Kondisi selepas Peristiwa Madiun 1948. | wikimedia commons

Kronik

Pemberontakan PKI dan 'Wild West' di Solo 1948

Tanggal 7 Desember, markas besar TNI mengumumkan pemberontakan PKI telah ditumpas.

H ROSIHAN ANWAR, Wartawan senior

Pada 18 September 1948 tokoh Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) Sumarsono yang pro Partai Komunis Indonesia (PKI) di bawah pimpinan Muso merebut kekuasaan di Kota Madiun dan memproklamirkan pemerintahan komunis.

Saat itu Muso, Amir Syarifuddin, Setiadjit, dan Wikana sedang berada di luar Madiun melancarkan serangkaian kampanye pidato untuk mempromosikan PKI. Buru-buru mereka kembali dan setelah berbicara dengan Sumarsono dan Kol Djokosujono terpaksa menerima tindakan Sumarsono. Muso pun tampil di depan radio Madiun menyerukan kepada rakyat supaya mendukung politik PKI.

Reaksi Soekarno-Hatta kontan. Pasukan Siliwangi, Mobiele Brigade Polisi, dan sebagian divisi Sungkono dikerahkan untuk menundukkan PKI. Tanggal 30 September batalyon Siliwangi di bawah pimpinan Letkol Sadikin merebut Madiun.

Muso tewas dalam pertempuran tanggal 31 Oktober. Tanggal 29 November, Djokosujono dan Maruto Darusman dari sekretariat jenderal PKI ditangkap, disusul dua hari kemudian oleh Amir Syarifuddin dan Suripno. Kecuali Setiadjit, Wikana, dan Sumarsono, para pemimpin top PKI lain seperti Mr Tan Ling Djie, Ir Sakirman juga ditangkap. Tanggal 7 Desember, markas besar TNI mengumumkan pemberontakan PKI telah ditumpas.

Sebagai pemimpin redaksi majalah politik Siasat di Jakarta waktu itu, kendati hubungan dengan pedalaman buruk sekali, namun saya masih dapat memperoleh sedikit informasi tentang percaturan politik di daerah Republik. Yang menarik adalah prolog Peristiwa Madiun.

 
Reaksi Soekarno-Hatta kontan. Pasukan Siliwangi, Mobiele Brigade Polisi dan sebagian divisi Sungkono dikerahkan untuk menundukkan PKI.
 
 

Pada pertengahan Juli 1948, Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang menggantikan Sayap Kiri sebagai koalisi oposisi terhadap kabinet Hatta yang dibentuk 29 Januari 1948, menyusun sebuah laporan berisi strategi kaum komunis. Laporan itu berjudul "Menginjak Tingkatan Perjuangan Militer Baru".

FDR mengakui di situ usahanya mempengaruhi pelaksanaan politik rasionalisasi TNI yang dilancarkan oleh pemerintah Hatta ternyata tidak menguntungkan FDR. Dari 20 posisi kunci dalam pimpinan pusat TNI, cuma dua posisi berada di tangan perwira pro FDR, yaitu wakil pimpinan Komando Territorial Jawa dan posisi kepala hubungan masyarakat. Kendati demikian kedudukan FDR di kalangan tentara masih cukup kuat, yakni 35 persen dari angkatan bersenjata berada di bawah kontrol FDR. 

Dalam laporan itu dinyatakan, apabila pemerintah tidak mau membentuk suatu kabinet nasional baru di mana FDR memegang pos-pos kunci, maka semua hubungan dengan pemerintah akan diputuskan dan perjuangan dilanjutkan sebagai suatu pemberontakan maupun sebagai pemerintahan tersendiri.

Persiapan untuk strategi belakangan ini terdiri dari berbagai tindakan seperti membuat daerah Madiun sebagai pertahanan gerilya terkuat untuk perjuangan jangka panjang. "Kami akan membikin Solo (Surakarta) suatu Wild West agar menarik perhatian di sana, tetapi kami harus punya pasukan terkuat di Solo sehingga kekuasaan de facto selalu ada di tangan kami,'' kata FDR.

Wild West adalah ungkapan dari Amerika abad ke-19, tatkala bagian Barat merupakan daerah koboi-koboi saling berhantam, tidak ada rule of law, yang kuat menindas yang lemah. Situasi semacam itu hendak ditimbulkan oleh kaum komunis di Solo.

Di sana terdapat Divisi ke-4 Senopati dengan komandannya Letkol Sandi yang menentang politik rasionalisasi TNI dan menolak pasukannya didemobilisasi. Divisi itu terdiri dari kurang lebih 5.000 orang, kebanyakan pasukan ABRI dan Pesindo dan merupakan andalan kekuatan FDR di Surakarta.

