Sejumlah pengendara sepeda motor antre untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina Riau, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (25/8/2022). | REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA

Kabar Utama

OPEC akan Pangkas Produksi, Harga Minyak Melonjak

Kenaikan harga minyak meningkatkan kekhawatiran mengetatnya pasokan di pasar.

SINGAPURA – Harga minyak mentah Brent dan US West Texas Intermediate mencapai angka tertingginya dalam tiga pekan terakhir. Kenaikan harga minyak mentah dunia ini terjadi setelah menteri energi Arab Saudi mengumumkan negara-negara produsen dan sekutunya yang dikenal OPEC+ berencana memangkas produksi.

Kenaikan harga minyak meningkatkan kekhawatiran mengetatnya pasokan di pasar ketika di saat bersamaan ekspor minyak dari Rusia masih terganggu. Pada Kamis (25/8), harga minyak mentah Brent naik 45 sen atau 0,4 persen menjadi 101,67 dolar AS per barel. Sementara minyak mentah US West Texas Intermediate naik 32 sen atau 0,3 persen menjadi 95,21 dolar AS per barel.

“Harga minyak mentah Brent rebound di atas 100 dolar per barel usai pejabat Arab Saudi menunjukkan kesediaan untuk mempertahankan harga melalui pemotongan produksi OPEC+ bila diperlukan,” kata analis Citi dalam catatannya, seperti dilansir Reuters, Kamis (25/8).

Di sisi lain, pembicaraan kesepakatan program nuklir Iran masih mengalami kebuntuan. Hal tersebut mengakibatkan ekspor minyak dari Iran masih dipertanyakan. Perundingan antara Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Iran untuk mengaktifkan kembali perundingan nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) saat ini masih berjalan. Iran mengatakan telah menerima respons dari AS pada teks ‘final’ Uni Eropa untuk memulai kembali JCPOA.

photo
Sejumlah pengendara sepeda motor antre untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina Riau, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (25/8/2022). - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

Analis dari ANZ Daniel Hynes dan Soni Kumari mengatakan, kesepakatan JCPOA akan berdampak pada sentimen pasar dan turunnya harga minyak dalam jangka pendek. Sebab, kesepakatan itu meningkatkan prospek masuknya satu juta barel minyak Iran per hari ke pasar.

“Namun pasar akan tetap ketat sebab kesepakatan itu tidak akan memenuhi kekosongan pasokan dari Rusia dan pemulihan permintaan yang sedang terjadi,” kata mereka.

Di sisi lain, perusahaan minyak Inggris, BP menyatakan telah menutup sejumlah unitnya di kilang minyak Whiting di Indiana, Amerika Serikat. Kilang yang memproduksi 430 ribu barel per hari itu mengalami kebakaran listrik. Dalam pernyataan tertulis perusahaan itu, api berhasil dipadamkan dan sedang menimbang kapan unit-unit yang terdampak dapat mulai beroperasi kembali. Turunnya pasokan dan produksi minyak mentah AS juga berdampak pada harga.

Selama satu pekan sampai 19 Agustus, persediaan minyak menjadi menjadi 421,7 juta barel atau turun 3,3 juta barel. Penurunan ini lebih curam dibandingkan prediksi para analis dalam jajak pendapat Reuters, di mana para pengamat memprediksi penurunan hanya sekitar 933 ribu barel.

Tingginya harga minyak mentah dunia ini menjadi salah satu legitimasi Pemerintah Indonesia terkait rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri. Subsidi untuk bensin jenis Pertalite dan solar saat ini dianggap sudah terlalu besar dan membebani keuangan negara.

Namun, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin memastikan hingga saat ini pemerintah masih mencari solusi terkait kebijakan BBM bersubsidi. Pemerintah, kata Wapres, masih mempertimbangkan berbagai opsi sebelum memutuskan apakah akan menaikkan harga BBM atau tidak. “Tunggu saja mudah-mudahan nanti ada solusi buat masyarakat, buat pemerintah, buat bangsa dan negara,” kata Ma’ruf.

Wapres menjelaskan, berbagai opsi itu antara lain, menaikkan harga BBM atau membatasi jumlah BBM bersubsidi hingga menambah jumlah subsidi untuk BBM. Sebab, saat ini kenaikan harga minyak dunia telah berdampak dengan semakin besarnya jumlah subsidi untuk BBM.

Menurut Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah ini, jumlah subsidi yang ditetapkan pada awal penganggaran masih mengacu pada harga sebelum BBM naik. Karena itu, berbagai opsi dimatangkan agar subsidi BBM tetap berkelanjutan, tetapi tidak mengganggu APBN.

“Dan sekarang sudah naik, yang akan datang juga akan naik, bagaimana supaya subsidi ini berkelanjutan. Sebab kalau ini harus ditambah lagi, ini akan mengganggu APBN tentu, akan mengganggu anggaran belanja,” kata dia.

photo
Sejumlah pengendara sepeda motor antre untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina Riau, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (25/8/2022). - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana kenaikan harga BBM masih diperdalam. Selain itu, Presiden Jokowi menginstruksikan agar pemerintah juga memperdalam bantuan sosial. Bantuan sosial ini disiapkan untuk meredam dampak yang dirasakan masyarakat jika harga BBM dinaikkan. “Bansosnya diminta untuk diperdalam, anggarannya dari mana, programnya seperti apa,” ujar dia.

