JAKARTA -- Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang tengah mengembangkan kampus yang berbasis pesantren. Hal ini sejalan dengan imbauan Kementerian Agama (Kemenag) agar perguruan tinggi serius mengembangkan kampus berbasis pesantren.

Rektor UIN Maliki Malang, Prof Zainuddin, mengatakan, ide pendirian pesantren di dalam kampus UIN Maliki sudah direalisasikan sejak masih bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang. Hingga akhirnya, menurut dia, pondok pesantren putra-putri itu sekarang dikenal sebagai Pusat Ma'had Al-Jami'ah.

“Jadi, seluruh mahasiswa baru yang jumlahnya 4.000 kurang lebih, harus tinggal di Ma'had itu minimal satu tahun untuk diberikan pendidikan yang berbasis pesantren, termasuk bi'ah lughawiyah atau lingkungan berbahasa internasional Arab-Inggris,” ujar Zainuddin kepada Republika, Selasa (20/9).

 

Seluruh mahasiswa baru yang jumlahnya 4.000 kurang lebih, harus tinggal di Ma'had itu minimal satu tahun untuk diberikan pendidikan yang berbasis pesantren

 

PROF ZAINUDDIN Rektor UIN Maliki Malang 

 

SHARE    

Saat ini, dia melanjutkan, masyarakat membutuhkan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan zaman, dan mereka menilai kampus yang terintegrasi dengan pesantren ini sebagai jawabannya. Mahasiswa yang tinggal di ma’had al-jami’ah itu disebut sebagai mahasantri.

Mahasiswa Baru UIN Malang (Ilustrasi) - (Dok IG UIN Malang)

SHARE    

“Dan ini satu-satunya pesantren di kampus yang memang sudah established, ada kiainya, ada rumah kiainya, dan ada santrinya. Jadi, ada 10 rumah kiai yang disediakan di dalam kampus itu untuk membimbing mereka,” kata Zainuddin.

Dia menjelaskan, UIN Malang sudah memiliki distingsi model pembelajaran yang terintegrasi atau attakamul al-‘Ilmy. Dengan model ini, UIN Malang harus mengintegrasikan seluruh ilmu pengetahuannya dengan Alquran dan Hadis.

“Jadi kalau misalnya mereka belajar kedokteran, belajar farmasi, mereka belajar ekonomi, belajar sosial sains yang lain sesuai dengan program studinya itu harus based on Alquran, based on perspektif Islam,” kata dia.

Untuk mengembangkan model pembelajaran yang terintegrasi tersebut, UIN Maliki juga telah membangun markaz al-lughat, yaitu pusat pengembangan bahasa internasional. Di sini, mahasiswa tidak hanya belajar bahasa Arab, tetapi juga bahasa Inggris dan Mandarin.

“Mereka itu harus menguasai bahasa internasional terutama Arab sebagai basis keilmuan Islam. Sedangkan Inggrisnya tentu adalah yang terkait dengan ilmu-ilmu yang selama ini diperoleh dari Barat,” kata Zainuddin.

Selain itu, menurut dia, UIN Maliki juga membangun markaz tahfiz Alquran, yaitu pusat penghafalan Alquran. Sejauh ini, menurut dia, sudah ribuan mahasantri yang telah menghafal Alquran 30 juz.

“Jadi, mereka yang hafal Alquran 30 juz itu sudah ada 3.700 sekian dari berbagai program studi. Tidak hanya dari fakultas tarbiyah atau syariah, tetapi juga Kedokteran, Farmasi, Saintek,” ujar dia.

“Jadi, kalau mereka hafal Alquran, mereka bisa mengaitkan ilmu-ilmu yang selama ini dipelajari dari dunia Barat itu dengan Alquran dan hadis,” kata dia.

Sejauh ini, Zainuddin menjelaskan, UIN Maliki telah bekerja sama atau melakukan MoU dengan puluhan pesantren di Jawa Timur. Bahkan, beberapa waktu lalu, MoU pesantren juga telah dilakukan sampai ke Jawa Barat.

Dalam kerja sama tersebut, santri yang hafal Alquran 30 juz akan diberikan beasiswa untuk masuk ke UIN Maliki Malang. Tidak hanya itu, UIN Maliki juga memberikan beasiswa kepada santri yang ahli membaca kitab kuning.

“Jadi, misalnya dia hafal Alfiyah atau Jurumiyah itu mereka kita beri beasiswa,” ujar Zainuddin.

Belum lama ini, UIN Maliki menjalin kerja sama dengan Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah (IAI Dalwa) Bangil, Pasuruan. Kedua lembaga ini akan melakukan kerja sama, baik di bidang pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan SDM, pemagangan mahasiswa maupun pembinaan prodi S-1, S-2, dan S-3.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/1/2022). Rapat kerja tersebut terkait perkembangan kebijakan umrah, serta membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan pembentukan panja BPIH 1443H/2022M. - (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.)

SHARE    

Sebelumnya, Wakil Menteri Agama (Wamenag) KH Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan, Kemenag sedang mengembangkan secara serius perguruan tinggi berbasis pesantren. Menurut dia, perguruan tinggi berbasis pondok pesantren amat relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Model pendidikan berasrama di mana antara santri, kiai, ustaz, dan komponen lain hidup bersama selama 24 jam dalam satu lingkungan pendidikan yang menyatu,” kata Kiai Zainut melalui pesan tertulis kepada Republika, Jumat (16/9).