BALI – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) segera melakukan audit untuk memastikan kebenaran dugaan kebocoran 1,3 miliar data pendaftaran kartu SIM telepon Indonesia. Kabar kebocoran sebanyak 1,3 miliar data pendaftaran kartu SIM telepon Indonesia beredar di media sosial pada Kamis (1/9) kemarin pagi.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kemenkominfo akan melakukan audit untuk mengetahui status data itu. “Tindak lanjutnya nanti akan kami periksa dulu. Ya, ada aturannya. Ikuti aturannya, jangan keluar dari aturannya,” kata dia di Nusa Dua, Bali, Kamis (1/9).

Kemenkominfo juga telah mengeluarkan pernyataan tertulis bahwa sedang melakukan penelusuran lebih lanjut terkait sumber data dan hal-hal lain terkait dengan dugaan kebocoran data tersebut. Kemenkominfo juga membantah jika dugaan kebocoran data berasal dari internalnya.

Informasi awal dari akun yang mengungkap dugaan kebocoran data kartu SIM menyebutkan bahwa data yang dijual mulai dari NIK, nomor telepon, nama penyedia layanan dan tanggal pendaftaran didapat dari Kemenkominfo. Hasil penelusuran internal, Kemenkominfo menyatakan, tidak memiliki aplikasi untuk menampung data registrasi prabayar dan pascabayar.

"Sehubungan dengan informasi yang beredar terkait dengan dugaan kebocoran data kartu prabayar, berdasarkan pengamatan atas penggalan data yang disebarkan oleh akun Bjorka, dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berasal dari Kementerian Kominfo," kata Kemenkominfo dalam siaran persnya.

Dugaan kebocoran ini muncul pertama kali melalui unggahan Twitter oleh akun bernama Muh Rifqi Priyo S @SRifqi yang menyebut 1,3 miliar data pendaftaran kartu SIM Indonesia bocor mulai dari NIK, nomor telepon, nama penyedia layanan dan tanggal pendaftaran.

Dalam unggahan tersebut, dia juga menyertakan tangkapan layar akun Bjorka sebagai penjual data. Menurutnya, penjual menyatakan data didapatkan dari Kemenkominfo RI.

Gambar tangkapan layar juga menampilkan rincian jumlah data yang bocor, termasuk besaran kapasitas data hingga harga data yang dipatok 50 ribu dolar AS. "1,3 miliar data pendaftaran kartu SIM telepon Indonesia bocor! Data pendaftaran meliputi NIK, nomor telepon, nama penyedia (provider), dan tanggal pendaftaran. Penjual menyatakan bahwa data ini didapatkan dari Kominfo RI," tulis akun tersebut.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.