Massa dari Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI) bersama petani dari berbagai daerah di Jawa Barat membawa hasil pertanian saat aksi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (26/9/2022). Dalam aksi yang digelar dalam ra | REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Massa dari Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI) bersama petani dari berbagai daerah di Jawa Barat membawa hasil pertanian saat aksi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (26/9/2022). Dalam aksi yang digelar dalam ra | REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Massa dari Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI) bersama petani dari berbagai daerah di Jawa Barat membawa hasil pertanian saat aksi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (26/9/2022). Dalam aksi yang digelar dalam ra | REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kiri) menerima hasil pertanian dari perwakilan petani saat aksi Hari Tani Nasional di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (26/9/2022). Dalam aksi yang digelar dalam rangka memperingati Hari Tani | REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Massa dari Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI) bersama petani dari berbagai daerah di Jawa Barat melakukan aksi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (26/9/2022). Dalam aksi yang digelar dalam rangka memperingati H | REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Massa dari Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI) bersama petani dari berbagai daerah di Jawa Barat menunjukkan hasil pertanian saat aksi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (26/9/2022). Dalam aksi yang digelar dala | REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA

Peristiwa

Aksi Hari Tani Nasional

Memberikan jaminan harga dan pasar kepada petani.

Massa dari Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI) bersama petani dari berbagai daerah di Jawa Barat melakukan aksi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (26/9/2022). Dalam aksi yang digelar dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional tersebut mereka meminta pemerintah untuk menerbitkan pergub dan perda tentang skema pembiayaan juga penetapan tanah objek reforma agraria dan perhutanan sosial di Jawa Barat, serta memberikan jaminan harga dan pasar kepada petani. Republika/Abdan Syakura

  ';