan jaminan halal terhadap industri farmasi secara luas. Sebab, berobat dengan obat yang halal juga merupakan hal wajib bagi seorang Muslim.

"Semoga di masa mendatang tersedia produk farmasi yang halal dan thayib dan kita mempunyai apotek halal seperti yang sedang dirintis oleh Malaysia," katanya.

Untuk saat ini, menurut Aisha, penyediaan obat-obatan yang telah dijamin kehalalannya perlu terus ditingkatkan. "Masih belum banyak (obat-obatan yang dijamin kehalalannya) jika dibandingkan mamin (makanan dan minuman) dan kosmetik," ujarnya.

Eropa Kian Suram

Inflasi di Eropa meningkat signifikan menjadi 9,1 persen pada Agustus 2022.

SELENGKAPNYA

Sukarno: Ini Gerakan Keblinger!

Setelah mendengar laporan itu, Presiden Sukarno memerintahkan agar gerakan G-30-S dihentikan.

SELENGKAPNYA

Kasus Soleh Solihun dan Hukum Pungli dalam Islam

Perbuatan pungli termasuk dalam dosa besar.

SELENGKAPNYA