Pedagang memilah telur di gerainya di pasar tradisional Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (26/8/2022). Harga telur mengalami lonjakan belakangan. | Republika/Thoudy Badai

Teraju

Inflasi dan Profit yang Tergerus

Pemerintah menghadapi dilema menaikkan harga BBM atau tergerusnya profit harga komoditas global.

OLEH AGUNG P VAZZA

Kalau ada berita yang paling ditunggu-tunggu dalam waktu dekat ke depan, maka pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mungkin jadi yang utama. Sejak beberapa pekan lalu, pemerintah sudah memberikan sinyal bakal ada kenaikan BBM.

Bahkan, sudah pula menyiapkan opsi terkait tingginya konsumsi dan harga, yaitu menaikkan anggaran subsidi energi, mengendalikan konsumsi bahan bakar terutama Pertalite dan Solar, dan menaikkan harga. 

Ketiga opsi tersebut jelas bukan pilihan yang mengenakkan. Penambahan anggaran subsidi, jika harga tidak dinaikkan, butuh tambahan anggaran subsidi Rp 195,6 triliun dari anggaran sebelumnya yang mencapai Rp 502 triliun. Sehingga anggaran subsidi dan kompensasi membengkak menjadi Rp 698 triliun.

Ini jelas semakin membebani anggaran belanja negara bahkan sampai tahun anggaran 2023. Sebaliknya, jika harga dinaikkan, bisa dipastikan membuat inflasi semakin tinggi. Sedangkan opsi pengendalian konsumsi bahan bakar bersubsidi juga masih menjadi perdebatan terkait mekanismenya.

Sampai akhir pekan lalu, pemerintah memang belum memutuskan opsi apa yang diambil meski tetap membuka peluang pula untuk mengkombinasikan ketiga opsi tersebut. Pastinya, terlepas dari opsi yang bakal diambil, tekanan inflasi terus meninggi.

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, bahkan saat pemerintah masih menahan harga bahan bakar tertentu, tren kenaikan inflasi terus terjadi. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juli tercatat 4,94 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan sebelumnya sebesar 4,35 persen.

Inflasi pangan (volatile) bergerak mencapai 11,47 persen. Inflasi harga yang diatur pemerintah (administered) mencapai 6,51 persen. Sementara, inflasi inti sebagai acuan kebijakan suku bunga, juga merangkak naik, sampai Juli lalu 2,5 persen secara tahunan, kini 2,86 persen.

Laju inflasi tersebut tentunya belum memperhitungkan besaran kenaikan harga bahan bakar yang sedang disiapkan pemerintah. Di luar itu, BI memperkirakan ke depan tekanan inflasi tetap meningkat, didorong tingginya harga energi dan pangan global, serta kesenjangan pasokan.

Inflasi inti dan ekspektasi inflasi diprakirakan berisiko meningkat akibat kenaikan harga bahan bakar nonsubsidi dan inflasi volatile food, serta semakin menguatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan. BI memperkirakan inflasi hingga akhir tahun ini dan tahun depan diperkirakan berada di atas perkiraan sebesar empat persen.

Menghadapi tekanan-tekanan dan prakiraan tingginya inflasi, BI berupaya mengantisipasi lebih dulu. Setelah cukup lama menahan suku bunga, BI akhirnya menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps ke level 3,75 persen. Langkah ini menandakan BI mulai meninggalkan suku bunga terendah sepanjang sejarah yang telah dipertahankan selama 17 bulan berturut-turut. 

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 22-23 Agustus 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 7 days reverse repo rate 25 bps menjadi 3,75 persen," ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers hasil Rapat Dewan Gubernur bulan Agustus 2022, Selasa (23/8) pekan lalu.

Suku bunga fasilitas simpanan alias deposito facility naik menjadi tiga persen, dan bunga pinjaman atau lending facility naik menjadi 4,5 persen. Keputusan BI menaikan suku bunga acuan diambil di tengah rencana kenaikan BBM tersebut pastinya bukan tanpa alasan.

Menurut Perry, keputusan kenaikan suku bunga merupakan langkah preventif dan forward looking, mengingat adanya risiko kenaikan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat tren kenaikan harga bahan bakar nonsubsidi dan pangan. "Kebijakan ini juga bertujuan menguatkan stabilitas nilai tukar rupiah karena ketidakpastian pasar global masih tinggi," jelas Perry.

photo
Pedagang telur ayam ras menunggu pembeli di Pasar Pabaeng-Baeng, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (30/8/2022). Pedagang setempat mengatakan harga telur ayam ras di daerah itu mencapai Rp 50 ribu-Rp 60 ribu per rak tergantung ukuran telurnya, lebih tinggi 25 persen dari harga normal. - (ANTARA FOTO/Arnas Padda)

Keuntungan Tergerus

Meski di dalam negeri, perbaikan ekonomi berlanjut yang terindikasi dari pertumbuhan ekonomi Kuartal II tahun ini sebesar 5,44 persen secara tahunan, lebih tinggi dibanding kuartal sebelumnya. Perbaikan ekonomi nasional juga tercermin pada perbaikan pertumbuhan hampir seluruh lapangan usaha. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor tetap positif di tengah melambatnya perkeonomian global. 

