Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Lampung Heryandi (kiri) berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/8/2022). | ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

Kabar Utama

KPK Minta Jalur Mandiri Dibuat Bersih

Desakan agar penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri dievaluasi datang dari mahasiswa hingga legislator.

JAKARTA – Penangkapan rektor Universitas Lampung (Unila) dinilai bisa menjadi momentum perbaikan penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN), khususnya jalur mandiri. KPK berharap Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) membuat sistem rekrutmen tanpa celah potensi korupsi.

Namun, Kemendikbudristek bungkam ketika dimintai tanggapan terkait hal ini. “Mudah-mudahan saja Kemendikbudristek juga betul-betul merasakan (penangkapan rektor Unila) ini sebagai sebuah pukulan yang sangat mencederai. Sehingga dari internal mereka sendiri akan berupaya bagaimana membuat sistem rekrutmen yang bisa bersih (dari potensi korupsi),” kata Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto, Kamis (25/8).

Mendikbudristek Nadiem Makarim sebelumnya menyatakan sedang melakukan investigasi internal kasus dugaan suap rektor Unila. Ia juga akan menginvestigasi sistem penerimaan mahasiswa baru (PMB) jalur mandiri di seluruh PTN di Tanah Air.

“Bagaimana cara-cara sistemik yang bisa kita lakukan nanti ke depannya untuk lebih mengeliminasi atau meminimalisir kejadian-kejadian seperti ini,” ujar Nadiem.

Republika mencoba menghubungi pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Ditjen Dikti dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud terkait evaluasi dan perkembangan investigasi. Namun, tidak satu pun pihak yang dihubungi tersebut meresponsnya.

photo
Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Lampung Heryandi (kanan) berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/8/2022). Heryandi menjalani pemeriksaan lanjutan kasus suap terkait penerimaan calon mahasiswa baru pada Universitas Lampung tahun 2022. - (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

Juru Bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri, mengatakan, KPK telah memberikan rekomendasi dan surat edaran KPK tanggal 29 Maret 2022 tentang Penyempurnaan Tata Kelola Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri S1 Perguruan Tinggi Negeri. Melalui surat rekomendasi tersebut, KPK sudah mempunyai kajian mengenai potensi yang dapat terjadi dalam proses PMB jalur mandiri.

Dia mengatakan, salah satu kajian yang tertuang dalam surat itu adalah mengenai alur dan metode seleksi calon mahasiswa. Bahkan, kata Ali, lembaga antirasuah ini juga telah memberikan berbagai rekomendasi terkait PMB jalur mandiri. Di antaranya seperti rencana jumlah mahasiswa yang akan diterima melalui jalur ini, ada indikator atau kriteria kuantitatif yang akan digunakan untuk menentukan calon mahasiswa yang bakal diterima, serta metode dan alur seleksi calon mahasiswa.

“Tentu ini berdasarkan kajian yang kemudian ada banyak laporan yang masuk ke KPK terkait dengan bagaimana pelaksanaan dari PMB melalui jalur mandiri ini. Artinya, sudah ada upaya-upaya pencegahan yang kemudian KPK lakukan. Sehingga upaya penindakan adalah upaya terakhir,” ujar dia.

Desakan agar PMB jalur mandiri dievaluasi juga datang dari berbagai pihak, dari mahasiswa hingga legislator. Komisi X DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Perguruan Tinggi sebagai respons atas tertangkapnya rektor Unila terkait dugaan suap dalam PMB jalur mandiri. “Nanti Komisi X akan mengupas tuntas tidak hanya PMB, tapi semua sisi penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. Alhamdulillah sudah terbentuk Panja Perguruan Tinggi,” ujar Wakil Ketua Komisi X, Abdul Fikri.

Terkait wacana penghapusan seleksi PMB jalur mandiri, Fikri mengaku hanya sepakat sampai diperlukannya evaluasi dalam waktu dekat terhadap jalur tersebut. Menurut dia, langkah selanjutnya baru dapat diambil setelah proses evaluasi menyeluruh serta komprehensif dilakukan dan kemudian didapatkan hasil yang proporsional. “Saya nggak mau spekulasi (jalur mandiri ditutup atau tidak),” ujar dia.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf sebelumnya menyatakan, seleksi jalur mandiri lebih baik dihapus agar tak terjadi lobi-lobi di bawah tangan. Sebagai gantinya, agar transparan, Dede mengusulkan dapat dilakukan tes seleksi resmi dengan biaya semester progresif yang jelas dan terukur.

