Sejumlah pelajar dan mahasiswa berunjuk rasa menolak RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2022). | ANTARA FOTO/Henry Purba

Opini

RUU Sisdiknas Kental Perubahan?

Masukan sebagai bentuk pelibatan publik yang bermakna sesuai UU sangat diperlukan.

HENDARMAN, Analis Kebijakan Ahli Utama pada Kemendikbudristek

Pro-kontra terhadap RUU Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) menjadi diskursus berbagai pemangku kepentingan. Arguementasi masing-masing berbasis teori dan fakta logis. Ada pandangan penyusunan RUU tak mengikuti prosedur legal dan pelibatan kelompok eksklusif yang kecil bernuansa “tebang pilih”.

Terkait pendidikan, dialektika yang sering digunakan becermin pengalaman negara-negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Organisasi ini menghimpun negara di dunia yang memiliki kerja sama dan pembangunan ekonomi.

Bahkan argumentasi gaji guru kita, cenderung dipaksa mengikuti skema di negara OECD. Padahal, tingkat ekonomi mereka sangat jauh di atas Indonesia. Apakah sistem pendidikan di negara OECD stagnan?

Sebuah dokumen berjudul “Education for the future - Promoting changes and policies: the way forward” menjelaskan perubahan sistem pendidikan di negara OECD merupakan keniscayaan. Ada sejumlah faktor yang memengaruhi perubahan.

 
Bahkan argumentasi gaji guru kita, cenderung dipaksa mengikuti skema di negara OECD. Padahal, tingkat ekonomi mereka sangat jauh di atas Indonesia.
 
 

Misalnya, pertumbuhan ekonomi yang didorong berbagai inovasi. Negara OECD mengubah sistem pendidikan dengan strategi inovasi agar sekolah dan perguruan tinggi mampu mengantisipasi inovasi digital dan automatisasi.

Perubahan untuk memastikan SDM mereka siap menghadapi perubahan global yang susah diprediksi, kompleks, dan tak beraturan. Pertanyaannya, apakah UU Sisdiknas yang sudah berusia 19 tahun tak boleh diubah dan terkesan terburu-buru?

Apakah perubahan mewarnai draf RUU Sisdiknas lantaran menggabungkan berbagai UU terkait pendidikan (omnibus law), sehingga lebih mudah dipahami dan lebih komprehensif?

Sebelum dan Sekarang

Harus dipahami, perubahan adalah keniscayaan. Pertanyaannya, apakah dapat dibuktikan draf RUU Sisdiknas ini mengandung perubahan? Apabila dicermati, terdapat sejumlah perubahan filosofis.

Pertama, terkait wajib belajar. Sekarang berlaku pendidikan dasar 9 tahun, beberapa daerah mengubah menjadi pendidikan menengah. Sayangnya, tanpa memastikan ketercukupan kualitas pendidikan dasar.

 
Kedua, kejelasan pendanaan wajib belajar. Selama ini satuan pendidikan negeri sering mengalami kendala dan kekhawatiran apabila masyarakat ingin berkontribusi secara sukarela.
 
 

Draf RUU meluaskan wajib belajar menjadi 13 tahun dimulai dari 10 tahun pendidikan dasar (prasekolah dan kelas 1-9), diikuti tiga tahun pendidikan menengah. Perluasan dilakukan bertahap pada daerah, hanya yang kualitas pendidikan dasarnya memenuhi standar.

Kedua, kejelasan pendanaan wajib belajar. Selama ini satuan pendidikan negeri sering mengalami kendala dan kekhawatiran apabila masyarakat ingin berkontribusi secara sukarela. Dalam RUU ini, pemerintah mendanai penyelenggaraan wajib belajar.

Pungutan tak perlu dilakukan satuan pendidikan negeri tetapi  masyarakat boleh berkontribusi sukarela dan tidak mengikat. Ketiga, sekarang pendidikan Pancasila bukan muatan maupun mata pelajaran (mapel) wajib di kurikulum pendidikan dasar dan menengah.

RUU ini menjadikan pendidikan Pancasila mapel wajib bersama pendidikan agama dan bahasa Indonesia. Selain itu, muatan wajib termasuk matematika, IPA, IPS, seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kecakapan hidup, dan muatan lokal.

Keempat, penghasilan lebih layak bagi guru dan dosen. Sebelumnya, hanya guru dan dosen bersertifikasi yang berhak  mendapatkan tunjangan profesi.

 
RUU ini menjadikan pendidikan Pancasila mapel wajib bersama pendidikan agama dan bahasa Indonesia.
 
 

RUU ini memungkinkan guru dan dosen yang sudah mengajar tetapi belum memiliki sertifikat pendidik, berhak langsung mendapatkan penghasilan layak. Juga, guru dan dosen ASN berhak mendapatkan penghasilan layak sesuai UU ASN.

Guru dan dosen non-ASN berhak memperoleh penghasilan layak sesuai UU Ketenagakerjaan. Keempat perubahan itu minimal menunjukkan pemerintah cenderung mau mendengar dan  akomodatif terhadap tuntutan masyarakat.  

Perubahan-perubahan tersebut pastinya memiliki implikasi besar terhadap anggaran. Pemerintah tampaknya telah mengalkulasinya.

Pelibatan publik

RUU ini masih berupa draf. Tampaknya, masih harus melalui proses cukup panjang, sebelum disahkan menjadi UU. Kekhawatiran draf otomatis disahkan tanpa pelibatakan publik sudah pasti tak dimungkinkan secara regulasi.

Bahkan dalam proses, bukan tak mungkin menyebabkan perubahan total terhadap draf. Masukan sebagai bentuk pelibatan publik yang bermakna sesuai UU sangat diperlukan. Itu juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dan pembahasan RUU.

 
Bahkan dalam proses, bukan tak mungkin menyebabkan perubahan total terhadap draf. Masukan sebagai bentuk pelibatan publik yang bermakna sesuai UU sangat diperlukan.
 
 

Berbagai pemangku kepentingan masih memiliki kesempatan dan waktu mengakses serta menyumbangkan pemikiran sebelum pengesahan RUU sebagai UU.

Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, beberapa kali diubah terakhir dengan UU  Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ada lima tahap dalam pembentukan UU.

Kelima tahap itu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. 

Pengorbanan 40 Ribu Jiwa di Sulawesi

Mereka menjadi korban kekejaman Westerling yang dikenal sebagai peristiwa Korban 40.000 Jiwa.

SELENGKAPNYA

Raden Saleh: Sayyid, Maestro, Pemberontak

Raden Saleh mewariskan sebuah masjid mungil di Dresden, Jerman

SELENGKAPNYA

Kecelakan Maut Akibat Kelalaian Sistemik

Sejauh ini, dalam banyak kasus kecelakaan hanya pengemudi yang dijadikan tersangka utama.

SELENGKAPNYA