Begitupun, volume perdagangan dunia diperkirakan lebih rendah seiring perlambatan ekonomi dunia. Hal ini membuat ketidakpastian di pasar keuangan global masih tinggi. Perry menjelaskan, perekonomian global diperkirakan tumbuh lebih rendah dibandingkan prediksi sebelumnya dengan risiko stagflasi yang meningkat.

Amerika Serikat dan Cina, dua perekonomian terbesar sudah menunjukkan tanda-tanda perlambatan, sedangkan tekanan inflasi global terus meningkat. Kondisi tersebut, menurut dia, menyebabkan aliran modal asing masuk masih terbatas dan menekan nilai tukar di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dijelaskan nilai tukar pada 22 Agustus 2022 menguat secara rerata sebesar 0,94 persen. Namun, dibanding posisi akhir Juli 2022 terdepresiasi 0,37 persen (ptp). Sedangkan sampai 22 Agustus 2022, nilai tukar rupiah terdepresiasi 4,27 persen (ytd) dibanding level akhir 2021.

Sedangkan posisi cadangan devisa, sampai akhir Juli lalu, tercatat mencapai 132,2 miliar dolar AS, atau setara pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada 2022 diprakirakan tetap terjaga dengan transaksi berjalan dalam kisaran surplus 0,3 persen sampai dengan defisit 0,5 persen dari produk domestik bruto (PDB), terutama ditopang harga komoditas global yang tetap tinggi, serta didukung kinerja penanaman modal asing (PMA) yang tetap kuat sejalan dengan iklim investasi dalam negeri yang terjaga. Dengan perkembangan tersebut, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2022 bias ke atas dalam kisaran sekitar 4,5 persen hingga 5,3 persen. 

Data-data indikator perekonomian Indonesia tersebut mungkin memang masih mencerminkan pertumbuhan positif ekonomi Indonesia. Tingginya pendapatan harus diakui cukup mendukung anggaran pemerintah, namun pertambahan subsidi bahan bakar bisa berdampak pada melebarnya defisit anggaran sekaligus mempersempit belanja produktif seperti infrastruktur atau investasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam konferensi pers 'Tindak Lanjut Hasil Rakor Kemenko Perekonomian terkait kebijakan Subsidi BBM' di Jakarta, Jumat (26/8) mengungkapkan kemungkinan serupa. Dijelaskannya, berdasarkan Perpres 98/2022, postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sudah mengakomodasi kenaikan harga komoditas global selain minyak.

Kenaikan ini memang menambah pendapatan negara sekitar Rp 420 triliun menjadi di kisaran Rp 2.266 triliun. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga bertambah dari Rp 146 triliun menjadi Rp481,6 triliun.

"Di sisi pendapatan memang baik, tapi di sisi lain, belanja subsidi naik. Penerimaan negara yang bertambah Rp420 triliun pun, kita pakai semua untuk subsidi, untuk energi (Pertalite, solar dan LPG 3 kg, dan listrik) itu tak mencukupi. Seluruh windfall profit dipakai semuanya, tidak akan mencukupi karena akan habis," ujarnya.

Ini berarti, keuntungan negara dari kenaikan harga komoditas global sulit digunakan untuk pembangunan yang bersifat produktif. Selain itu, menyulitkan pula upaya pemerintah menyehatkan APBN dan mengembalikan defisit ke level tiga persen dari PDB, setelah penyesuaian menghadapi gelombang pandemi.

Seluruh paparan terkait tekanan inflasi dan rencana atau opsi terkait konsumsi dan harga bahan bakar bersubidi, cukup menggambarkan upaya kuat bank sentral dan pemerintah bersiap menghadang tekanan inflasi, baik secara eksternal maupun domestik. Bank sentral memang sudah lebih dulu memasang kuda-kuda menghadapi badai inflasi dengan menaikkan suku bunga acuan.

Di sisi lain, pemerintah agaknya menghadapi pilihan sulit. Menaikkan harga bahan bakar guna mengurangi subsidi bakal juga berdampak langsung pada inflasi. Tidak menaikkan bahan bakar, anggaran subsidi membengkak dan menggerus keuntungan dari tingginya harga komoditas global. Dalam kondisi ini, selayaknya kepentingan masyarakat luas menjadi pedoman utama. Bukan kepentingan politis.

Pemerintah Mulai Salurkan BLT BBM

Jokowi berharap BLT yang diberikan pemerintah dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat.

SELENGKAPNYA

Mengharap Pengganti Subsidi BBM

Survei BPS, 80 persen penikmat subsidi BBM justru dari keluarga mampu.

SELENGKAPNYA

Duduk Perkara Subsidi (Termasuk Kompensasi) BBM

Meskipun (dana) kompensasi diterima oleh Pertamina dan PLN, tapi penerima manfaat akhir tetap masyarakat. Masyarakat, pada akhirnya, dapat membeli BBM dan listrik pada harga di bawah keekonomiannya.

SELENGKAPNYA