“Baiknya jalur mandiri di negeri itu hapus saja. Perlu juga ditinjau ulang soal perguruan tinggi berbadan hukum (PTN-BH) yang akibatnya membuat PTN berlomba-lomba buka jalur mandiri untuk bisa membiayai sendiri,” ujar dia.

Rp 2,5 miliar

KPK melakukan penggeledahan rumah rektor Unila nonaktif, Karomani (KRM), dan beberapa pihak terkait kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru di Unila. Dari empat rumah yang digeledah itu, tim penyidik menyita barang bukti berupa uang tunai dengan total mencapai Rp 2,5 miliar. Uang tunai yang ditemukan itu dalam pecahan rupiah, dolar Singapura, dan Euro.

photo
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kedua kiri) didampingi Direktur Penyidikan Asep Guntur Rahayu (kedua kanan), Plt Juru Bicara Ali Fikri (kanan) dan Inspektur Investigasi Inspektorat Kemendikbud, Lindung Saut Maruli Sirait menyampaikan konferensi pers hasil kegiatan tangkap tangan suap jalur mandiri di Unila di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Ahad (21/8/2022). - (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.)

“Jumlah uang cash yang ditemukan pada proses penggeledahan di rumah kediaman tersangka KRM dimaksud dan juga pihak terkait lainnya, tim penyidik berhasil mengamankan uang tunai yang jumlah totalnya senilai Rp 2,5 miliar," kata Juru Bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri.

Selain uang tunai, lanjut dia, KPK juga mengamankan barang bukti lainnya yang diduga berkaitan dengan dugaan suap. Antara lain, yakni dokumen dan barang bukti elektronik. Ali menyebut, seluruh barang bukti yang ditemukan langsung disita penyidik untuk selanjutnya dilakukan analisis.

KPK juga sebelumnya telah melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Unila pada Selasa (23/8). Antara lain tim penyidik menggeledah kantor Fakultas Kedokteran, kantor Fakultas Hukum, serta kantor Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Dari penggeledahan itu, tim penyidik menemukan barang bukti terkait kasus dugaan suap yang menjerat Rektor Unila, Karomani dan beberapa pihak lainnya. Di antaranya berupa dokumen dan data elektronik.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait penerimaan calon mahasiswa baru pada Unila tahun 2022. Empat tersangka tersebut, yakni rektor Unila nonaktif Karomani (KRM), Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi (HY), Ketua Senat Unila Muhammad Basri (MB), dan Andi Desfiandi (AD).

Sebagai tersangka penerima, yakni Karomani, Heryandi (HY), dan Muhammad Basri (MB). Sedangkan tersangka pemberi suap ialah Andi Desfiandi (AD) selaku pihak swasta.

Rektor Universitas Airlangga (Unair) Mohammad Nasih menilai, terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingungan kampus bukan persoalan sistem. Menurut Nasih, sebagus apapun sistem yang disiapkan, jika yang mengelola sistem tidak berintegritas, peluang untuk melakukan kecurangan tetap besar.

“Kalau manusianya, integritasnya tidak bagus, peluang untuk melakukan kecurangan akan tetap terjadi. Faktor integritas harus menjadi perhatian utama,” kata Nasih.

Mahasiswa Desak Skema Jalur Mandiri Diubah

Jalur mandiri juga harus bisa dinikmati oleh mereka yang tidak memiliki materi berlimpah.

SELENGKAPNYA

Kuota Jalur Mandiri Harus Adil

Nadiem berjanji akan menginvestigasi jalur mandiri di seluruh PTN di Tanah Air.

SELENGKAPNYA

Dugaan Suap Coreng Dunia Pendidikan

Rektor Unila diduga telah menerima suap sekitar Rp 5 miliar.

SELENGKAPNYA