Berdasarkan laporan PT Pertamina sampai Juli 2022, BBM bersubsidi jenis Pertalite telah mencapai angka 16,8 juta kiloliter (kl) atau setara dengan 73,04 persen dari total kuota yang ditetapkan sebesar 23 juta kl. Saat ini, kuota Pertalite hanya tersisa enam juta kl yang disepakati hingga akhir 2022. Pemerintah memperkirakan jumlah Pertalite tersebut akan habis pada Oktober 2022, sehingga perlu adanya tambahan volume BBM subsidi, termasuk untuk solar.

Sementara itu, BBM bersubsidi solar yang sudah tersalurkan sebanyak 9,9 juta kl, padahal total kuota solar sepanjang tahun ini adalah sebanyak 14,9 juta kl. Pada 2022, pemerintah mematok subsidi energi sebesar Rp 502,4 triliun untuk menutup selisih harga keekonomian bahan bakar minyak, gas, dan listrik yang disalurkan oleh Pertamina dan PT PLN kepada masyarakat.

“Dulu kita (pemerintah dan DPR) sudah memutuskan menambah kuota untuk Pertalite tambah 5 juta kiloliter, sehingga total menjadi 28 juta kiloliter. Kemudian untuk Solar menjadi 17 juta kiloliter. Tapi hari ini masih di 14,9 juta kiloliter Solar dan 23 juta kiloliter untuk Pertalite,” kata Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin dalam rapat kerja bersama Kementerian ESDM di Jakarta, Rabu (25/8).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan kuota penambahan BBM bersubsidi. Menurutnya, pemerintah sedang mengkalkulasi apakah dalam semester kedua tahun ini bisa melakukan program-program tepat sasaran, sehingga kuota tidak melebihi plafon anggaran pemerintah.

“Kami melakukan langkah-langkah penghematan, kami mengatur segala sehingga bisa mengontrol inflasi yang melemahkan daya beli masyarakat,” kata Arifin.

Kompensasi Kenaikan BBM

Opsi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi semakin menguat dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah bahkan kini sedang menghitung bantuan sosial (bansos) yang perlu disiapkan untuk bantalan rakyat miskin, sebagai upaya meredam dampak kenaikan harga BBM jika opsi tersebut diambil.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah masih menyiapkan dan menghitung semua variabel dan belum mengambil kebijakan apa pun, terkait isu kenaikan harga BBM. Menurut dia, pemerintah perlu mengkaji untuk menambah subsidi karena harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah yang terus berfluktuasi, menyebabkan beban subsidi di APBN.

“Pertama volumenya naik, yang kedua harga masih tetap tinggi, yang ketiga kurs. Kombinasi dari ini mengakibatkan pasti ada tambahan subsidi juga kompensasi. Itu sedang dihitung oleh Kementerian Keuangan yang saya kira pasti nggak mudah menghitungnya,” kata dia di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (25/8).

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi, yakni Pertalite dan solar. Jika pemerintah tetap menaikkan harga, Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat menyebut, kondisi sebagian besar rakyat yang saat ini sudah susah akan menjadi semakin sengsara. Menurut Mirah, kenaikan harga BBM pasti memukul daya beli masyarakat, memicu lonjakan inflasi, dan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pemerintah seharusnya tetap memberikan subsidi kepada rakyatnya, apalagi menyangkut (BBM) sebagai kebutuhan hajat hidup rakyat. Pemerintah jangan malah mengeluh dengan merasa terbebani subsidi untuk rakyat,” kata Mirah.

photo
Petugas memasang plang pemberitahuan Pertalite yang habis di SPBU 34-16117, Pasir Mulya, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (11/8/2022). - (Republika)

Mirah pun meminta pemerintah lebih peka terhadap kesulitan rakyat. Lahirnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja telah membuat upah pekerja tidak naik secara layak. Sedangkan harga kebutuhan pokok semakin tinggi.

Menurut dia, Omnibus Law juga mengakibatkan tidak adanya jaminan kepastian kerja. “Karena itu, jangan cabut subsidi untuk rakyat,” katanya.

Mirah menilai, pemerintah perlu melakukan efisiensi di sektor lain untuk menghemat APBN. Terutama di sektor yang tidak menyangkut hajat hidup rakyat banyak. “Seharusnya, pemerintah melakukan efisiensi dengan mengurangi fasilitas kemewahan pejabat, menghapus kebocoran anggaran negara dengan memberantas korupsi yang saat ini semakin menggila,” ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyatakan, anggaran untuk subsidi energi berpotensi melebar Rp 198 triliun jika harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan solar tidak naik. “Kalau kita tidak menaikkan BBM, tidak dilakukan apa-apa, tidak dilakukan pembatasan, (subsidi) Rp 502 triliun tidak akan cukup. Nambah lagi bisa menjadi Rp 698 triliun,” kata Sri, Selasa (23/8).

Kebijakan BBM Subsidi Segera Diputuskan

Daya beli masyarakat menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyesuaikan harga BBM.

SELENGKAPNYA

Skema Kenaikan BBM Sudah Disiapkan

Kenaikan harga BBM akan berpengaruh terhadap seluruh kebutuhan masyarakat.

SELENGKAPNYA

Pertamina Jamin Pasokan BBM Subsidi

Pemerintah akan mendorong adopsi kendaraan listrik untuk menekan subsidi energi.

SELENGKAPNYA