Pekerja membuat replika robot di Er Studio Art, Bantul, Yogyakarta, Rabu (14/10). Pandemi Covid-19 menjadikan awal inovasi bagi Er Studio Art. Awalnya bergerak di dekorasi panggung dan seni lukis kini merambah ke pembuatan replika robot. Penjualan robot d | Wihdan Hidayat / Republika

Inovasi

Pagar Aturan Penggunaan Kecerdasan Buatan

Berbagai aturan dasar dalam implementasi AI, dibuat untuk mencegah bias yang justru akan merugikan masyarakat.

Penerapan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) telah menjadi bagian signifikan dari transformasi digital. Tapi, penerapannya tetap perlu dipagari oleh sejumlah batasan agar teknologi yang satu ini, tak berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Dikutip dari Forbes, Senin (12/9), saat ini sejumlah negara tengah merancang regulasi terkait penerapan AI. Lewat regulasi, diharapkan resiko dan bias dari penerapan kecerdasan buatan bisa lebih diminimalisasi.

Di Eropa, regulasi AI telah dirancang oleh European Commission pada April 2021. Rancangan proposal regulasi AI ini, disebut dengan Artificial Intelligence Act (AIA). AIA merupakan landasan legal pertama yang mengatur tanggung jawab perusahaan dan keadilan dalam sistem yang menerapkan AI.

Senior Vice President Tibco, perusahaan perangkat lunak intelijen bisnis yang berbasis di Palo Alto, Kalifornia, Amerika Serikat (AS), Mark Palmer menjelaskan, salah satu prinsip utama dalam AIA adalah, sistem AI harus memberdayakan manusia. Pemanfaatan teknologi ini, juga harus memungkinkan AI untuk membuat keputusan berdasarkan informasi dan mendorong hak-hak dasar.

Pada saat yang sama, pengawasan yang tepat diperlukan melalui human-in-the-loop, human-on-the-loop dan human-in-command approaches. “Artinya, pemeran utama dalam AI tetaplah manusia, mengingat tiap algoritme yang jadi landasan dalam AI merupakan algoritme yang dirancang oleh manusia. Tapi, agar tak ada bias, algoritme harus dibentuk oleh beberapa orang, sehingga algoritme yang digunakan tetap dikaji lewat beragam sudut pandang,” ujar Palmer.

Penerapan AI juga harus ditunjang oleh sinergi antara data scientists atau ilmuwan data dan decision observers atau pengamat keputusan. Dengan begitu, bias dalam AI bisa ditekan dan membuat pemanfaatan teknologi AI bisa jadi lebih efektif.

Bahkan, agar bisa lebih akurat, data scientists juga sebaiknya ditunjang oleh social scientists. Sehingga, setiap rancangan algoritme bisa tetap disesuaikan dengan sejumlah nilai-nilai sosial yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu.

Palmer juga menyarankan, agar social scientists yang bekerja sama dengan AI menguasai sejumlah ilmu. Mulai dari, soal filosofi, sejarah, psikologi dan linguistik.

Dalam kolaborasi ini, ilmuwan data akan berperan dengan data yang mereka miliki, sedangkan social scientists akan mencari celah algoritme yang perlu dilengkapi. “Pedoman yang dirancang oleh Uni Eropa ini uga mewajibkan agar sistem dalam AI harus bersifat transparan. Artinya, perancang AI perlu menetapkan proses dan prosedur seputar AI saat membuat, menilai, menyaring, menerapkan dan mengevaluasi algoritme yang digunakan dalam produksi,” kata Palmer.

Pedoman ini hadir, karena Uni Eropa menilai, tata kelola dan transparansi yang baik, dapat mempermudah kepatuhan terhadap peraturan. Termasuk juga, menciptakan budaya kepercayaan dan transparansi terkait AI.