Pada tahun 1948, Solo merupakan kota nomor dua terbesar penduduknya di daerah pedalaman RI, yaitu 400 ribu jiwa. Madiun kota nomor tiga dengan penduduk 150 ribu jiwa, dan Yogyakarta kota nomor satu dengan penduduk 500 ribu jiwa.

photo
Wakil Presiden Mohammad Hatta saat mengawasi penumpasan Pemberontakan Madiun 1948. - (istimewa)

Sebelum Suadi, komandan Divisi ke-4 adalah Letkol Sutarto yang dibunuh bulan Agustus 1948. Siapa yang melakukannya tidak jelas, tetapi PKI mencurigai Sutarto dibunuh oleh Barisan Banteng yang dianggapnya alat Gerakan Rakyat Revolusioner (GRR) yang dipimpin oleh Tan Malaka.

Tanggal 7 September, lima perwira yang anggota komunis hilang di Surakarta. Disusul dua hari kemudian oleh lenyapnya dua perwira pro PKI. Peristiwa itu menyebabkan PKI menuduh batalyon Siliwangi di bawah pimpinan Letkol Sadikin, GRR, dan khususnya Barisan Banteng sebagai bertanggung jawab atas penculikan perwira-perwira PKI.

Tanggal 1 September pasukan Suadi menyerang markas Siliwangi, tetapi serangan itu gagal. Pada hari itu pula Pesindo menculik Dr Muwardi, kepala Barisan Banteng dan ketua GRR. Tanggal 14 September, Siliwangi memperoleh bantuan pasukan Siliwangi yang dikirim oleh Panglima Besar Sudirman dan markas ALRI diserang, mengakibatkan pasukan ALRI harus melarikan diri dari Solo.

Tanggal 15 September, Presiden Soekarno mengumumkan berlakunya keadaan darurat perang di daerah Surakarta dan mengangkat Kol Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer. 

Barisan Banteng menuntut kepada Pesindo agar mengembalikan Dr Muwardi tanggal 16 September. Hal ini tidak terjadi, sehingga Barisan Banteng bersama pasukan Siliwangi menyerang markas Pesindo yang harus melarikan diri ke bagian selatan Solo. Dr Muwardi tidak pernah muncul lagi, mungkin telah dibunuh oleh Pesindo.

 
Maafkan, tetapi sekali-kali jangan pernah lupakan.
 
 

Tanggal 17 September, Letkol Suadi setelah mengumpulkan pasukan ALRI dan Pesindo di bawah komandonya melancarkan serangan umum untuk menguasai kembali Solo, tetapi dikalahkan oleh pasukan Siliwangi. Pasukan Suadi kali ini keluar dari Solo untuk selama-lamanya. PKI dengan begitu kehilangan tempat persetumpuan militer. Solo yang dijadikan Wild West oleh komunis benar-benar menjelma sebagai tempat pertempuran.

Suadi menghilang, tetapi rupanya pada aksi militer Belanda kedua yang pecah tanggal 19 Desember 1948, dia bergabung ke dalam barisan pengawal Jenderal Sudirman. Dan dalam kedudukan itulah, saya bertemu dengan Suadi, tatkala tanggal 8 Juli 1949 bersama Letkol Soeharto saya menjumpai Sudirman di sebuah desa di Gunung Kendeng, Jawa Tengah.

Suadi kemudian bahkan diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Duta Besar RI di Ethiopia dan Australia. Ia pernah pula jadi Gubernur Lemhannas. Cerita mengenai Suadi di zaman Solo jadi Wild West luput dari perhatian orang. Seperti juga orang tidak tahu Sumarsono bertahun-tahun lamanya menyamar sebagai guru sekolah di Sumatera Utara, tatkala Probosutedjo menjadi guru Taman Siswa di sana, tapi tidak "ngah" mengenai keberadaan Sumarsono. Kini Sumarsono berdiam di Australia dan sebagai warga Australia datang ke Jakarta sebagai wisatawan.

Peristiwa Madiun September 1948 sudah banyak dilupakan orang. Perang Dingin telah berakhir. Pusat ideologi komunisme Uni Soviet ambruk. PKI dinyatakan sebagai partai terlarang. Jadi buat apalagi mengenang pemberontakan PKI di Madiun? Begitu pula apa perlunya mengorek-ngorek G-30S/PKI tahun 1965?

Tentu penalaran begitu bisa saja dipakai, tetapi sejarah adalah sejarah. Dan dari sejarah kita bisa belajar banyak. Dan dari politik ada sebuah pegangan yakni "Maafkan, tetapi sekali-kali jangan pernah lupakan."

Disadur dari Harian Republika edisi 17 September 1997

Tiga Daerah Otonomi Baru, Tiga Komando Rakyat

Meski belum ada kepengurusan partai, tiga provinsi baru di Papua sudah harus mengikuti pemilu pada 1924.

SELENGKAPNYA

Pengorbanan 40 Ribu Jiwa di Sulawesi

Mereka menjadi korban kekejaman Westerling yang dikenal sebagai peristiwa Korban 40.000 Jiwa.

SELENGKAPNYA

Raden Saleh: Sayyid, Maestro, Pemberontak

Raden Saleh mewariskan sebuah masjid mungil di Dresden, Jerman

SELENGKAPNYA