Uni Eropa saat ini juga telah menyiapkan hukuman bagi perusahaan yang tak menerapkan pedoman dalam pemanfaatan teknologi AI tersebut. Ketidakpatuhan, akan membuat suatu institusi diwajibkan membayar denda sebesar 30 juta euro.

Dengan ketegasan itu, Uni Eropa berharap AI bisa berperan dalam menunjang bisnis yang lebih cerdas tapi tetap humanis.

Aturan Terfragmentasi

Selain Eropa, Amerika Serikat (AS) juga telah menghadirkan regulasi terkait AI. Hanya saja, saat ini regulasi itu masih mencakup negara bagian sehingga belum berlaku secara nasional.

Dikutip dari VentureBeat, beberapa negara bagian di AS yang telah mengesahkan regulasi AI di antaranya adalah Alabama. Lewat peraturan Act No 2021-344, negara bagian Alabama membentuk Council on Advanced Technology and Artificial Intelligence.

Ben Winters dari Electronics Privacy Information Center (EPIC) menjelaskan, lembaga ini dibentuk untuk meninjau dan memberi saran kepada Gubernur, badan legislatif dan pihak berkepentingan lainnya, tentang penggunaan dan pengembangan teknologi canggih dan kecerdasan buatan di Alabama. Selain itu, negara bagian tersebut juga menerbitkan regulasi Act No 2022-420 yang secara spesifik membatasi penggunaan facial recognition atau teknologi pengenalan wajah.

Di Alabama, facial recognition harus dibatasi agar AI bukan satu-satunya landasan untuk melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku kriminal. Artinya, negara bagian itu melarang penggunaan pengenal wajah untuk melakukan penangkapan atau menetapkan kemungkinan penyebab dalam investigasi kriminal.

Dengan kata lain, facial recognition hanya diperbolehkan untuk digunakan sebagai penunjang dari informasi dan bukti lain yang diperoleh secara sah. Selanjutnya, negara bagian lain yang telah menerbitkan regulasi AI adalah Kolorado. Dalam regulasi SB 22-113, negara bagian itu menekankan penggunaan data pengenal pribadi seperti facial recognition.

Regulasi itu pun jadi landasan soal pembatasan penggunaan teknologi pengenalan wajah ini, oleh lembaga pemerintah dan sekolah. Sementara itu, Illinois juga menerbitkan regulasi Public Act 102-0047 yang mengatur soal penerapan Artificial Intelligence Video Interview Act.

Lewat regulasi ini, perusahaan yang melakukan proses rekrutmen lewat AI analysis of video interview, harus menyajikan laporan kepada Department of Commerce and Economic Opportunity. “Berbagai aturan yang masih terfragmentasi di negara-negara bagian, justru mempersulit pengembangan teknologi seperti AI di masa depan. Karena, masing-masing vendor teknologi harus mengikuti aturan yang berbeda-beda, sesuai regulasi di wilayah tertentu,” kata Winters.

Menurutnya, pedoman maupun regulasi dalam penggunaan teknologi AI seharusnya dilihat secara komprehensif dan diatur secara nasional. Langkah ini perlu dilakukan untuk memastikan, sehingga penerapan AI bisa diterapkan secara komprehensif dan optimal. 

 

 
Pedoman yang dirancang oleh Uni Eropa ini uga mewajibkan agar sistem dalam AI harus bersifat transparan.
MARK PALMER, Senior Vice President Tibco, perusahaan perangkat lunak intelijen bisnis yang berbasis di Palo Alto, Kalifornia, Amerika Serikat.
 
 

 

Mengenang Penangkapan DN Aidit

Saat-saat menjelang G30S, Aidit banyak membuat pernyataan yang memanaskan situasi.

SELENGKAPNYA

Munir dan Keberaniannya

Munir belum pantas meninggal, ia berumur masih 39 tahun.

SELENGKAPNYA

Sang Ratu di Pusaran Laju Teknologi

Ratu Elizabeth menjadi salah satu tokoh yang paling banyak dijadikan meme

SELENGKAPNYA